Konsep Sejarah Aceh Hasan Tiro (Bagian 1)

Prinsip-prinsip inilah yang kemudian (pasca tahun 1953) dianut oleh Tengku Hasan Muhammad Tiro dalam melihat sejarah Aceh dan Indonesia sehingga menjadikannya seorang kritikus sejarah Indonesia pada satu sisi dan menjadikannya seorang peletak dasar nasionalisme Aceh disisi yang lain, hingga menjadi kekuatan lahirnya sebuah konsepsi tentang Aceh Merdeka.

Pasca kemerdekaan Indonesia, Tiro menganggap bahwa Aceh dan sejarahnya adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Indonesia, menjadikannya bagian dari satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Dengan harapan, Indonesia memiliki “sejarah bersama” yang menjadi kekuatan dalam perumusan konsepsi sejarah Indonesia. Sehingga, “sejarah bersama” itu ditulis oleh para ahli sejarah masing-masing daerah di Indonesia dan bisa dikenal seluas-luasnya sebagai konsep nasionalisme duduk sama rendah tegak sama tinggi bukan sejarah yang sentralistik dan penuh distorsi (Tiro: 1948).

Awalnya, Tiro berharap bahwa Islam dan masyarakatnya yang berjuang habis-habisan mewujudkan kemerdekaan Indonesia bisa dijadikan sebagai sebuah falsafah dan ideologi dasar negara Indonesia, karena cita-cita untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, cita-cita itu sama tuanya dengan umur Islam di Indonesia. Pandangan Tiro, bahwa perjuangan melawan Belanda yang dilakukan oleh semua pahlawan di Indonesia berdasarkan landasan Islam. Maka, tidak bisa dinafikan cita-cita untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia (Tiro: 1947). Inilah yang memotivasi Tiro menterjemahkan buku Assiyasatu Asyar’iyah karangan Guru Besar Fuad I University Cairo, Prof. Abdul Wahab Khallaf dengan judul dalam bahasa Indonesia Dasar-Dasar Negara Islam. Harapannya, menjadi rujukan awal konsepsi politik Islam di Indonesia.

Rentetan dan rangkaian peristiwa yang terjadi di Aceh era 1950-an telah melandasi lahirnya gerakan Darul Islam di Aceh yang menambah kompleksitas masalah Indonesia yang saat itu baru terwujud. Namun, terlepas dari kontroversi dan kepentingan apapun yang melatar-belakangi lahirnya Darul Islam di Aceh, kesamaan cita-cita yakni Islam menjadi satu alasan yang menyebabkan Tiro bergabung dan diangkat menjadi Duta Besar Darul Islam di Amerika. Tahun 1954 sebagaimana kita ketahui, Tiro yang sedang bekerja di New York mengirimkan protes kepada Indonesia yang sedang menumpas DI/TII. Jika kita analisa, saat surat protes itu dilayangkan Tiro masih memiliki keinginan untuk tumbuh bersama dengan Indonesia.

Hanya saja, Tiro tidak bisa membenarkan tindakan penumpasan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengatas-namakan nasionalisme dan patriotisme. Inilah yang kemudian melandasi Tiro merekonstruksi ulang konsepsi negara Indonesia dengan mengkritis secara tajam pandangan politik Soekarno dalam bukunya Demokrasi Untuk Indonesia yang terbit tahun 1958. Dalam buku itu juga, secara implisit Tiro yang sudah mendapat pendidikan hukum dan politik di luar negeri mengancam untuk memisahkan Aceh dari Indonesia, dimana hak self-determination itu sudah dijamin oleh Hukum Internasional, inilah titik awal lahirnya Gerakan Aceh Merdeka.

Pandangan dan rangkaian persepsi inilah yang tidak dilihat dan ditulis oleh kebanyakan penulis dan pengkaji sejarah khususnya terkait lahirnya Gerakan Aceh Merdeka, acap kali mereka memandang latar belakang lahirnya GAM adalah bagian yang berdiri secara terpisah dari proses transformasi pemikiran yang dialami oleh Tiro, lantas berkesimpulan bahwa faktor ekonomi dan kesejahteraan menjadi indikator utama lahirnya perlawanan. Cita-cita dan harapan Islam sebagai pemersatu yang telah lama menjadi mimpi Tiro untuk menjamin kelangsungan hidup bernegara di Indonesia sering luput dalam setiap kajian dan analisa tentangnya. Padahal Islam telah menjadi dasar pemikiran Tiro jauh sebelum DI/TII muncul.

Sebut saja Tim Kell, James T. Siegel, Edward Aspinall dan Kirsten E. Schulze yang tidak adil dalam melakukan analisanya terkait identitas politik yang dibentuk oleh Tiro. Monografi yang dikemukakan terkait dengan landasan pergerakan Aceh Merdeka melahirkan pandangan yang subjektif, pendekatan ilmu politik (khususnya politik Internasional), kawasan dan karakter yang menjadi unsur penting dalam kajian sejarah sebagaimana disebutkan Ibnu Khaldun dalam maha karyanya Muqaddimah, tidak digunakan secara objektif.

Sehingga, argumentasinya terlihat tidak utuh dalam mengeksplorasi paradigma dan alasan Tiro selaku subjek-aktor politik serta memisahkan dan memutuskan persepsi yang terjadi di era 40an, Orde Lama dan Orde Baru, seakan Tiro begitu lahir langsung melawan Indonesia dengan romantisme sejarah Aceh yang didambakannya. Ironisnya, banyak pandangan mereka dikutip oleh penulis Indonesia dalam melihat konflik Aceh kontemporer, khususnya Aceh Merdeka.

Padahal, ancaman memisahkan diri dari Indonesia yang dilontarkan Tiro tahun 1958 itulah kemudian di formulasikan oleh Tiro untuk meninjau kembali status Aceh (baca: sejarah) dalam Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya konsep dan teori sejarah Aceh menurut Tiro, hingga kemudian secara eksplisit menjadi bagian dari instrumen politik dan menjelma menjadi kunci ideologi Aceh Merdeka. Kegagalan DI/TII di pentas internasional mengajarkan Tiro untuk tidak menjadikan Islam secara tegas sebagai aliran politik Aceh Merdeka. Maka dari itu, dokumen Resolusi PBB yang ditemukan Tiro meyakinkannya untuk menjadikan sejarah Aceh sebagai landasan awal perlawanan. Konsep sejarah itulah yang kemudian diramu hingga wujud menjadi nasionalisme Melayu dan Aceh.

Tulisan ini hanyalah pembuka untuk melihat konsep sejarah Aceh yang dijadikannya sebagai alat untuk melawan Indonesia, apa dan bagaimana konsep sejarah Aceh tersebut dan bagaimana Tiro menjadikan sejarah tidak hanya sebagai identitas tapi juga sebagai legalitas hingga ideologi Aceh Merdeka bisa diterima sebagian besar rakyat Aceh dan bertahan begitu lama? Lalu sampai pada peuneutöh bahwa, soë mantong djipeuteuwo seudjarah meumakna ka djidjak peulamiët droë bak gop. (Bersambung)