Darwati Orasi di Simpang Lima Ikut Suarakan Penghukuman Berat Bagi Pemerkosa Anak

Darwati A Gani Orasi

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Darwati A Gani, anggota DPRA, melakukan orasi di Simpang Lima, Banda Aceh. Dalam orasinya, istri Irwandi Yusuf itu meminta penghukuman yang berat kepada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Darwati juga meminta agar semua pihak ikut peduli dengan makin maraknya aksi kejahatan seksual terhadap anak-anak.

“Di Aceh rata-rata hukumannya masih rendah, malah setelah dihukum, pelakunya ada yang bisa keluar masuk penjara. Bayangkan korban adalah tetangga si pelaku, saat si korban melihat si pelaku bisa pulang ke rumahnya, tentu membuat korban semakin trauma,” katanya.

IMG_20160511_175545

Aksi Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan diselenggarakan oleh The Pulihers Institute, Yayasan Pulih Area Aceh. Aksi ini, menyuarakan perlunya disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam aksi juga disampaikan bahwa Hak Atas Rasa Aman sama dengan hak perempuan dan anak anak.

Menurut peserta aksi terkait Advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ada 3 alasan perlunya mendesak pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual:
1. RUU ini akan mengakomodir berbagai bentuk kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP, yaitu dengan memberi definisi kekerasan seksual termasuk definisi perkosaan yang lebih menjawab tindak kekerasan seksual/perkosaan yang sesungguhnya terjadi.
2. RUU ini juga mencakup pencegahan, penindakan dan sanksi, pemulihan dan pemberdayaan bagi korban, kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta implementasinya.
3. RUU ini mengatur hak-hak korban-keluarga korban yang lebih holistik yang selama ini kurang diakomodir dalam KUHP/KUHAP.

IMG-20160511-WA0006

Aksi ini dilakukan di Simpang Lima Banda Aceh, Rabu (11/5/2016) pagi hingga jelang siang. Dalam aksi yang diikuti sekitar 50 orang ini disuarakan tuntutan “Kita menyerukan stop kekerasan seksual pada anak dan segera buat uu penghapusan kekerasan seksual.”

Psikolog Dra Endang Setianingsih, M.Pd, berharap hakim dan jaksa punya perspektif terhadap korban terutama anak dan perempuan. Sehingga saat ketok palu hakim bisa memutuskan hukuman setimpal. “Bukan 4 tahun 6 bulan sementara hukuman max/15 tahun, dan tidak keluar masuk penjara, tolonglah lihat masa depan anak yang jadi korban mereka trauma hingga akhir hayat nya,” katanya.

Untuk siapa saja yang melihat atau mengalami hal kekerasan seksual pada anak bisa melaporkan ke P2TP2 di masing-masing kabupaten kota, atau ke pihak yang berwajib mulai dari polsek sampe polda. Menurut data P2TP2A, terhitung Januari hingga Maret 2016 KDRT ada 15 kasus, penelantaran terhadap anak, 5 kasus, sodomi terhadap anak, 5 kasus, narkoba 1 kasus, kekerasan terhadap guru 1 kasus, pemerkosaan terhadap anak, 3 kasus, pelecehan seksual terhadap anak 1 kasus, kekerasan terhadap perempuan, 2 kasus dan lainnya 2 kasus. []

KOMENTAR FACEBOOK