Sibuk Urusan Lain, Bulan Bintang Dilupakan?

Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh (kanan) menyerahkan bendera Bulan Bintang kepada Sekretaris Dewan (Sekwan), Hamid Zein (kiri) di Halaman DPRA Banda Aceh, Senin (4/5/2015). Sumber foto: Rakyat Aceh.

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Hilang bak ditelan bumi. Itulah kabar kinerja pansus bendera yang beberapa waktu lalu—tepatnya tahun 2015—dibentuk untuk memperjuangkan keabsahan bintang bulan sebagai bendera resmi Pemerintah Aceh. Sudah sejauh manakah hasil kerja panitia yang diketuai oleh Kautsar, S.HI, Ketua Fraksi Partai Aceh itu?.

Adalah Abdullah Saleh, SH Ketua Komisi I DPRA yang mengatakan, Minggu (28/2/2016) bahwa SK Pansus Bendera yang dibentuk oleh DPRA sudah berakhir. Dengan hasil sementara, belum ada kemajuan apa-apa. Walau demikian, menurut politisi yang sempat mengguncang internal Partai Aceh dengan isu Alabas, SK bisa kapan saja diperpanjang.

Ketidaksiapan pansus melahirkan kesepakatan bersama antara Jakarta dan Aceh, menurut Abdullah Saleh bukan karena mereka tidak bekerja. Namun lebih disebabkan berlarut-larutnya pembahasan RAPBA 2016.

“Sampai SKnya mati, Pansus Bendera belum menghasilkan kesepakatan dengan Jakarta. Artinya belum ada hasil. Ini disebabkan oleh tersitanya waktu teman-teman pada proses mempersiapkan RAPBA 2016 yang sangat banyak menguras energi. SK itu sendiri kapan pun bisa diperpanjang. Itu tidak menjadi masalah,” ujar Abdullah Saleh kepada Fauzi Cut Syam dari aceHTrend.Co.

Dalam kesempatan itu, politisi asal Nagan Raya tersebut juga mengatakan, Pansus Bendera dibentuk secara khusus setelah lahirnya pernyataan sikap 15 partai politik. Tujuannya agar bendera Aceh bisa segera berkibar di tanoh indatu.

“Sebenarnya ini lebih bersifat politik belaka. Kalau secara hukum sudah selesai. Tiada ada lagi perdebatan hukumnya. Hanya aspek-aspek politik saja dan psikologi saja yang dialami oleh pihak Jakarta. Mereka curiga. Untuk itu, kemudian yang dimasukkan dalam tim pansus adalah para ketua fraksi ditambah anggota yang dikomandoi oleh Kautsar,” terangnya.

Abdullah Saleh juga menyebutkan, setelah selesai persoalan APBA, pihaknya akan kembali fokus pada persoalan bendera. Pansus harus kembali perpanjang surat kerjanya. Sebab persoalan ini tidak boleh mengambang begitu saja tanpa hasil yang jelas.

Dari data yang dimiliki oleh aceHTRend.Co, pada Senin (23/11/2015) Abdullah saleh saat konferensi pers di ruang kerja Komisi I DPRA mengatakan bahwa pilihan cooling down terhadap persoalan bendera dan lambang Aceh, adalah pilihan politik semata, karena paranoidnya pihak Jakarta terhadap Aceh. Kecurigaan berlebih tersebut membuat implementasi Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 Tentang Bendera mengalami beberapa hambatan.

Saat itu, bersama dua rekannya yang lain, Azhari Cage dan Teungku Harun, Abdullah Saleh menargetkan bahwa pansus akan bekerja maksimal dan hasilnya akan didapatkan pada akhir 2015.

“Insya Allah pada 2016 Bendera Aceh sudah bisa berkibar tanpa masalah lagi. Model bendera pun tidak berubah. Itu sudah final,” ujarnya saat itu.

Adapun anggota DPRA yang masuk dalam pansus adalah sebagai berikut: Kautsar (PA), Abdullah Saleh (PA), Ermiadi Abdul Rahman (PA), Iskandar Usman Al Farlaky (PA), Azhari Cage (PA), Drs Aminuddin M.Kes (Golkar), M. Saleh (Golkar), Rahmadhana Lubis (Nasdem), Djasmi Has (Nasdem), T. Ibrahim (Demokrat), M. Tanwir Mahdi (Demokrat), Asrizal H Asnawy (PAN), Murdani Yusuf (PPP), Muhibussubri (PPP), Mawardi Ali (PAN), Abdurrahman Ahmad (Gerindra) dan Zainal Abidin (PKS). []