“Seutôt Garéh Perjuangan?”

Ilustrasi dari atjehcyber.net

“Uroe nyoe geutanyoe taseutot perjuangan, kon taseutot ureung, meunyoe lôn salah deungon perjuangan, bèk cit ureung droeneuh seutot”. Kalimat ini yang diucapkan oleh H. Muzakkir Manaf atau Muallem pada acara silaturrahmi Partai Aceh (PA) dan dimuat oleh salah satu media online di Aceh beberapa waktu lalu. Untuk mempertanyakan gareh atau seutot perjuangan dalam pernyataan tersebutlah artikel ini saya tulis. Sehingga, sebagai orang Aceh yang mungkin dianggap tidak terlibat dalam perjuangan, khususnya Aceh Merdeka menemukan gareh perjuangan tersebut dan tidak lagi disudutkan dengan pertanyaan “Pat Kah Awai Wate GAM Meuprang?” sebagaimana disajikan oleh sdr. Bisma Yadhi Putra di aceHTrend beberapa waktu lalu.

Tengku Hasan Muhammad di Tiro sebagai peletak dasar perjuangan Gerakan Aceh Merdeka tidak bisa dilepaskan dan dilupakan begitu saja terkait bagaimana perjuangan Aceh ini dibangun dan dijadikan dasar gareh perjuangan untuk melanjutkan sejarah Aceh khususnya bagi para bawahan dan anak didiknya. Sehingga, kita bisa melihat sejauh mana pandangan dan falsafah (meuneumat) perjuangan itu diaplikasikan oleh para penerusnya. Alm. Wali sudah membangun pondasi dan prinsip-prinsip perjuangan itu dalam semua tulisannya dan tidak perlu saya sebutkan dalam artikel ini apa dan bagaimana prinsip perjuangan itu, karena jika mereka benar sebagai generasi penerus Wali, pastinya itu akan terlihat dengan sendirinya, baik secara individu maupun secara kolektif, secara sikap maupun pemikiran.

Saya berani berasumsi, bahwa pasca perdamaian Aceh banyak dari kalangan atau mantan tokoh GAM (walaupun tidak semua) membuang jauh prinsip tersebut sehingga, Wali dan simbol perjuangannya hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan politik pribadi. Lebih menyakitkan lagi, Wali dan ribuan korban yang meninggal atas nama perjuangan menjadi imbas dari praktek politik busuk yang sudah dan sedang dimainkan. Seakan perjuangan panjang itu hanya untuk meluluskan nafsu politik segelintir orang melalui partai atau pemerintahan. Dalam tulisan ini saya tidak akan menyinggung tentang cita-cita kemerdekaan, toh pasca perdamaian harapan itu sudah dikuburkan pun saya tidak mau nantinya dituduh sebagai separatis atau semacamnya.

Jika bicara “seutot perjuangan” sebagaimana digariskan oleh Alm. Wali bisa saya pastikan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh H. Muzakir Manaf tidak lagi menggunakan platform perjuangan yang dulu diletakkan oleh Wali, kenapa? Karena secara tegas Alm. Wali sudah menggariskan bahwa perjuangan Aceh berdiri atas prinsip keadilan, melindungi yang tertindas bukan melakukan penindasan, membenarkan yang benar dan melarang yang salah. Lebih dari itu, Kita (Aceh) membutuhkan orang-orang yang bekerja, bukan orang-orang yang banyak bicara. Kita (Aceh) tidak butuh pada orang-orang yang tidak berpendirian. Aceh hanya butuh pada orang-orang yang mengerti mana yang benar dan mana yang salah dan dia akan melakukan apapun untuk mempertahankan kebenaran dan menghacurkan kebatilan (Tiro: 1984).

