Ketua DPR Aceh: Kita Sudah Damai, Karimun Jangan Sebut BB Sebagai Bendera Separatis

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Ketua DPR Aceh, Muharuddin yang juga politisi Partai Aceh (PA)mengingatkan Ketua PDI Perjuangan Propinsi Aceh, Karimun Usman, agar tak lagi memperkeruh suasana di Aceh. Dia berharap politisi partai kepala banteng itu  tidak lagi menyebutkan  bendera Bintang Bulan itu separatis.

Terlepas anda dukung atau tidak Mualem sebagai cagub, karena itu hak partai saudara dalam menentukan sikap politik dalam Pilkada. Tapi pernyataan saudara mengatakan bendera Aceh yang telah di qanun dan disahkan oleh DPR Aceh, jangan lagi dianggap bendera separatis,” kata  Muharuddin, Jumat siang, (18/3/ 2016).

Menurut Muharuddin, pernyataan Karimun Usman sangat menghina dan menyudutkan pihaknya. Dia menggugat, bila masih menganggap GAM separatis, kenapa pula Indonesia mau berdamai dengan separatis.

“Pernyataan soal bendera Aceh separatis, sangat menghina dan menyudutkan kami. Kalau pemerintah Indonesia menganggap kami separatis! Kenapa Pemerintah Indonesia berdamai dengan kami separatis. Begitu juga dengan bendera,” ujarnya.

Dia berharap, dalam kondisi damai seperti ini, tidak ada lagi penggunaan kata-kata separatis. Sudah sepatutnya dihilangkan.

“Sekarang kami sudah berdamai dan sudah sepakat dalam NKRI, maka kami minta kepada pihak yang tidak sepakat dengan beberapa pilihan kami agar menjaga sikap dan kata-kata. Jangan curigai dan sudutkan kami yang sudah berusaha ikhlas untuk menjaga damai dan membangun Aceh dalam NKRI,” katanya lagi.

Dia juga melanjutkan, kalau Pemerintah Indonesia sudah menerima GAM dalam NKRI, kenapa pemerintah tidak sepakat untuk meng-NKRI-kan semua astribut GAM? “Kami minta kepada orang-orang yang merasa diri tidak bisa bermain dan menguntungkan diri saat Aceh sudah damai agar tidak memperkeruh suasana dan memancing konflik lagi,” sebut legislator partai lokal itu.

Terkait bendera Aceh juga, kata  Muharuddin, Ketua PDI Perjuangan termasuk salah seorang yang menandatangani kesepakatan untuk memperjuangkan bendera Aceh dan lambang.

“Saat itu semua Parnas dan Parlok sepakat memperjuangkan bendera Aceh dan lambang. Semua Parnas dan Parlok telah menandatangani. Itu berlangsung di kediaman Wagub Aceh. Pak Karimun atas nama pimpinan PDI Perjuangan menandatangani sendiri tanpa paksaan. Saya kemudian menyerahkan surat tersebut kepada Wapres JK saat datang ke Aceh di Bandara SIM dalam rangka 10 tahun perdamaian. Kini beliau berkata lain. Ada apa ini?,” imbuh Muhar.