Calon Independen dan Kovenan Internasional dalam MoU Helsinki

Tulisan ini tidak bercerita tentang proses perundingan di Helsinki yang alot hampir saja gagal gara-gara delegasi pemerintah RI awalnya tidak mau menerima permintaan GAM yang menuntut partai-partai politik lokal dan calon independen untuk Aceh. Akan kami ceritakan di lain waktu, bagaimana pentingnya partai-partai lokal untuk Aceh dan calon independen yang menjadi salahsatu ruh dari MoU Helsinki dalam menegakkan pemerintahan yang demokratis di Aceh.

Ini sedikit bercerita tentang isi dari kesepakatan yang tertuang di dalam MoU yang mungkin alpa dibaca oleh anggota DPRA yang saat ini sedang merumuskan revisi qanun Aceh tentang Pilkada.

Dalam MoU Helsinki disebutkan pada pasal 1.4.2. : Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh
berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
(1.4.2 The legislature of Aceh will redraft the legal code for Aceh on the basis of the universal principles of human rights as provided for in the United Nations International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights.)

Nah, apa kata prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan Kovenan Internasional PBB mengenai Hak-hak sipil dan Politik menyangkut dengan calon perseorangan?

Lihatlah:
A- Universal Declaration of Human Rights Article 21.
(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Pasal 21
1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.
B- International Covenant on Civil and Political Rights
Article 25
Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:
(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.

Pasal 25
Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:
(a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
(c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Nah, jelas-jelas dari kedua reusam internasional tersebut, hak-hak masyarakat untuk dipilih langsung melalui jalur perseorangan harus mendapatkan kesempatan tanpa perlu upaya untuk menyusahkan jalur ini.

Dalam hal menghormati MoU, kita bisa membandingkan sikap pemerintah RI dan DPR RI dengan DPRA. Lihatlah amanah MoU Helsinki yang berbunyi: 2.1 pemerihan RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak- hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pemerintah Indonesia patuh dan langsung meratifikasi kedua Kovenan ini menjadi UU No. 11 tahun 2005 dan UU No. 12 tahun 2005 pada bulan Oktober, hanya selang satu bulan dari penandatangan MoU di bulan Agustus.

Ketika pemerintah Indonesia mematuhi amaran dari MoU Helsinki dengan menerima kedua Kovenan ini, kenapa pula DPRA yang berkoar-koar sebagai pendekar MoU, justru dalam membuat aturan tidak bercermin kepada Kovenan internasional tersebut?

KOMENTAR FACEBOOK