Banda Aceh -Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM, mengharapkan, keberadaan rumah sakit di Aceh bisa menjadi salah satu sektor untuk menyumbang devisa negara. Karena ini, seiring perbaikan pada sektor infrastruktur serta sarana dan prasarana, perbaikan mutu pelayanan juga harus terus ditingkatkan.
“Tujuan pembangunan rumah sakit bukan hanya untuk mengobati masyarakat sekitar, tapi juga untuk memancing masyarakat di sekitar negaranya. Ada motif ekonomi supaya devisanya meningkat,” kata Sekda Dermawan, dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten II Setda Aceh, Azhari Hasan SE, M.Si, saat membuka Rapat Koordinasi Identifikasi, Inventarisasi Data dan Permasalahan guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas di Aceh, di Hermes Palace Hotel, Selasa (26/04/2016).
Azhari menyebutkan, hal itu bisa dilihat dengan berkaca pada banyaknya masyarakat Aceh dan beberapa provinsi lain di Indonesia yang berobat ke Malaysia. Di sana, katanya, rumah sakit terus bertambah setiap tahunnya sementara tingkat orang yang sakit (masyarakat sekitar) tetap. “Rumah sakit bukan lagi untuk dikonsumsi oleh masyarakat, ada program kesehatan yang reguler yang harus diperkuat, agar tingkat kesehatan lebih baik,” ujarnya.
Untuk langkah awal, kata Azhari, semua yang terlibat dalam pemerintah dan kesehatan harus memperbaiki mutu pelayanan kualitas di negeri sendiri, sehingga masyarakat lebih memilih untuk berobat di dalam negeri.
BACAAN LAINNYA
Kesehatan, kata Azhari, adalah tugas pokok pemerintah yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Siapa pun yang menjadi pemimpin, kesehatan tetap menjadi program utama. Presiden sendiri bahkan sudah menjadikan ini sebagai isu. Setiap tahun anggaran untuk kesehatan bahkan mencapai minimal 10 persen. “Dalam politik anggaran juga sudah dijamin.”
Sementara Aceh, sebagai daerah yang memiliki predikat otonomi khusus punya beberapa keistimewaan, termasuk di bidang kesehatan. Kesehatan oleh Pemerintah Aceh dimasukkan dalam 10 program prioritas pembangunan. Dalam 10 tahun terakhir Pemerintah Aceh telah membentuk jaminan kesehatan, yang kini dikenal dengan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) –dulu JKA. “Pemerintah melalui gubernur ingin memberikan pelayanan yang maksimal untuk semua masyarakat,” ujar Azhari.
Animo masyarakat untuk berobat ke rumah sakit di Aceh juga terus meningkat. Untuk mendukung hal itu, Pemerintah Aceh juga membangun 5 rumah sakit regional di Aceh. Melalui program JKRA, pemerintah menganggarkan sekitar 600 miliar untuk memberikan layanan pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat Aceh.
Azhari menyebutkan, pemerintah haruslah mempersiapkan revolusi mental kepada semua pelayan di rumah sakit dan juga semua tataran birokrasi di Aceh. Untuk memaksimalkan pelayanan, pemerintah juga memberikan reward kepada pelayan kesehatan mulai dari dokter hingga perawat. “Program revolusi mental harus lebih ditingkatkan. Pelayanan publik akan berubah secara signifikan jika perubahan mental ini berhasil,” ujarnya.
Sementara Sugianto, Kepala Bidang Penyakit Tidak Menular di Deputi Peningkatan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, menyebutkan pemenuhan kesehatan merupakan hak dasar seluruh masyarakat Indonesia.
Melalui acara tersebut, Sugianto berharap ada masukan tentang implementasi kebijakan kesehatan, sehingga ada perbaikan di kemudian hari.
