Pemerintah Terus Pantau Implementasi Dana Desa

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Marwan Jafar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menjelaskan, bahwa saat ini Kementeriannya terus melakukan pemantauan secara serius terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan penyaluran Dana Desa.

“Kita terus melakukan pemantauan secara serius mengenai pengimplementasian dana desa di seluruh Indonesia, atau di Aceh disebut dengan Dana Gampong. Hal ini bertujuan agar dana tersebut disalurkan sesuai dengan program prioritas, terutama nawa cita ke tiga,” ujar Marwan Jafar, Selasa (3/5/2016) di aula serbaguna Setda Aceh.

Sebagaimana diketahui, lanjut Marwan Jafar, di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia berkomitmen untuk membangun Indonesia dari daerah pinggiran, yaitu desa atau gampong.

“Baru pada periode pemerintahan inilah, Dana Gampong langsung diserahkan ke gampong. Ini merupakan komitmen pemerintahan saat ini,”

Untuk diketahui bersama, sejak tahun anggaran 2015, Pemerintah Pusat telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp20,21 triliun. Dengan jumlah tersebut, masing-masing desa di seluruh Indonesia mendapat bantuan Dana sebesar Rp300 juta hingga Rp600 juta.

Jumlah tersebut kemudian mengalami peningkatan lebih dari 100 persen karena pada tahun anggaran 2016 ini, Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp47 triliun. Dengan jumlah tersebut, maka masing-masing desa di Indonesia yang berjumlah 74.754 desa akan mendapatkan dana yang berekisar antara Rp600 juta hingga Rp800 juta.

Sistem pencairan dana juga semakin dipermudah, jika pada tahun 2015 Pemerintah menggunakan skema 40 persen – 40 persen – 20 persen, maka pada tahun 2016 skema tersebut berubah menjadi 60 persen – 40 persen.

“Kami malah berharap Dana Desa dapat langsung dicairkan 100 persen sekaligus, namun dengan berbagai pertimbangan yang diberikan oleh kementerian Keuangan, maka akhirnya skema 60-40 yang tahun ini kita jalankan,” ungkap marwan Jafar.

Dengan tambahan alokasi dana gampong yang telah diwajibkan oleh Undang-undang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka masing-masing gampong akan mendapatkan tambahan dana yang cukup besar untuk membangun Gampong masing-masing.

Sementara itu, untuk mempermudah dan mempersingkat birokrasi para Geuchik dalam mencairkan Dana Gampong, Menteri Desa bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan SKB tiga Menteri.

“Salah satu poin dalam SKB tersebut adalah untuk memperpendek dan mempermudah proses pencairan Dana Desa,” lanjut Marwan.

Jangan Persulit Keuchik Cairkan Dana Gampong
Dalam kesempatan tersebut, Marw
an jafar juga mengingatkan semua pihak agar jangan mempersulit geuchik dalam mencairkan Dana Gampong.

“Saya juga sudah meminta Polri dan Kejaksaan untuk melindungi para geuchik, saya juga meminta agar Kajari di seluruh Indonesia untuk tidak mencari-cari kasus atau kesalahan terhadap pengimplementasian Dana Gampong. Oleh karena itu karena saya sudah membentengi dan mempermudah kinerja geuchik, maka saya meminta para geuchik dapat bekerja dengan penuh amanah demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Indonesia,” tegas marwan.

Menteri Desa meminta agar Dana Gampong harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu pembangunan sarana dan prasarana gampong, serta sarana dan pra sarana tersebut dapat dibangun dengan prinsip padat karya dan swa kelola.

Acara yang juga diisi dengan sesi tanya-jawab itu turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPR RI, Irmawan, Sekda Aceh, Perwakilan unsur Forkorpimda Aceh, sejumlah Kepala SKPA, Wakil Wali Kota Banda Aceh, sejumlah geuchik dari Aceh Besar dan Aceh Jaya.