Banda Aceh – Selebriti yang juga presenter kondang Muhammad Farhan akan tampil sebagai pembicara pada hari kedua seminar dan lokakarya membahas tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal’s (SDG’s) yang digagas Koalisi NGO HAM Aceh dan Infid hari ini Kamis 21 April 2016 di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh. Farhan akan berbagi pengalaman tentang keterlibatannya sebagai duta SDGs di Indonesia.
Latar belakang Farhan ditunjuk sebagai duta SDG’s tidak lepas dari pengalamannya sebagai ayah dari seorang anak yang difable. Meski sang anak tumbuh tidak normal, Farhan telah menunjukkan betapa ia sangat memberi perhatian kepada anak tersebut. Atas keteladanan itu, Pemerintah menunjuk Fathan menjadi salah satu duta SDG’s .
Sebagai duta, Farhan kerap berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia untuk melakukan sosialisasi dalam rangka mensukseskan agenda SDG’s. Salah satunya terkait pembangunan kesehatan dan perlakuan terhadap anak catat.
Agenda SDG’s merupakan program dunia dalam upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara miskin dan negara berkembang. Program ini dideklarasikan PBB pada September 2015 di New York, di mana Indonesia termasuk negara yang telah menyatakan komitmen untuk menjalankan agenda pembangunan ini.
BACAAN LAINNYA
SDG’s sendiri merupakan kelanjutan dari agenda Millenium Development Goals (MDG’s) yang berakhir pada 2015. Dalam MDG’s tertuang 8 goals ( tujuan) yang menjadi sasaran program, antara lain, pemberantasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, mutu pendidikan, kesetaraan gender, penurunan tingkat kematian ibu dan anak, memerangi HIV dan penyakit menular.
Sayangnya, hingga berakhirnya MDG’s pada Desember 2015, sebagian besar target itu belum tercapai. “ Pencapaian Aceh dalam MDG’s juga masih sangat rendah, termasuk di bidang kesehatan,” kata Dr Hanif, Kepala Bidang Program Dinas Kesehatan Aceh, yang tampil sebagai pembicara pada seminar hari pertama 20 April kemarin.
Hanif mengatakan untuk tingkat kematian ibu melahirkan misalnya, kondisi Aceh masih menyentuh angka 135 per 100 ribu kelahiran. Padahal target nasional seharusnya 102 per 100 ribu kelahiran. “Tingkat gizi buruk dan kekurangan gizi di Aceh juga masih cukup tinggi,” kata Hanif.
Demikian juga dengan tingkat kemiskinan Aceh yang masih sangat rendah. Paparan Ahmad Sanusi dari Bappeda Aceh menyebutkan, sampai akhir tahun lalu tingkat kemiskinan di Aceh masih sekitar 17,11 persen. Aceh tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan nomor tujuh di Indonesia. Angka kemiskinan Aceh tahunn lalu jauh dari target RPJM Aceh 2012-2017 sebesar 13,5 persen.
Pembicara dari Infid, Hamong Santoso mengakui, kegagalan menjalankan agenda MDG’s tidak hanya dialami Aceh, tapi hampir semua wilayah i di Indonesia. Banyak pula negara-negara berkembang dan negara Miskin di Asia dan Eropa yang keteteran mencapai sasaran pembangunan ini. Karena kegagalan itu, PBB melahirkan agenda pembangunan global yang baru yang dinamakan SDG’s.
Berbeda dengan MDG’s yang hanya menetapkan delapan goals, agenda SDG’s menyentuh 17 tujuan goals, mulai dari penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, pendidikan, kesetaraan Gender, sanitasi, energi, pertumbuhan Ekonomi , pembangunan Industri, Inovasi dan Infrastruktur, pelestarian kehidupan Bawah Laut, penguatan peradilan yang Kuat dan Kedamaian serta pembangunan kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Agenda SDG’s akan dimulai tahun ini dan hingga 2030.
Untuk mendukung sosialisi agenda SDG;s ini, pemerintah telah menunjuk lima duta untuk berperan mensosialisaikan agenda ini ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain Farhan, Sofya Latjuba juga tercatat sebagai duta SDG’s ini.
Seminar SDG’s yang digagas Koalisi NGO HAM dan INfid merupakan yang pertama dilaksanakan di Aceh dalam upaya mensosialisaikan program ini kepada masyarakat luas. Tiga pembicara, Dr Hanif, Ahmad Sanusi dan Hamong Santoso telah tampil sebagaio pembicara di hari pertama, sedangkan Farhan akan tampil sebagai pembicara pada siang hari ini.
Agenda SDG’s merupakan program pembangunan yang mendapat perhatian besar dari Presiden Jokowi menyusul akan diterbitkannya Perpres sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan ini di Indonesia pada Mei nanti. Seluruh daerah diwajibkan mendukung dan mencapai target-target yang dicanangkan dalam agenda pembangunan ini.
