Ada Apa Ghazali Abbas Surati Gubernur Aceh

ACEHTREND.CO, Jakarta | Anggota DPD RI asal Aceh, Drs H Ghazali Abbas Adan sudah menyurati Gubernur Aceh untuk mendesak segera dibentuk tim advokasi pasal 192 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal itu disebutkan bahwa zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Surat bernomor 017/02/DPD-RI-Aceh/XII/2015 tersebut dikirim ke Kantor Gubernur, Jum’at (22/1).

“Gubernur Aceh Zaini Abdullah harus segera membentuk tim ini. Karena sampai sekarang isi dari pasal 192 UUPA tersebut belum terealisasi di Aceh. Saya sangat bersedia untuk menjadi ujung tombak di pusat. Tentunya juga pemerintah Aceh harus serius terhadap permasalahan ini,” kata Ghazali Abbas Adan kepada wartawan, Rabu (27/1).

Wakil Ketua Komite IV DPD RI ini menyampaikan bahwa pada saat berlangsungnya Dialog Daerah dengan topik pembicaraan “Bedah Pasal 180 ayat (1) Huruf d dan Pasal 192 UUPA” tentang Pungutan Zakat di Aceh menjadi Pengurang Pajak Terhutang, di Sekretariat DPD Aceh, Komplek Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, beberapa waktu yang lalu, para peserta yang terdiri dari berbagai stakeholder di Aceh sangat setuju dan mendesak agar perintah Aceh untuk segera membentuk tim tersebut.

“saya sendiri sudah beberapa kali menyampaikan persoalan ini di tingkat Kementerian atau Dirjen terkait, bahkan sudah pernah mengirim surat langsung kepada Presiden RI dalam rangka mendukung surat Gubernur Aceh tentang implementasi zakat sebagai pengurang pajak. Yang terakhir saya juga sudah mengirimkan Petisi yang ditandatangi oleh berbagai stakeholder di Aceh kepada Presiden RI. Isi petisi tersebut salah satunya adalah meminta kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan kebijakan agar ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dapat dilaksanakan di Aceh,” tegas mantan Cagub Aceh ini.

Saat ini lanjut Ghazali Abbas Adan, para muzakki dan wajib pajak di Aceh harus membayar ganda (double payment), setelah membayar zakat juga harus membayar pajak. Hal inilah yang sangat memberatkan masyarakat Aceh. Menurutnya, tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat untuk tidak menyetujui pengimplementasian pasal tersebut, karena UUPA merupakan lex specialis. Dan salah satu lex specialis di Aceh adalah tentang Zakat. Dengan demikian penerimaan zakat juga akan lebih maksimal, dimana potensi zakat di Aceh saat ini bisa mencapai Rp 2 triliun per tahun.

“saya berkeyakinan jika semua pihak baik Pemerintah Aceh, DPRA dan Forbes Aceh mau bersatu, maka isi dari Pasal 192 UUPA tersebut akan segera berlaku di Provinsi Aceh,” tutup mantan Abang Jakarte ini.

Ghazali Abbas Adan juga mengirimkan tembusan surat tersebut kepada Pimpinan DPRA, Asisten Bidang Keistimewaan, Pembangunan dan Ekonomi Setda Aceh, Kepala Baitul Mal Aceh, Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Kepala Dinas Keuangan Aceh dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Aceh.[]

KOMENTAR FACEBOOK