Laju Kerusakan Hutan Bertambah, Gubernur Aceh Didesak Evaluasi Moratorium Longging

M. Nur, DirekturWALHI Aceh saat menyerahkan piosition paper kepada Gubernur Aceh. Foto: Dok. WALHI

ACEHTREND.CO, BandaAceh I Melihat laju kerusakan hutan Aceh yang terus meningkat, elemen sipil Aceh yang digawangi oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan moratorium logging di Aceh yang telah diatur dalam Instruksi  Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 05/INSTR/2007 Tentang Moratorium Logging (Penghentian Sementara Penebangan Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam), yang ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2007.

Diterima di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu malam (17/2/2016) sekitar pukul 20.00 Wib, Muhammad Nur, Direktur Eksekutif WALHI, mewakili elemen sipil lainnya yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan tiga hal kepada Abu Doto.

Pertama,kerusakan hutan terus terjadi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan bahwa Provinsi Aceh memiliki total luas kawasan hutan 3.557.928 hektar.

Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ±. 1.058.131 hektar; Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas 1.744.240 hektar; Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas 14l.771 hektar; Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas 598.365 hektar; Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas 15.409 hektar. Sepanjang tahun 2006-2009 laju deforestasi hutan mencapai pada angka 23.124,41 ha.

“WALHI mencatat, per Maret 2014 terdapat 159 perusahan yang beroperasi di Aceh. Sebanyak 76 perusahaan tersebut beroperasi di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), 26 perusahaan tidak memiliki izin usaha produksi (IUP). Sementara 7 perusahaan lainnya yang beroperasi dalam kawasan hutan dan 19 perusahaan beroperasi di luar kawasan hutan masih dalam proses IUP,” ungkap M. Nur.

Dia juga melanjutkan, aktivitas penebangan kayu untuk membuka ruas jalan dilakukan oleh perusahaan sebelum mengantongi izin pakai hutan. Bahkan pemerintah ditengarai juga turut andil mendorong kerusakan hutan Aceh dengan mengeluarkan kebijakan membangun 42 ruas jalan yang membelah hutan lindung.

Menurut catatan Walhi, 60 persen lebih pembangunan jalan ini membelah hutan lindung dan hutan konservasi di 14 kabupaten/kota meliputi; Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Abdya, Aceh Barat, Aceh Utara dan Bener Meriah.

Pada 2013, pemerintah melalui SK Menhut 941/2013 kembali menyetujui 80 ribu Ha hutan Aceh dialihfungsikan menjadi kawasan bukan hutan dari luas hutan lindung Aceh 3,5 juta Ha. Sementara itu 643 ribu Ha lainnya beralihfungsi untuk pembangunan ruas jalan dan perkebunan dan 259 ribu Ha beralih fungsi menjadi area pertambangan, dan 1.741 Ha dirambah penduduk dalam aktivitas illegal logging. Dengan demikian, setidaknya kini seluas 983.1751 Ha hutan lindung Aceh sudah beralih fungsi menjadi kawasan bukan hutan.

Kedua, tambah Muhammad Nur, konflik satwa liar dengan manusia meningkat. Konflik satwa liar dengan manusia terus terus terjadi. Di tahun 2015 terjadi 23  kasus konflik satwa liar dengan manusia di delapan kabupaten di Aceh. Akibat dari konflik satwa liar dengan manusia tidak hanya terjadi kerugian harta benda, rumah, lahan pertanian/perkebunan, dan bahkan berdampak pada hilangnya nyawa manusia dan punahnya satwa dilindungi tersebut.Gangguan satwa liar juga menjadi dasar pikir dikeluarkannya moratorium longging, seharunya angka konflik satwa dengan manusia dapat diminimalisir.

Ketiga, dalam catatan WALHI, bencana alam meningkat. Pada tahun 2007 bencana banjir sebanyak 46 kasus, abrasi 5 kasus, longsor 12 kasus. Tahun 2008 bencana banjir sebanyak 170 kasus, abrasi 38 kasus, dan longsor 37 kasus. Tahun 2009 bencana banjir sebanyak 213 kasus, abrasi 72 kasus, dan longsor 56 kasus.

Tahun 2010 bencana banjir 250 kasus, abrasi 97 kasus, dan longsor 47 kasus. Tahun 2011 bencana banjir 159 kasus, abrasi 50 kasus, dan longsor 36 kasus. Tahun 2014 bencana banjir 31 kasus, longsor 15 kasus, abrasi 9 kasus, erosi 7 kasus, dan kekeringan sebanyak 20 kasus.

Sepanjang tahun 2015, Walhi Aceh mencatat telah terjadi bencana banjir sebanyak 39 kali di 16 kabupaten/kota di Aceh, longsor 14 kali di delapan kabupaten, abrasi 11 kasus di sembilan kabupaten, dan kekeringan satu kasus.Terjadi peningkatan bencana banjir di Aceh dilihat dari data dua tahun terakhir, dan diawal tahun 2016 hampir semua kabupaten/kota di Aceh mengalami bencana banjir.

“Terjadinya bencana banjir, longsor, dan abrasi  karena degradasi lingkungan di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS). Secara umum kawasan resapan air terus berkurang di kawasan hulu DAS diseluruh Aceh,” ungkapnya.

Berdasarkan fakta dan kondisi diatas, maka masyarakat sipil mendorong Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi kebijakan moratorium logging dengan melibatkan masyarakat sipil secara independen. Kemudian hasil evaluasi dipublis ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan, sehingga menjadi basis kebijakan moratorium logging di masa depan.

Gubernur Janji Tindaklanjuti
Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah berjanji akan berkomitmen untuk mempertahankan moratorium logging di Aceh dengan mempelajari berbagai kekurangan, hambatan dan tantangan yang dihadapi selama ini, sehingga moratorium tersebut banyak kendala di lapangan.

Menurut Gubernur Aceh, hutan merupakan modal utama bagi Aceh untuk bias terus bertahan di tengah perubahan iklim dan ancaman bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Zaini Abdullah meminta pihak elemen sipil di Aceh yan peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup, untuk terus memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh.

Usai berdiskusi selama kurang lebih satu jam, position paper yang memuat berbagai masukan kemudian diserahkan kepada Gubernur Aceh oleh M. Nur, selaku perwakilan elemen sipil Aceh. Adapun lembaga yang ikut menandatangani kertas posisi tersebut adalah: Walhi Aceh, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, PeNA, WWF Morthem Sumatera, GeRAK Aceh, HaKA, MaTA Aceh, JKMA, Rumoh Transparansi, BYTRA. []

KOMENTAR FACEBOOK