UU Desa Amanah untuk Memandirikan Rakyat Kecil di Tingkat Tapak

ACEHTREND.CO, Palembang- Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan wujud komitmen Pemerintah Pusat untuk membangun negara dengan cara memperkuat ekonomi rakyat yang ada di tingkat tapak (desa). Alokasi anggaran desa sebanyak 30 persen tiap tahunnya untuk Bumdes atau BUMG merupakan wujud nyata komitmen itu.

Hal ini disampaikan oleh Saifuddin Irhas, Direktur Bina Rakyat Sejahtera (Bytra) Aceh Utara, Minggu (24/4/2016) di arena Kongres Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) Walhi ke XII di Jakabaring Sport City, Palembang.

Untuk itu, baik pemerintah desa maupun pemkab melalui Badan Pemberdayaan Ekonomi (BPM) punya kewajiban untuk memperkuat pengetahuan masyrakat dalam rangka menuju ke arah pembangunan kekuatan ekonomi di tingkat gampong.

“BPM melalui para pendamping harus memperkuat pemerintah desa dalam hal menyusun bisnis plan. Aparatur gampong harus dilatih cara melakukan studi kelayakan bisnis berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh tiap entitas desa,” terang Saifuddin.

Untuk itu, model pendampingan yang hanya menjadikan gampong sebagai penerima manfaat saja sudah harus ditinggalkan. Fasilitator pendampingan harus menjadi konsultan pembangunan yang kelak mampu menciptakan gampong yang mandiri dengan sumber daya yang ada.

“Bila selama ini ada oknum pendamping yang merangkap agen penyusun RAPBG, ini harus ditinggalkan. Fungsi fasilitator harus melahirkan generasi muda di gampong tang bisa menyusun anggaran desanya sendiri. Fasilitator harus benar-benar menjadi guru bagi rakyat,” kata Saifuddin.

UU Desa, merupakan alat yang memberikan amanah yang sangat jelas bahwa gampong melalui program pemberdayaan harus mampu mandiri secara ekonomi.

Tujuannya, agar mata rantai ketimpangan ekonomi bisa diputus. Pengangguran hilang dan semua orang bisa mengakses kebutuhan dasar dengan kekuatan ekonominya.

“Jadi bicara pemberdayaan bukan hanya simpan pinjam dana desa. Kita harus keluar dari mindset itu. BUMG harus menjadi motor yang kelak melahirkan juragan- juragan kecil di tiap rumah warga,” katanya.

Di akhir pembicaraan, Saifuddin mengatakan, bila BUMG benar-benar dikelola secara profesional, lima tahun sudah terlihat hasilnya. “Dalam analisis saya, lima tahun sudah terlihat hasilnya. Warga desa menjadi produsen barang ekonomi, pemerintah yang menjadi fasilitator pasar,” imbuhnya.