DPRA Harus Bangun Diplomasi, Bukan Provokasi Bendera

Sejumlah anggota DPR dari fraksi Partai Aceh membentang bendera Bintang Bulan di gedung DPRA, Senin (1/3/2016).

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Aksi pembentangan Bendera Bintang Bulan yang sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh, di ruang sidang DPRA, Selasa (1/3/2016) dinilai sebagai strategi politik menjelang pilkada, untuk meraup dukungan rakyat kepada Partai Aceh.

Hal ini disampaikan oleh Aryos Nivada, MA, Pengamat Politik dan keamanan Aceh, Rabu (2/3/2016) kepada aceHTrend.Co. Alumni Fakultas Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tersebut mengatakan, ada tiga hal yang dia tangkap dari aksi di DPRA.

Pertama, pertemuan Fraksi PA seluruh Aceh di sana merupakan signal bahwa masih ada sikap menentang Pemerintah Pusat dari sebagian pengurus PA, yang dalam konteks ini Jakarta masih berkeinginan untuk mengubah bendera dan lambang Aceh–bendera yang diajukan dalam qanun sama persis dengan bendera GAM/ASNLF–.

Kemudian, tambah alumni Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala itu, ada semacam ketidakharmonisan komunikasi antar fraksi di DPRA terkait pelaksanaan qanun bendera dan lambang.

“Saya juga melihat ini tindakan politis menjelang pilkada. Dengan tujuan mengeruk dukungan rakyat,” ujarnya.

Dalam pandangan Aryos, seharusnya isu bendera jangan dijadikan sebagai alat untuk mencari dukungan rakyat. Pihak yang berkepentingan, harus melakukan lobi-lobi ke Jakarta secara elegan. “Saya kira mencari dukungan dengan cara-cara provokasi sudah harus dihentikan. Berhenti menyalahkan orang lain, bangun diplomasi yang beretika dan cerdas,” imbuhnya.

SK Pansus Bendera Sudah Mati

Soal boleh tidaknya bendera Bintang Bulan dikibarkan sebagai identitas Provinsi Aceh merupakan langkah politik saja. Akan tetapi Jakarta telah menolak dengan berbagai alasan. Sehingga DPRA membentuk Pansus Bendera dan lambang Aceh pada tahun 2015.

Namun, hingga SKnya mati pada awal 2016, belum menghasilkan apa-apa. Pansus yang diketuai oleh Kautsar, S.HI, ketua Fraksi Partai Aceh tersebut, belum berhasil membangun lobi dengan Jakarta.

Menurut Abdullah Saleh beberapa waktu lalu kepada aceHTrend.Co, tidak berhasilnya pansus meyakinkan Pemerintah Pusat dikarenakan kesibukan membahas RAPBA 2016 yang sangat menyita waktu. Sehingga pansus tidak sempat mengurus perihal bendera tersebut.

“Secara hukum bendera sudah boleh dikibarkan. Kan sudah ditetapkan dalam qanun. Ini hanya langkah politik, karena Jakarta masih menaruh curiga,” ujar Abdullah Saleh.

Tak Perlu Izin Jakarta

Terkait polemik bendera dan lambang Aceh dengan Jakarta, seharusnya Pemerintah Aceh bersama DPRA tidak perlu minta izin ke Pusat. Sesuai dengan MoU Helsinki RI-GAM pada 15 Agustus 2005 silam, Aceh miliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.

Hal itu ditegaskan Mantan Anggota Perunding GAM, M.Nur Djuli, lansir Rakyat Aceh (Grup JPNN), di Lhokseumawe.

Kata Nur Djuli, dalam MoU Helsinki jelas disebutkan, Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan.

“Kalau masalah bendera Aceh jadi polemik saat ini, bagi saya itu harus kembali kepada MoU Helsinki. Saya tidak bisa ambil undang-undang lainnya jika kalau undang-undang itu bertentangan dengan MoU,” ucap M. Nur Djuli, usai mengikuti kegiatan Internasional Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) digelar Unimal sejak Minggu-Senin, di Gor ACC Unimal Lhokseumawe.

Menurutnya, Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) No 11 Tahun 2006 yang dibuat itu untuk menterjemahkan MoU Helsinki. “Kalau misalnya penterjemah salah menterjemah MoU itu dalam UUPA berarti bukan salah MoU, tapi salah penterjemah,” katanya.

DPRA bersama Kepala Pemerintahan Aceh sudah membuat qanun tentang lambang dan bendera Aceh dan itu sesuai dengan MoU Helsinki. Jadi, Pemerintah Aceh bersama DPRA tidak perlu meminta izin lagi ke Jakarta.

Kewenangan Jakarta adalah dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hak ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama.

“Jadi di luar kewenangan itu menjadi hak penuh bagi Aceh asal tidak bertentangan dengan MoU Helsinki,” ungkapnya. [aceHTrend/Rakyat Aceh]

 

 

 

KOMENTAR FACEBOOK