Café-café di Pelosok Banda Aceh Lahan Maksiat?

Tepat pukul 19.30 WIB Minggu 06 Maret 2016, Handphone saya berdering ada panggilan masuk dari seorang kawan, saya jawab panggilannya. Setelah beberapa menit berkomunikasi lewat handphone, komunikasi tiba-tiba terputus. Itu menandakan pulsanya sudah habis. isi dari cerita yang berdurasi kurang lebih 3 menit itu adalah untuk menemaninya Shoping ke Hermes Mal/Matahari.

Tidak lama setelah itu, dia pun datang ke kost saya dan kami langsung pergi ketempat yang telah ditentukan. Kurang lebih satu jam di Hermes Mal, semua barang yang mau dibeli sudah selesai semuanya.

Seperti biasanya, kalau mau pulang ke Darussalam kami mutar lewat trotoar Simpang Surabaya atau tepatnya di depan PT Luxindo Raya. Tapi untuk kali ini tidak demikian, kami pulang lewat jalan Ulee Kareng dengan melintasi lampu merah jembatan pango. Sesampai di simpang tujoh Ulee Kareng, saya menyuruh kawan untuk masuk ke jalan yang tembus ke pemukiman Lamreung.

Rasanya tidak berlebihan jika saya katakan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh dan begitu juga jajaran Pemerintahannya tahu bahwa di lorong tersebut banyak berjajaran café-café berlampukan remang-remang.

Ketika melewati beberapa café tersebut, dalam hati saya berucap “astahgfirullah! Negeri Serambi Mekkah, provinsi yang satu-satunya menjalankan syariat Islam di Indonesia ini telah dinodai oleh orang-orang bertanah airkan di Negeri Syariat”. Kata itu terucapa seketika melihat bangku-bangku di café itu dipenuhi oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang dapat dimungkinkan bukan mahramnya. Kalau mahramnya, tidak mungkin mereka duduk ditempat yang sepi dari penglihatan khalayak umum, tentu mereka akan duduk ditempat yang terbuka.

Pajang Baliho Qanun Jinayah di Café
Beberapa pasangan yang duduk di café tersebut, kebanyakan dari mereka adalah laki-laki yang masih lajang dan perempuan yang gadis. Tidak tertutup kemungkinan dari sekian banyaknya mereka ada juga kaum pelajar SMP, SMA dan bahkan calon sarjana. Tentu dalam meminimalisir perkara ini diperlukan keseriusan serta ketegasan pemerintah. Seperti melakukan razia pada malam-malam yang tidak diberitahukan sebelumnya di media, agar para pemuda pemudi merasa khawatir dan takut ketika hendak jalan-jalan keluar, sehingga niat mengandung kemungkaran itu diurungkan, dan begitulah seterusnya. Sebab, jika razia diberitahukan sebelumnya di media, terlebih diberitahu secara detail, pukul berapa, di café mana. Maka sama halnya memberitakan kesempatan bagi mereka untuk melakukan maksiat sebelum watuk yang telah ditentukan. Atau pasangan muda mudi akan pergi ke café-café lain. Sehingga tidak satupun diketahui melanggar syariat. Padahal di café-café lain sangat banyak.

Selain itu, pemerintah juga seharusnya memajang baliho Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 3 ayat 1 yang meliputi Khamar, Maisir, khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah di café-café, supaya dapat melahirkan café yang bernuasa islami.

Menurut penulis pemajangan baliho qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat selama ini kurang tepat, seperti meletakkannya di Sekolah, kampus, perpustakaan dan perkantoran. Semua ini, tanpa pemajangan baliho tersebut sudah ada aturan tersendiri yang dibuat oleh lembaga masing-masing yang tentunya searah dengan aturan qanun yang ada.

Sedangkan pada café-café tidak mempunyai aturan-aturan. Misalnya, siapa memasuki café wajib berbusana muslim. Hal demikian sepertinya tidak ada café di Aceh ini mempunyai aturan sedemikian rupa, makanya sangat tepat jika pemajangan baliho berisikan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat itu dipajang disetiap café, terutama café-café di Banda Aceh, agar terciptanya Kota Banda Aceh sebagai Kota Madani.

Buat perjanjian
Semakin banyaknya café-café, maka semakin banyak juga mereka membutuhkan karyawan untuk bekerja di café tersebut. Secara otomatis telah membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Aceh Serambi Mekkah ini. Terutama mereka yang hanya tamatan SD dan SMP.

Namun demikian, bukan berarti pemilik café bisa terlepas dari atauran-aturan yang berlaku di Aceh sekrang ini. Makanya diakhir tulisan ini, penulis menyarakan kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk membuat perjanjian kepada pengusaha-pengusaha café agar tidak menjadikannya sebagai lahan kemaksiatan yang sangat bertentangan dengan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Di samping itu juga, pemerintah Kota Banda Aceh mensyaratkan kepada pemilik café untuk memasang lampu-lampu yang terang, agar tidak melalaikan pemuda pemudi untuk melakukan maksiat di café itu. Perjanjian itu nantinya bukan sekedar formalitas saja, jika pemilik café tidak mengindahkan aturan itu, maka pemerintah harus tegas dalam mengambil keputusan untuk menutup café-café yang kebal hukum. Sebab, Aceh adalah provinsi yang menerapkan syariat Islam, maka orang islam yang bertanah air di sini wajib patuh terhadap aturan. Seperti kata pepatah “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”. Sedangkan mereka yang non muslim, wajib menghormati aturan di provinsi Aceh. []

KOMENTAR FACEBOOK