Praktek-praktek politik yang dipentaskan pasca perdamaian Aceh oleh sebahagian mantan kalangan dan tokoh GAM telah mencemarkan gareh perjuangan yang sudah dibangun oleh Wali, dengan menjual jargon-jargon yang dulu disuarakan untuk imajinasi kemerdekaan Aceh semisal; Sibak Rukok Teuk Ka Meuhase, seutot rauh indatu, geunareh wali, peuneutoh pulan, lhap darah, pengkhianat, sapeu kheun-sapeu pakat, sang seuneusap meu Adoe Aa, dan lain sebagainya, dimana jargon tersebut digunakan untuk peusadeu (menyadarkan) perjuangan politik syahwatnya pada perjuangan yang dulu pernah menjadi mimpi bersama dan menghakimi orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Maka tidak heran, muncul kaum (anasir) atau sekelompok orang saat ini yang akan bertanya “Pat Kah Wate GAM Meuprang” atau jika tidak akan dituduh sebagai tukang lhap darah perjuangan yang kadang kita juga tau dia bukan barisan dari pejuang GAM dulunya.

Menyakitkan, jika ada yang melihat perjuangan Aceh begitu sempitnya dengan melupakan jasa ureung gampong yang rela menerima penyiksaan hanya gara-gara mengantarkan sebungkus nasi atau hanya sekedar memberikan perlindungan bagi para pejuang Aceh Merdeka, melupakan jasa dan peran aneuk radio yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya atau hanya sekedar menghargai anak yatim dan janda dengan 30 Juta bagi setiap nyawa ayah dan suaminya. Pasca damai, dengan bangganya mereka gok-gok gaki dan berkata; “menjoe hana awak kee jameun sapu koen” mereka lupa bahwa Aceh saat ini tidak merdeka. Bisa dipastikan, mereka yang seperti ini bukanlah bahagian dari perjuangan masa lalu yang ikhlas berjuang, mereka adalah pertee peuglah putjôk droë dan pertee leumo kap situëk tanpa memikirkan nasib Aceh. Sehingga, pembangunan Aceh tidak akan pernah berhasil (Tiro: 1968).

Walaupun demikian, tidak fair dan tidak bijak melihat praktek politik dan sosial yang dilakukan oleh oknum yang tidak mengerti geunareh perjuangan saat ini dengan menyama-ratakan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Alm. Wali yang berkorban segalanya untuk Aceh atau mereka-mereka yang tulus mengorbankan nyawanya untuk membela dan mempertahankan hak serta martabat Aceh atas nama Aceh Merdeka. Leupah that sayang ureung ka syahid, njang keubit beutoi geubela bansa, njang tinggai jino geu grob-grob lambong, geupeutimang mbong di dalam donja, begitu kira-kira tulisan yang pernah saya baca pada salah satu baju kaos di Aceh. Amatan saya, prilaku dan praktek culas tersebut hanya ada pada mereka yang tidak mengerti pondasi perjuangan Aceh.

Saya melihat, dalam kurun waktu 1998-1999 disaat GAM berada pada posisi puncak perjuangannya, banyak kalangan yang bergabung dengan GAM disebabkan oleh faktor pribadi, bukan motivasi ideologi sehingga saat Darurat Militer diterapkan di Aceh, banyak dari mereka harus cok silop baik dengan alasan Suaka Politik maupun alasan lainnya, sehingga pasca damai mereka muncul di Aceh sebagai “panglima”. Di sisi lain, kondisi GAM yang tetap berjuang dan bertahan dari Darurat Militer sampai lahirnya perdamaian Aceh dilupakan, atau bahkan bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan muncul menjadi ‘tokoh’ baru dengan gelar Abu pulan atau Teungku Pulen, alumni pulan atau alumni pulen dengan melupakan jasa-jasa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah saya sebutkan. Sehingga, perasaan sokmok telah menjadikan sebahagian mereka sebagai strata dan wabah sosial baru pasca perdamaian di Aceh dan berimbas bagi mantan GAM lainnya.

Saran saya, bagi kita atau “generasi konflik” yang kritis sebagaimana disebutkan oleh sdr. Bisma harus bijak dan lebih kritis melihat dan membedakan realitas sosial dan politik yang saat ini terjadi di Aceh dengan sejarah dan gareh perjuangan yang pernah dibangun dan dilanjutkan sebagai tugas sejarah Aceh oleh Alm. Tengku Hasan Tiro, sehingga kita bisa memisahkan yang mana seutot gareh perjuangan Aceh dengan seutot gareh perjuangan partai. Jika tidak, kita akan sama seperti mereka yang terjebak dalam melihat perjuangan Aceh sesempit perut dan selangkangannya. []