Ketika Suryani Berbisik: Menguak Problematika Layanan Kesehatan di Aceh

Oleh: Al Kindi Harley
APA yang saya tulis di bawah ini merupakan hasil sebuah diskusi, yang difasilitasi oleh Himpunan Mahasiwa Pascasarjana Aceh Yogyakarta (Himpasay), mengenai problematika kesehatan di Aceh. Mencuatnya kasus kematian ibu dan anak saat melakukan persalinan (kasus Ibu Suryani) yang dikaitkan dengan Rumah sakit Ibu dan anak (RSIA) Banda Aceh beberapa hari lalu (29/3/2016) memunculkan kehebohan hampir di setiap lapisan masyarakat Aceh mulai dari kalangan pemangku kebijakan, praktiksi kesehatan, akademisi, aktifis, netizen hingga penegak hukum.

Alhasil, permasalahan ini menjadi salah satu topik diskusi yang sangat “sexy” dan mengairahkan untuk diperbincangkan baik melalui media sosial, kelas-kelas ilmiah maupaun diskusi “waroeng kupi”. Hasil pengamatan juga menunjukan media massa lokal maupun nasional, dan berapa portal berita online terus mengaungkan kasus ini. Para penguna media sosial seperti Facebook, Twitter dan Broadcaster BBM pun turut hadir dalam mengaduk kasus ini menjadi lebih “panas” hingga menimbulkan kesimpang-siuran informasi dan menciptakan beragam persepsi yang berpotensi menyudutkan pihak tertentu.

Tidak dapat dipungkiri, masalah ini memicu timbulnya berbagai macam tudingan negatif terhadap para tenaga kesehatan, manajemen RSIA Banda Aceh, BPJS sampai pada penafsiran lemahnya implentasi dan pengawasan kebijakan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintahan Aceh, padahal Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah berasal dari kalangan medis.

Sampai saat ini, tuding menuding siapa yang salah terus terjadi. Bahkan gubernur dengan cepat melakukan sidak terhadap RSIA. Para Aktifis juga ikut turun ke jalan melakukan unjuk rasa dan menuntut Direktur RSIA segera dicopot. Penegak hukum pun sudah mulai melakukan investigasi mengenai kasus ini.

Disamping itu, permasalahan ini juga seolah berbisik betapa “sakitnya” manajemen kesehatan dan “kronisnya” problematika kesehatan yang sedang dihadapi Indonesia, khususnya di Aceh. Benarkah demikian ? Apakah hal-hal seperti ini terjadi begitu saja ? Atau ada sesuatu yang menyebabkan hal ini tidak pernah terselesaikan dan semakin menjadi-jadi. Padahal kebijakan dan anggaran kesehatan terus diperbaiki dan ditambah setiap tahunnya. Atau jangan jangan kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan pengelolaan dan ditangani oleh orang yang tepat ?

Masalah Kesehatan Aceh
Merujuk pada kasus Suryani, kita bisa melihat ada beberapa masalah yang mungkin saja menjadi akar permasalahan kesehatan Aceh bahkan Indonesia saat ini. Masalah tersebut merupakan masalah yang sebenanrya sudah lama terjadi dan sepertinya sudah “tersistem”. Misalnya kebijakan kesehatan yang berkedok humanis tetapi berhati kapitalis. Kebijakan seperti ini seolah-olah bertujuan untuk membantu rakyat namun ternyata mencari untung dari rasa sakit dan penderitaan rakyat kecil. Pengobatan gratis yang ditawarkan tidak dibarengin dengan fasilitas yang memadai. Tenaga kesehatan kerap dipaksa bekerja dengan gaji yang tidak seimbang. Fasilitas kesehatan juga tidak berimbang dengan jumlah pasien yang sakit. Peraturan yang terkadang terlalu rumit dan tumpang tindih juga membuat masalah kesehatan semakin carut marut.

Tanpa disadari sistem kesehatan kita memaksa rumah sakit mengusir para pasien miskin yang tidak bisa memenuhi prosedur administrasi dan segala tetek bengek yang ada. Seolah-olah mengatakan “orang miskin kalau bisa jangan sakit”. Tapi jika pasiennya punya jabatan, uang dan power, jalan tol tersedia bahkan mendapat karpet merah untuk berobat.

Lemahnya manajemen pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan yang sedang kita hadapi. Manajemen pelayan kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan tata kelola sebuah sistem pelayanan agar mampu memberikan sebuah pelayanan yang optimal. Jika manajemen ini ditangani oleh orang yang tidak kompeten dan tidak paham dengan prinsip-prisnip pelayanan, maka tidak heran akan menimbulkan banyak komplain dan memicu banyak masalah. Komplain tersebut bukan hanya datang dari pasien tapi juga berasal dari “dalam” seperti tidak lancarnya pembayaran gaji para tenaga kesehatan yang mengakibatkan turunya semangat mereka untuk melayani publik.

Sistem layanan rujukan yang dirancang pihak BPJS berjenjang masih menjadi dilema di masyarakat. Semua diagnosis penyakit dan tindakan oleh BPJS telah dirancang pelaksanaannya mulai tingkat primer sampai dengan layanan rujukan berjenjang ke tingkat lebih tinggi. Namun di lapangan banyak kita melihat bahwa pasien yang harusnya dapat dilayani di puskesmas/dokter keluarga akhirnya dirujuk ke RSU. Sehingga menimbulkan antrian panjang dan penumpukan pasien di IGD atau poliklinik. Oleh beberapa pasien hal ini dianggap sebagai pembiaran atau kelalaian petugas dalam pelayanan karena seolah-olah tidak dicarikan kamar. Padahal kamar saat itu sedang penuh, dan harus menunggu pasien di bangsal/ruangan pulang dulu baru kemudian pasien baru di IGD atau poli bisa masuk.

