Terkait Bintang Bulan, Empat Salah Dua Solusi

Munawar Liza. Doc: Ist

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Mantan juru runding GAM, Munawar Liza Zainal, yang juga bekas Wali Kota Sabang mengatakan, Dalam MoU Helsinki Aceh berhak memiliki bendera tersendiri. Namun hingga sekarang, Bintang Bulan yang kemudian diajukan dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 ditolak oleh Jakarta.

Kepada aceHTrend.Co, Rabu (2/3/2016) lelaki asal Laweung, Pidie tersebut mengatakan, setidaknya ada empat kesalahan, sehingga sampai saat ini persoalan bendera dan lambang Aceh masih mendapat aral dari pemerintah Pusat.

Kesalahan pertama, sebagian GAM di awal 2007, menjadikan bendera bulan bintang sebagai bendera partai lokal yang akan dibentuk.

Kedua, begitu SBY tahu bahwa GAM punya rencana mau menggunakan bendera bulan bintang untuk bendera Aceh, langsung mengeluarkan PP nomor 77 tahun 2007, yang berisi larangan pemakaian bendera yang dianggap separatis sebagai bendera daerah. Bukan hanya bulan bintang, tapi juga bintang kejora Papua dan benang raja Maluku.

Ketiga, DPRA Aceh, mengesahkan qanun tentang bendera bulan bintang sebagai bendera Aceh, padahal qanun tersebut bertentangan dengan PP 77.

Keempat, mendagri tidak pernah membatalkan qanun yang dibuat DPRA sehingga bendera itu masih menggantung.

“Kalau mau dicari, tentu masih banyak kesalahan lainnya. Namun kita jangan terlena dalam perdebatan demikian. Kita harus cari solusi,” ujar Munawar Liza.

Solusi pertama, DPRA dan pemerintah Aceh melobi Jokowi agar merevisi PP 77, sehingga Bulan Bintang tidak dianggap bendera separatis. Bila Jokowi sepakat kemudian baru dinaikkan di Aceh karena qanun sudah ada.

Solusi kedua, dalam sejarah Aceh banyak macam bendera. Kumpulkan dan pilih salah satu  dan kemudian qanunkan.

“Lobbi Jokowi, yakinkan Jakarta agar kemudian mau merevisi PP 77. Atau cari model lain. Kan Aceh punya banyak bendera,” imbuhnya. []

KOMENTAR FACEBOOK