Share Visi Barat Selatan Untuk Pembangunan

Provinsi Alabas

Oleh Fadhli Ali

Pembangunan Aceh masa konflik terutama di saat konflik dengan intensitas tinggi 1999-2004 tercatat tidak sekedar terjadi pelambatan, juga tergerus dalam kontraksi. Perekonomian tumbuh negatif. Kondisi jadi berangsur makin kondusif setelah perjanjian damai tahun 2015.

Pemerintah baru hasil pemilihan langsung, di provinsi, demikian pula sebagian besar kabupaten di kuasai oleh mantan kombatan. Mereka yang “berjuang” sekitar 30 tahun yang tidak pernah henti “mensyi’arkan” propaganda makmur-maju bagi “bangsa Aceh” saat ini memegang kendali atas upaya pencapaian kemakmuran Aceh.

Sejauh ini, amanah rakyat ditambatkan pada kekuasaan para “pejuang” dan juga para penguasa Aceh dari elemen lain di eksekutif dan legislatif. Sayangnya derap laju pembagunan Aceh berlangsung pelan. Lompatan dan terobosan pembangunan tidak terlihat.

Padahal kontraksi pembangunan saat konflik mesti diimbangi dengan percepatan di era damai, apalagi untuk itu diiringi anggaran yang relatif memadai. Hasil yang dicapai sejauh ini meleset jauh dari ekspektasi rakyat yang menyangka era paska MoU dan UUPA adalah “era sejahtera”. Alih-alih mengikuti jejak negara maju seperti Singapura, Aceh malah tetap tertinggal dibanding daerah lain, terutama perekonomiannya.

Optimisme sempat terbangun. Aceh pernah tumbuh secara meyakinkan selama masa rehab dan rekonstruksi paska gempa-tsunami pada tahun Z004-Z009 dibawah kendali Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR NAD-Nias). Namun kemudian secara konsisten ekonomi Aceh tumbuh fluktuatif dengan capaian rata-rata dibawah tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 6-6,5 persen. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Aceh merupakan provinsi paling miskin kedua di pulau Sumatera dan berada pada peringkat tujuh sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Masih menurut BPS, Aceh mencatat dirinya sebagai provinsi dengan persentase pengangguran paling top di Indonesia.

Berikut secuil kutipan publikasi Tempo, “…Dalam kajiannya, IDeAS memetakan tingkat kemiskinan di Aceh periode September 2015 tertinggi kedua di Sumatera setelah Bengkulu (17,16 persen). Sedangkan di Indonesia, Aceh menempati urutan ketujuh sebagai provinsi termiskin. Aceh bahkan berada di bawah Nusa Tenggara Barat (16,54 persen)…”. Inilah “prestasi” yang tengah tersemat pada Aceh.

Bagaimana pun peran pemerintah berada di garda depan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pembangunan. Akan tetapi orang-orang pintar dan baik, yang selama ini terlihat enggan “berkonfrontasi” walau sekedar menyampaikan pendapat kritis melalui media. Dari itu sudah saatnya orang pintar dan baik bangkit berpadu aksi “turun tangan”.

Aceh kaya potensi untuk mendorong bertumbuh ekonominya. Namun politik yang pada praktiknya sarat dengan “iming-iming” kesejahteraan dari kandungan alam Aceh telah membuat sebagian dari kita larut dalam mengejar imaginasi itu. Pemerintah Aceh juga terjebak dalam diplomasi politik konfrontasi dalam interaksi pusat-daerah untuk mengejar turunan-turunan yang sekali lagi terkait SDA. Sementara itu abai pada potensi sumber daya manusia. Kekuatan konsepsi, pengaruh diplomasi, koneksi dan lobby yang produktif.

Aceh memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlalu naïf untuk diabaikan. Aceh memiliki banyak potensi SDM yang handal secara profesi dan juga sederet tokoh nasional. Hanya saja keberadaan mereka belum terhimpun dalam satu jaringan kerjasama yang dilandasi spirit kepedulian terhadap kedaerahan. Tokoh-tokoh politik, birokrat, teknokrat, akademisi dan praktisi dalam berbagai profesi dipentas nasional sudah waktunya “turun tangan” berhimpun dalam semangat dan gerakan kedaerah tadi.

Inisiatif untuk aksi turun tangan yang dimulai dengan share visi ini jika kita sepakat mungkin perlu terus disuarakan agar mengkristal satu kesadaran bahwa penting bersama-sama peduli terhadap daerah secara menyeluruh pada para tokoh Aceh lee sago (tiga wilayah); Pesisir Barat-Selatan (Barsela), Aceh Leuser Antara (ALA) dan Banda Aceh – pesisir Utara timur. Namun untuk itu butuh waktu lama, maka agar taktis dan cepat gerakan kearah itu dapat kita lalui dengan aksi “share visi” para tokoh Aceh dari pesisir Barat-Selatan.

Begitu luas dan banyak persoalan yang butuh perhatian di Aceh. Namun tidak semua persoalan harus difikirkan solusi, apalagi bisa diselesaikan pada waktu yang sama. Karena itu pula secara thematik pada pertemuan kali ini menaruh fokus pada tiga bidang sesuai dengan dinamika dan karakteristik permasalahan utama di wilayah Barat-Selatan. Pertama mengenai persoalan sosial-budaya, ekonomi-infrastrktur pendukungnya dan politik dengan stabilitas keamanannya.