Kondisi ini real terjadi untuk pasien yang akan menjalani operasi di RS. Seharusnya petugas kesehatan di puskesmas lebih selektif dalam menilai pasien, mana yang harus dirujuk dan mana pasien yang bisa ditatalaksana di puskesmas.

Ketidakmerataan sumber daya tenaga kesehatan juga menjadi masalah. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah ketersediaan dokter spesialis yang kurang sehingga ketika seorang dokter tiba-tiba tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tidak ada yang siap untuk mengantikan dokter tersebut. Akhirnya banyak puskesmas dan rumah sakit tidak siap menangani kondisi tidak terduga.

Kurangnya profesionalitas dan buruknya attitude (sikap, etika, moral) Tenaga Kesehatan juga berakibat pada buruknya pelayanan kesehatan. Seperti saya, mungkin anda juga pernah merasakan bagaimana buruknya praktek pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan baik di rumah sakit pemerintah dan puskesmas. Mungkin juga anda pernah mendengar adanya tenaga kesehatan yang lalai dan tidak mengerjakan yang seharusnya mereka kerjakan, atau sebaliknya mengerjakan sesuatu yang seharusnya bukan wewenangnya atau kompetensi mereka.

Sikap dan pola komunikasi antara dokter-pasien (inform consent) terkadang juga buruk. Kadang dokter jarang memberi penjelasan mengenai detail penyakit yang diderita. lebih buruknya lagi, persetujuan setuju atau tidaknya sebuah tindakan kesehatan tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak keluarga, tiba-tiba pasien disuruh puasa dan mau dioperasi. Kesalahan medik juga kerap terjadi.

Lebih lanjut, lupanya Tenaga Kesehatan dengan “sumpah suci” mereka untuk melayani kemanusiaan menjadikan permasalahan ini semakin miris. Mereka terkadang rela mengabaikan kewajiban medis untuk alasan materi yang lebih besar. Di sisi lain tidak terkonsolidasinya dengan baik antara sesama tenaga kesehatan semakin memperburuk citra profesionalitas mereka. Misalnya dari kasus Suryani, muncul statemen saling tuding antara bidan dan perawat dengan dokter mengenai tindakan yang telah diambil. Ada apa dengan mereka ?

Cukup Satu “Suryani” : Sebuah Rekomendasi

Terlepas dari takdir yang telah ditetapkan Allah SWT, Meninggalnya Suryani dan anaknya saat persalinan sangat menampar wajah kita. Membuka mata kita mengenai masih banyaknya permasalahan kesehatan yang harus segera kita benahi. Permasalahan ini bukan timbul begitu saja, tetapi merupakan akumulasi ketidakpedulian kita selama bertahun-tahun terhadap sistem kesehatan negara ini. Oleh sebab itu, masalah ini tidak bisa kita limpahkan seluruhnya kepada pihak tertentu. Ini merupakan masalah yang harus kita hadapi bersama-sama. Perlu adanya sinergi semua kalangan masyarakat untuk menyelesaikan dan menciptakan kualitas pelayan paripurna.

Hasil duskusi yang kami lakukan merekomendasikan beberapa hal ; (1) Karena salah satu akar permasalahan terbesar berasal dari kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan, maka perlu adanya seseorang yang benar-benar paham dengan masalah kesehatan dan kemanusian yang duduk di bangku DPR, sehingga arah dan visi kebijakan yang dibuat lebih humanis dan murni untuk kemakmuran rakyat.

(2) Perlu adanya review terhadap sistem rujukan dan pembiyaan BPJS. Diharapakan peraturan yang ada tidak terlalu kaku dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

(3) Perlu adanya pembenahan manajemen pelayan Kesehatan dengan segera mulai dari pelayan informasi sampai pada pembayaran gaji/insentif tenaga kesehatan tepat waktu.

(4) Perlunya menempatkan orang-orang yang benar-benar paham dengan tata kelola pelayanan kesehatan untuk memimpin sebuah rumah sakit atupun puskesmas dengan harapan orang-orang tersebut paham apa yang seharusnya dilakukan dan mampu menyelesaikan masalah yang ada.

(5) Perlu adanya pemerataan distribusi SDM Kesehatan ke seluruh Kabupaten/Kota di Aceh sampai kepelosok desa.

(6) Menanamkan nilai etika, moral, cara berkomunikasi yang baik dan nilai sosial kemasyarakatan kepada calon Tenaga Kesehatan sejak di bangku pendidikan. Sehingga setelah selesai pendidikan dan terjun ke masyarakat, petugas kesehatan lebih sensitif dan lebih menjiwai kondisi masyarakat, serta tidak menjadi komunitas yang terkesan eklusif.

(7) Meningkatkan kerja sama antara pihak Rumah Sakit Pendidikan dan Non Pendidikan dengan lembaga Pendidikan terkait dan meningkatkan konsolidasi antara sesama Tenaga Kesehatan.

(8) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi permasalahan kesehatan yang ada.

Terakhir mari kita panjatkan doa untuk Suryani dan anaknya serta semua korban yang meninggal akibat buruknya pelayanan kesehatan di negeri ini agar diberikan tempat yang layak dan diampuni segala dosanya. Untuk keluarga yang ditingalkan semoga lebih bersabar dan semoga tidak ada “Suryani-Suryani” lainnya. Aamiin Allahumma Aamiin.

PENULIS adalah Ketua Kajian dan Diskusi Himpasay Yogyakarta periode 2016-2017 yang sedang melanjutkan pendidikan di Pascasarjana llmu Antropologi UGM (Awardee LPDP). Mantan junior lecturer di salah satu Perguruan Tinggi Kesehatan di Aceh Barat. Email : alkindiharley@gmail.com

KOMENTAR FACEBOOK