Koalisi NGO HAM: Tinggalkan PT PLN, Ini Pilihan Solusi Listrik

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Koalisi NGO HAM melalui Direkturnya, Zulfikar Muhammad menilai PT PLN “sudah mati akal” dalam melayani kecukupan tenaga listrik di Aceh. Padahal ketersediaan energi listrik mutlak diperlukan untuk Aceh yang sedang giat membangun.

Demikian siaran pers Koalisi NGO HAM yang diterima aceHTrend, Sabtu (14/5/2016) malam.

Menurut Zulfikar Muhammad, kondisi sekarang usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia masih di monopoli PT. PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara, dinilai gagal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Aceh.

“Akibat kegagalan mereka, secara langsung telah berkontribusi atas terabaikannya mansyarakat dalam pemenuhan hak-hak yang meliputi hak ekonomi, sosial dan budaya,” ingatnya.

Berdasarkan UU Ketenaga Listrikan Nomor 30 Tahun 2009, kata Zulfikar lagi, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat yang meliputi usaha pembangkitan, Transmisi, distribusi, usaha penjualan tenaga listrik dan usaha penyediaan listrik terintegrasi.

Buka Jalan untuk Rakyat
“Keadaan krisis energi di Aceh sudah seharusnya diakhiri dengan cara pemerintah membuka jalan bagi rakyat Aceh untuk  meninggalkan PT PLN yang “sudah mati akal” dalam melayani kecukupan tenaga listrik di Aceh.

Katanya, bagi daerah seperti Aceh yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dan mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan merupakan suatu hal mutlak untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang cukup untuk usaha-usaha ekonomi  rumah tangga baik kecil atau sedang terutama yang berada wilayah pedalaman ekomoni.

3 Langkah Pilihan Pemerintah
Koalisi NGO HAM menyatakan, ada 3 langkah pilihan dapat dilakukan pemerintah, yaitu:

1. Pemerintah Aceh Dapat membuka peluang masuknya perusahaan penyedia tenaga listrik selain PLN di Aceh, hingga denga  demikian Aceh tidak perlu berhutang ke luar negeri untuk membangun pembangkit listrik yang akhirnya menyerahkan pengeleloaan PT. PLN yang diketahui manajemennya sangat buruk.

2. Pemerintah Aceh membuka ruang pemanfaatan Dana Desa untuk rencana kolaborasi antar desa untuk membuat pembangkit listrik dan mengatur distribusi di wilayah tertentu. Misal dalam satu kecamatan Gampong dapat melakukan sharing anggaran untuk membangun pembangkit listrik alternative melalui pendekan sumber energi terbarukan. Anggaran desa tersebut dapat di alokasikan setiap tahun sampai berdirinya pembangkit listrik alternative di komunitas…

3. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang tegas  tentang kewajiban pembangkit listrik yang berada dalam wiyah propinsi harus mendistribusikan tenaga listrik sebesar-besarnya untuk wilayah Aceh, hingga ketimpangan energi tidak terjadi antara Aceh dengan propinsi tetangga. Contohnya saja Medan bisa hidup dengan berbagai industri mulai dari pabrik pakan ternak sampai berbagai toko megah(mall) karena kecukupan energi.  Ini yang membuat Aceh terus tergantung dengan medan terkait berbagai kebutuhan masyarakat.

“Sekali lagi kami meminta pemerintah Aceh untuk mempersiapkan langkah strategis bagi masyarakat Aceh agar dapat meninggalkan PT. PLN sebagai satu-satunya  penyuplai tenaga listrik untuk masyarakat. Strategi kebijakannya paling sederhana adalah desain dimana secara perlahan masyarakat tidak mengandalkan PT. POS Indonesia sebagai perusahaan jasa pengiriman,” pungkas Zulfikar Muhammad, Direktur Koalisi NGO HAM. []

KOMENTAR FACEBOOK