ACEHTREND.CO, Banda Aceh-Pelayanan publik sebenarnya sudah seperti ideologi perubahan. Terutama berkaitan dengan demokrasi, dimana pelayanan publik bukan hanya hak rakyat dan kewajiban pemerintah tapi hal ini sudah menjadi gelombang yang tidak dapat dibendung untuk benar-benar dilaksanakan oleh pemangku kepentingan baik di nasional maupun di daerah.
Hal tersebut dikatakan oleh pimpinan Ombudsman RI Ahmad Suaidy kepada para tokoh masyarakat, pimpinan parpol, media, akademis, dan pimpinan BUMN/BUMD, pada acara ” Ngopi bareng OMBUDSMAN RI Perwakilan Aceh” wajah pelayanan publik di Aceh triwulan 1 tahun 2016 di Caffe 3in1 Lampineung Banda Aceh, Minggu, (24/4/2016).
“Isu yang lain di luar pelayanan publik tidak akan menjadi trend lagi untuk saat ini, karena perubahan dalam sistem pelayanan publik menentukan, seseorang terpilih atau tidak pada pemilihan kepala daerah, kita bisa mengambil contoh walikota Surabaya Ibu Risma yang terpilih kembali karena pekerjaan pelayanan publik selama beliau memimpin sangat baik,” ungkap Ahmad Suaidy dalam pemaparannya.
Lebih lanjut di hadapan para tokoh dan akademis Ahmad Suaidy menyebutkan kesadaran pelayan publik di berbagai kementerian di secara Umum sudah semakin kuat bahkan beberapa Kementerian meminta waktu kepada Ombudsman RI untuk berdiskusi.
“Untuk Aceh laporan yang di terima oleh Ombudsman RI Pusat dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh sangat baik karena banyak penyelesaian kasus di Aceh mampu di tangani dengan Baik oleh pihak Ombudsman RI perwakilan Aceh dengan Jalur mediasi dan penyelesaian yang memberikan rasa keadilan bagi pelapor dan penyelenggaraan pelayanan publik” ujar Ahmad Suaidy kepada aceHTrend.Co.
Sementara itu kepala Ombudsman RI perwakilan Aceh DR.Taqwaddin Husin dalam laporannya kepada tamu dan media yang hadir menyebutkan penyelesaian kasus dan penerima manfaat dari penanganan yang dilakukan oleh pihaknya sudah mulai mengalami peningkatan yang signifikan.
“Kita sudah menyelesaikan berbagai kasus,mulai dari pelayanan di BPJS, PLN, PDAM, dan Kepegawaian, baik secara mediasi maupun secara rekomendasi yang berefek pada perubahan kebijakan dan pelayanan. Sebagai informasi kita juga memberikan penghargaan untuk kota Banda Aceh dan PT. TELKOM untuk pelayanan paling cepat untuk masyarakat,” ujar Taqwaddin Husin.
Khusus untuk kepegawaian pihaknya masih memperjuangkan 832 orang tenaga honorer yang sudah lulus ujian tapi tidak bisa di berikan SK Karena dianggap berdinas di Institusi Swasta.
Acara diskusi yang berlangsung dari jam 10:30 wib sampai menjelang siang ini dihadiri oleh tokoh yang cukup di kenal publik Ahmad Farhan Hamid, Mawardi Ismail, ketua KIA Afrizal Tjoetra, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr.M.Yani, Ketua DPW NasDem Aceh Zaini Djalil, manajer Humas PLN Said Muharram, kepala PDAM Banda Aceh T.Novrizal Aiyub, dan beberapa tokoh LSM dan Akademisi lainnya baik dari Unsyiah, UIN Ar Raniry, dan Juga dari Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI).
