Strategi Penataan Pegawai Pemerintah Kota Banda Aceh Pasca UU ASN

Sumber foto: Lamuri Online

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diberikan tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaran tugas negara, pemerintahan dan pembangunan (Buku Pintar Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008).

Sementara berdasarkan UU ASN memberikan definisi Pegawai Negeri adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam system manajemen PNS merupakan suatu keharusan, sehingga diperoleh jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi kuantitas, komposisi dan kualitas sumber daya aparatur.

Maka dari itu sejak tahun 2008 s/d 2015 Pemerintah Kota Banda Aceh tidak menerima Formasi PNS katagori Umum. Kebijakan ini diambil dalam rangka pembenahan manajemen kepegawaian di Kota Banda Aceh.

Strategi Penataan Pegawai Pasca UU ASN
Salah satu problem terbesar Negara Indonesia adalah persoalan pengelolaa Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan Penataan Kepegawaian dengan menggunakan pendekatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dari kedua Instrumen tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh mampu melakukan pemetaan secara rigid, guna restrukturisasi kelembagaan. Penataan Pegawai in heren dengan penataan kelembagaan.

Kalau diibaratkan Kelembagaan itu sebuah pondasi awal dalam membangun rumah aparatur, maka penataan kepegawaian adalah kunci strategis agar “rumah besar” itu dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menekan pertumbuhan pegawai di kota Banda Aceh dinilai berhasil. Dimana Pada Tahun 2008 Jumlah Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar 9800 PNS dapat ditekan menjadi 5798 PNS. (Sumber Data Bidang Mutasi dan INKA 2015).
Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai tepat oleh MENPAN dan RB, sehingga pada Tahun 2012 MENPAN dan RB melakukan Kebijakan tidak menerima PNS hingga sekarang.

Tentunya berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka pengelolaan manajemen sumber daya aparatur perlu disesuaikan dengan kondisi kekinia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mengharuskan kembali Pemerintah Daerah untuk melakukan Penataan Kepegawaian. Keharusan ini tersirat dengan jelas pada Pasal 6 UU ASN, dimana kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja sebagai dasar pijakan awal dalam melakukan penataan kepegawaian. Kedua dokumen ini menjadi syarat mutlak dalam melakukan penataan kepegawaian kedepan. Makna filosofis UUASN tentunya harus disikapi dengan cermat oleh Pemerintah Daerah guna memudahkan dalam penataan manajemen kepegawaian.

Berdasarkan Dokumen Analisis Jabatan, saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh telah mampu memetakan komposisi Jabatan Struktural dan fungsional. Dimana total jabatan struktural sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Analisis Jabatan sebesar 566 Jabatan dengan Total pegawai TMT 31 Desember 2015 sebesar 5798.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh, terus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menata manajemen kepegawaian di Kota Banda Aceh. Berbagai terobosan terus dilakukan diantaranya Peningkatan Capasitas Building kelembagaan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Langkah ini tentunya dapat dirasakan dengan baik oleh Aparatur dilingkungan Kota Banda Aceh.
Untuk itulah berbagai upaya terus dilakukan oleh BKPP guna merespon penerapan UUAS. Saat ini BKPP sedang melakukan Maping data Bugzeting Kepegawaian hingga 2017 guna pencapaian Visi dan Misi Walikota yang di breakdown menjadi Visi dan Misi BKPP dalam dokumen Renstra BKPP 2012-2017.

Berbagai Program dan kebijakan strategis telah dan akan dilakukan BKPP Kota Banda Aceh, guna percepatan pelaksanaan UUASN. Tentu dinamisasi dalam organisasi tidak bisa dihindari. Setidaknya BKPP sebagai Institusi yang diberikan kewenangan dalam menata manajemen kepagawaian berbasis UUASN terus melakukan sinergi dengan Instansi, baik internal pemerintah daerah maupun vertikal. Beberapa langkah strategis kedepan yang telah dijalankan oleh BKPP dalam melakukan pendataan pegawai antara lain melakukan Need Asestment terhadap kebutuhan Diklat Aparatur, Pelaksanaan Diklat Teknis dan Struktural, Pemberian Bantuan Tugas belajar sesuai kebutuhan Organisasi. Sementara yang akan dilakasanakan dalam waktu dekat adalah melakukan Maping kompetensi syarat jabatan dimasing-masing level sesuai ketentuan yang ada, melakukan Open Rekruitmen bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II) sekaligus mengawal dan memastikan seluruh unsur penataan manajemen kepegawaian dapat berjalan sesuai amanah UUAS.

* Penulis adalah Kepala UPTB e-Kinerja PNS Kota Banda Aceh dan Pengurus KAHMI Aceh

KOMENTAR FACEBOOK