Menguak Tabir Kemiskinan di Aceh

Sumber Foto: The Globe Journal.Com

MALAM beranjak menguasai Banda Aceh. Kumandang azan Insya telah berlalu dari Mesjid Baiturahman. Tanggal masih setia pada angka 17 Mei 2016. Seorang lelaki bertubuh ringkih, berbaju kumal, dengan sepatu tua yang compang-camping berjalan menuju jembatan Peuniti. Di sana, dia mendekat ke pipa PDAM Tirta Daroy yang membentang di atas Krueng Daroy.

Dia mendekat ke sebuah pipa yang menyemprotkan air–mungkin besi pengikat sambungan sudah tua dan belum diganti. Dia membuka tutup botol bekas. Sejenak kemudian dia menampung air itu ke dalam botol tersebut.

Usai itu, dia memerciki wajahnya dengan air yang masih terus mengucur kecil serupa kencing lelaki di pagi hari. Usai membasuh muka, dia kembali melangkah. Aku sempat melihat, selain mengapit kantong kresek berisi botol bekas yang sudah ditampung air, di tangan kirinya memegang satu bungkusan makanan ringan.

Lelaki yang kuperkirakan berusia 50 tahunan itu melangkah menyusuri jalanan dengan wajah menunduk. Sebuah tas ransel kumuh bergelayut di punggungnya. Langkahnya gontai.

****

Di hari lain, seorang bocah berusia kelas dua SD menengadah tangannya kepadaku di lampu merah Simpang BPKP. Dengan suara memelas dia memohon agar aku memberikannya sedikit uang receh. Tanganku nyaris masuk ke kantong, namun sial traffic light kadung menjadi hijau. Lembaran rupiah tak sempat kuberikan, karena anak itupun kemudian undur diri dan menuju seberang jalan.

Di Nagan Raya, wartawan aceHTrend.Co melaporkan, sebuah keluarga miskin yang anaknya sakit, kini tidak punya apa-apa lagi, karena hartanya ludes untuk biaya pengobatan sang buah hati. Di Bireuen, seorang lelaki tua harus menanggung derita bertahun-tahun karena mengidap kanker. Seorang facebooker kemudian mewartakannya di medsos.

****

Pada September 2015, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai angka 859, 41 ribu orang atau 17,11 persen dari total jumlah penduduk. Bertambah delapan ribu orang dibandingkan dengan data Maret 2015 yang jumlahnya 851 ribu orang atau 17,8 persen.Berarti selama fase tersebut terjadi kenaikan kemiskinan sebanyak 7,82 ribu orang. Bila dihitung dari September tahun 2014, maka lonjakan kemiskinan sebanyak 21,99 ribu orang.

Badan Pusat Statistik Aceh merilis, bebarapa faktor penyebab kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin  selama peiode September 2014-September 2015 antara lain:

a. Nilai tukar petani cenderung menurun dari 97,39 pada Maret 2015 menjadi 96, 07 pada September 2015. Tingkat pengangguran terbuka 7,73 persen Februari 2015 menjadi 9,92 persen pada Agustus 2015.

b. Inflasi peride September 2014-Maret 2015 sebesar 2,13 persen, sedangkan inflasi periode Maret 2015-September 2015 sebesar 2,01 persen.

Selama periode tahun 2013 sampai 2015 jumlah penduduk miskin di Aceh berfluktuasi. Pada Maret 2013 jumlah penduduk miskin mencapai 842,42 ribu orang (17,60%). Kemudian naik hingga 881, 26 ribu orang (18,5%) pada Maret 2014, dan mencapai level terendah pada September 2014 yaitu sebanyak 837, 42 ribu orang (17,08%) dan 859,41 ribu orang (17,11%) pada September 2015.

***

Bila merujuk pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahap II Pemerintah Aceh, sepertinya ada hal yang tidak singkron antara rencana dengan aksi di lapangan.

Pada RPJM tahap II Pemerintah Aceh menargetkan akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Fungsionalisasi paket-paket terbengkalai.
  2. Peningkatan produktifitas melalui nilai tambah (agro industri).

Namun, dalam faktanya, ada gelagat bahwa baik Gubernur maupun kabinetnya yang sering digonta-ganti tidak paham kondisi Aceh terkini.

Gubernur dan wakilnya seperti buta terhadap kinerja SKPA. Sehingga mutasi dilakukan seperti membalik telapak tangan, sesuai angin yang berhembus dalam minda yang masuk melalui telinga.

Disinyalir–hasil informasi orang dalam– bahwa rapat-rapat pimpinan acapkali melahirkan dawa buta daripada evaluasi program kerja pemerintah.

Penempatan dana pemerintah pada lembaga-lembaga yang sejatinya tidak berwenang mengelola anggaran–atas paksaan sebagian anggota legislatif berupa dana aspirasi yang jor-joran itu– telah membuat sebagian unit kerja kelabakan. Bahkan tidak jarang ada kepala unit kerja yang terpaksa mengundurkan diri, karena tidak tahan terhadap tekanan yang tidak sepatutnya mereka terima.

Di sisi lain, ada juga fenomena penempatan tenaga di berbagai unit kerja yang tidak sesuai dengan tupoksi. Sehingga banyak yang menilai bahwa baperjakat Pemerintah Aceh tidak berfungsi sama sekali.

Tumpang tindih anggaran, tidak singkronnya kerja berbagai unit yang seharusnya harus punya perencanaan bersama juga bagian dari semakin tidak menentunya kondisi pengelolaan daerah. Perencanaan pembangunan akhirnya dibuat asal jadi, sesuai kebutuhan pembuat rencana serta disusun sambil kencing pagi–demikian sentilan yang disampaikan oleh seorang PNS yang merasa terzalimi dengan model kerja demikian–.

Perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan, minimnya dukungan politis gubernur untuk reformasi birokrasi, tidak adanya konektivitas antara satu dengan sektor lain, komunikasi Pemerintah Aceh dengan kabupaten yang sangat buruk, program yang tidak sejalan dengan Pemerintah Pusat adalah hal mendasar penyebab amburadulnya Aceh.

“Program pembangunan yang selama ini dibuat, berdasarkan kebutuhan elit, bukan kebutuhan rakyat,” ujar seorang PNS.

***

Di luar dana lainnya, Aceh sepanjang 2008 sampai sekarang sudah menghabiskan dana otsus senilai lebih kurang 40,2 triliun dari total 100 triliun yang dialokasikan oleh Jakarta sampai tahun 2027.

Salah satu teknik untuk mengambil dana otsus yaitu dengan cara memperbanyak bansos dan hibah yang kemudian nyaris tidak satupun yang bisa membantu bangkitnya ekonomi rakyat. Semuanya habis dan berujung dalam septic tank, tanpa bisa menjadi kekuatan baru bagi Aceh.

Semoga tidak sampai terjadi seperti kata pepatah: Arang habis besi binasa. Dana habis Aceh binasa, rakyat kecewa dan kembali ada yang angkat senjata. []

 

 

 

 

 

KOMENTAR FACEBOOK