KIA: Langkah Aktivis Ajukan Keberatan Sudah Tepat

ACEHTREND.CO, Banda Aceh | Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Afrizal Tjoetra mengatakan langkah yang ditempuh oleh aktivis, Abdullah Abdul Muthaleb terkait balasan surat Bappeda Aceh yang menolak memberi data dana/program aspirasi sudah sesuai dan tepat.

Sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemohon dapat mengajukan keberatan pada Atasan PPID bila respon yang diberikan PPID kurang memuaskan atau tidak memberikan responnya.

“Jadi apa yang akan dilakukan oleh Pemohon sudah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Afrizal Tjoetra.

Informasi Rahasia
Menurut Ketua KIA, kategori informasi yang dikecualikan (rahasia) sudah ditetapkan dalam pasal 17 UU KIP atau peraturan perundang-undangan. Kategori informasi dikecualikan setidaknya ada 8 bagian, yakni jika dibuka dapat: menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, menungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan gabungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, dan mengungkap rahasia pribadi seseorang.

“Nah, itulah pembatasan untuk menyatakan informasi dikecualikan. Selain itu, jika ditetapkan oleh UU lainnya,” jelas Atjoet.

Sebelumnya, aktivis anti korupsi, Abdullah Abdul Muthaleb mengajukan permohonan informasi kepada Bappeda Aceh terkait dana/program aspirasi dewan tahun 2015 dan 2016. Namun, Bappeda Aceh melalui suratnya menolak memberikan dengan alasan dana atau program aspirasi dewan tidak termasuk dalam domain Bappeda Aceh sehingga Bappeda Aceh tidak dapat memberikan informasi yang diminta oleh aktivis anti korupsi, Abdullah Abdul Muthaleb. []

KOMENTAR FACEBOOK