Dalam perspektif masyarakat Barat Selatan, integrasi sosial-budaya, menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan mengingat secara sosial dan budaya masyarakat pantai barat selatan terdiri dari berbagai etnis, mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat dengan etnis Nagan raya, Aceh Selatan dengan Anak Jamee, masyarakat Kluet dan masyarakat Singkil. Integrasi sosial dan budaya diperlukan untuk menyatukan pandangan dan arah pembangunan masyarakat panati barat selatan sehingga dapat mensinergikan semua sumber daya sosial yang dimiliki menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Selain itu kepedulian, solidaritas dan juga integrasi sosial dalam masyarakat kita terus melemah baik oleh pengaruh infiltrasi budaya asing atau karena upaya kita sendiri alfa untuk memperkenalkan, merawat dan mengembangkannya. Hal ini membuat masyarakat kita yang hidup di bumi Aceh mengalami “keterasingan” dengan hilang nuansa Aceh dalam kesehariannya. Individualisme, hedonism, konsumerisme, aksi pamer kekayaan dan perubahan cara pandang kita terhadap derajat sosial. Semua berlangsung tanpa filter? Terjebak dalam materialism. Sementara pembunuhan, perampokan, premanisme, permusuhan dan lain sebagainya mencuat. Padahal kita dulu mempersepsikan dan sekaligus memberi stigma perngai demikian sebagai prilaku yang lekat dengan “Medan”. Kemudian kini sebagian dari kita mulai bertanya, “Aceh lon sayang, gadoh aleh ho ka?,”

Integrasi ekonomi diperlukan untuk membangun satu koridor ekonomi yang terintegrasi antara pantai barat selatan dengan daerah-daerah lain di Aceh dan Sumatera Utara, sehingga perekonomian Barat Selatan menjadi satu kesatuan debfab pertumbuhan wilayah lainnya. Membangun ekonomi yang terintegrasi dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang representative, yang tentu saja tidak bisa hanya berlangsung begitu saja tanpa satu rencana yang matang dengan perspektif yang jauh kedepan. Untuk itu bagaimana menghadirkan peran negara dalam membangunnya. Apa yang dibutuhkan agar pemerintah daerah dan juga Jakarta harus hadir untuk menyediakan proyek infrastruktur bagi Pantai Barat Selatan.

Kendala soal infrastruktur untuk mengintegrasikan ekonomi antar kawasan Aceh Barat Selatan dengan Aceh Leuser Antara. Selain karena topografi dengan kemiringan yang curam juga hambatan status hutan alam yang dilintas ruas jalan yang dibangun, yaitu hutan lindung yang perlu dikonservasi.

Menghadapi fakta riel demikian tentu mebutuhkan gagasan yang tidak sekedar biasa-biasa saja agar interkoneksi infrastruktur dan ekonomi antar kawasan ABAS-ALA bisa terbangun secara memadai. Mungkin opsi terowongan (sub-way) jadi satu pilihan. Misalnya jarak antara Subulussalam dengan Aceh Tenggara hanya 40-an Km namun masyarakat kedua daerah ini tidak dapat berinteraksi secara ekonomi dan juga soasial karena tidak tersedia sarana akses transportasi. Tentu konservasi apalagi dikawan inti taman nasional gunung Leuser perlu dicegah perambahan, namun disisi lain tidak dapat dipungkiri ada sara penghubung kedua daerah ini merupkan satu keniscayaan. Karean itu gagasan pemikiran dan konsepsi bagaimana yang harus dilaksanakan agar interaksi dan juga ekonomi kedua kawasan itu bisa tumbuh sebaik mungkin.

Mungkin harus terbangun jaringan kereta api yang menghubungkan pantai barat selatan dengan ALA dan wilayah sumatera utara. Membangun koridor ekonomi harus dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, bukan hanya kerjasama di atas kertas.

Integrasi politik diperlukan agar masyarakat menjadi kekuatan sosial yang kuat dan mempunyai daya tawar dalam mengontrol Negara dalam masyarakat yang pasca konflik hal ini perlu diperjuangkan dan dikembangkan terus sehingga masyarakat mengambil peran untuk menyeimbangkan system penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.

Kemudian upaya apa dan bagaimana untuk menata dan memperkuat peran politik masyarakat Barat Selatan untuk mewujudkan aspirasi pembangunan masyarakat kawasan ini terakomodir secara proporsional. Selain itu upaya bagaimana yang tepat bagi masyarakat Barat Selatan dalam memelihara stabilitas politiknya dari kegaduhan yang membuat program-program pembangunan strategis mendapat dukungan pembiayaan yang siqnifikan dari APBN atau investasi yang bertumbuh untuk menghantarkan masyarakat di kawasan ini makin dekat dengan tujuan pembangunan.

Selain sebagai media silaturahmi antar tokoh Barat Selatan. Potret persoalan, kerisauan dan kepedulian tersebut di atas itulah yang mendorong forum “Barat Selatan share vision” digelar. Dinamika politik dan aspirasi rakyat Aceh wilayah Barat Selatan boleh disuarakan dalam bentuk apapun “mekar dari provinsi Aceh” atau “tetap bersama provinsi Aceh”, namun konsepsi visi, misi dan program aksi untuk wujudnya harapan masyarakat Barat Selatan dari kinerja pembangunan yang diselenggarakan oleh eksekutif, legislative maupun stakeholder pembangunan lain.

Penulis adalah aktivis 98.

KOMENTAR FACEBOOK