Malik: Cukup 6 Langkah Ini Agar Aceh Mampu Hadapi MEA

ACEHTREND.CO, Banda Aceh | “Watee troh kapai, baro pula lada,” mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk Aceh hari ini dalam menyambut era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sehingga banyak pejabat pemerintah menyatakan bahwa Aceh belum siap menghadapi MEA. Benarkah?

Peneliti independen yang juga pekerja seni, Teuku Abdul Malik mengatakan hanya butuh 6 langkah untuk pemerintah agar Aceh siap menghadapi MEA yang telah efektif berjalan bulan ini.

1. Pemerintah harus merubah mindset untuk maju serta membuka diri untuk masyarakat Aceh
2. Mengumpulkan informasi hasil bumi non migas Aceh secara menyeluruh dan detil
3. Mengumpulkan informasi dan menjembatani dengan serius apa yang menjadi kebutuhan pasar Asean, juga menjembatani penjualan hasil bumi non migas yang di Aceh keluar provinsi/negeri.
4. Mendirikan pabrik produksi hasil bumi non migas masyarakat Aceh
5. Mengumpulkan informasi/mendata dan membantu secara serius terhadap produk hasil kreatifitas serta membuka peluang bagi seluruh masyarakat Aceh untuk terus berkreasi tanpa batas.
6. Mengutamakan membeli hasil produksi masyarakat Aceh dalam hal apapun kecuali tidak memungkinkan di produksi/dirakit di Aceh.

“Bagi yang pesimis dengan langkah-langkah tersebut serta menganggap semua hal tersebut di atas tidak mungkin dilaksanakan di Aceh atau tidak ada yang akan menanam investasi, mari kita berpikir simple,” kata Malik kepada aceHTrend.

Berpikir Simple
Malik memberi contoh. Kebutuhan ATK/percetakan di Aceh sekitar Rp25 milyar setiap tahunnya untuk kantor-kantor dinas Provinsi saja. Kemana uang APBA mengalir?

“Kebanyakan ya ke Medan, Jogjakarta, Bandung dan Jakarta,” sebut Malik.

Padahal, menurutnya, bila Pemerintah Aceh mau untuk membeli mesin percetakan yang tercanggih di dunia sekalipun hanya butuh Rp19 milyar. “Pada tahun kedua sudah BEP serta uangnya tetap beredar di Aceh,” katanya.

Malik menyebut contoh lain. Lampu jalan di Aceh lebih kurang 69.000 tiang atau 138.000 panel lampu, dan ini belum merata. Dengan biaya tahunan sekitar Rp150 miliar yang harus dibayarkan ke PLN, dan pemerintah kabupaten/kota mulai mengeluh tak sanggup bayar. Jika dikalikan harga perpanel Rp3.500.000,- maka harga seluruh lampu jalan di Aceh sekitar Rp483.000.000.000,-.

Andai pemerintah mau menjembatani untuk membeli produk perakitan karya masyarakat Aceh, produksi lampu jalan tekhnologi LED, tentu disini akan menampung 1000 tenaga kerja serta keuntungan pemerintah 10% plus biaya bulanan rekening lampu jalan hemat dengan hanya membayar 35 % dari normalnya sekarang.

“Bagi yang tidak melihat ini sebagai sebuah peluang tentu akan mencari celah, bukankah materi LED nya tetap dari luar negeri?” ujar Malik.

Jawabannya, tentu saja dari luar negeri, karena kondisi pemerintahan yang seperti inilah membuat masyarakat tidak bisa berkutik dan berkembang, namun jika membeli produk jadi dari luar negeri maka 100 persen dana untuk pembelian lampu jalan tersita keluar negeri, sedangkan jika masyarakat Aceh membuat pabrik assembling lampu jalan di Aceh dan pemerintah bersedia membelinya, hanya 50 persen uangnya yang keluar negeri.

“Sisanya tetap bertahan di Aceh plus terbuka lapangan kerja untuk 1000 orang. Itu baru dari dua hal saja, bayangkan jika segala lini diberdayakan. Bukankah idaman keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dalam genggaman?” tegasnya.

Nasi memang telah menjadi bubur, namun bagi masyarakat Aceh, walau sudah menjadi bubur masih belum terlambat, karena buburnya masih bisa ditambah santan dan gula untuk disantap sebagai jenis makanan dengan cita rasa yang berbeda.

Jika pemerintah masih meragukan SDM masyarakat Aceh, yang harus ditanyakan adalah :

Sekualitas mana dan Berapa orang anda perlu ?

Jika ada yang bertanya dari mana modal pemerintah : dari APBA, bagaimana jika APBA tak mampu diperjuangkan untuk ini, maka di sinilah pentingnya dewan memperjuangkan aspirasi perubahan yang dimaui rakyat. Demikian ulasan Teuku Abdul Malik dalam sesi diskusi dengan aceHTrend. []

Tunggu ulasan menarik berikutnya, benarkah rakyat Aceh tidak siap?

KOMENTAR FACEBOOK