Surat: Gubernur Aceh Harus Segera Selesaikan Tambang Bermasalah

Sumber foto: www.mongabay.co.id

Tanggal 12 Mei 2016, adalah hari terakhir bagi Gubernur Se-Indonesia menindaklanjuti hasil Korsup KPK salah satunya Gubernur Aceh, salah satu syaratnya sebagaimana kewajiban Permen ESDM Nomor 43 tahun 2015 tentang tatacara evaluasi penerbitan IUP mineral dan batubara, adapun kewajiban tersebut adalah mewajibakan bagi pemerintah daerah dalam hal ini gubernur untuk segera melakukan tindaklanjut dari temuan hasil korsup KPK termasuk melaporkan seluruh kegiatan yang ditindaklanjuti kepeda kementerian ESDM sebagai pihak yang mendapat mandat dari UU.

Hasil Koordinasi dan Supervisi (korsup KPK) terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwilayah Provinsi Aceh pada tahun 2014 lalu belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan baik. Walaupun Gubernur Aceh telah menerbitkan kebijakan Intruksi untuk moratorium izin usaha pertambangan. Ditambah lagi peralihan kewenangan dari Pemerintah Kab/Kota ke Provinsi belum sepenuhnya terjadi. Dari 16 Kabupaten/kota hanya Kabupaten Aceh Besar yang telah melakukan penyerahan dokumen pertambangan ke Pemerintah Aceh.

Upaya pembangkangan pemerintah kabupaten/kota yang masih saja memproses izin harus ditindak tegas. Hal ini sudah jelas sejak berlakunya UU 23/2014 kewenangan perizinan tambang sudah dialihkan ke Provinsi. Ini saatnya Gubernur Aceh bertindak, publik berharap IUP bandel” segera dicabut jangan sampai dibiarkan dan menimbulkan masalah yang lebih berat.

Hasil kajian Koalisi Peduli Tambang Aceh menunjukan selama korsup KPK berlangsung setidaknya ditemui beberapa hal permasalahan terhadap evaluasi IUP yang ada. Pertama, sebanyak 4 IUP masuk di kawasan konservasi dengan total seluas 31.316 Ha. Ini meliputi wilayah kabupaten Aceh Tengah seluas 31 ribu Ha; Gayo Lues 198 Ha dan Aceh Selatan 87 Ha. Sedangkan dikawasan hutan lindung total 399.959 Ha meliputi 65 IUP/KK, Padahal ini jelas-jelas melanggar pasal 38 ayat (1) UU 41/1999 jo. UU 19/2004.

Yang kedua, masih banyaknya IUP yang belum CNC. Dari 138 IUP ada (per 2014), 84 IUP atau 61% belum Clean and Clear (CNC), sisanya sebanyak 54 sudah mendapatkan CNC, dan dalam UU 4 tahun 2009 CnC merupakan standar sertifikasi yang diterbitkan oleh Kementrian ESDM terhadap IUP yang memenuhi kewajiban administrasi dan tidak tumpang tindih wilayah.

Selain itu berdasarkan hasil Korsup KPK menemukan beberapa persoalan diantaranya: terdapat 18 IUP bermasalah wilayah kelolanya, permasalahan koordinat peta; beda komunitas; masalah konservasi sedang; Sama komoditas dan Batas Administrasi. Dari keselurunan sebanyak 4 IUP dengan status masalah ringan; 7 IUP masalah sedang dan 7 IUP berstatus masalah berat terhadap wilayah kelola.

Yang ketiga, belum dibayarnya piutang negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per tahun 2014 sebesar Rp 10,8 Milyar. Sejak tahun 2011 Piutang PNBP mencapai Rp1,2 Milyar. Tahun 2012 naik menjadi Rp5,7 Milyar. Dan angka ini terus naik sampai akhir 2014 naik kembali mencapai Rp10,8 Milyar. Jumlah ini terus meningkat mencapai Rp 11,8 Milyar per maret 2015. Hasil korsup KPK menemukan ada kewajiban kurang bayar dari pemilik IUP sebesar Rp24,7 Milyar. Ini mengartikan ada selisih terhadap kesalahan perhitungan pembayaran sebesar Rp13,9 Milyar sampai tahun 2014.

Sesuai dengan ketentuan Permen ESDM 43/2015, Besok (Kamis, 12/5) merupakan batas waktu terahir bagi Gubernur Aceh untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap IUP kepada Menteri ESDM. dan Koalisi Peduli Tambang Aceh berharap Gubernur juga harus menyampaikan kepada publik terhadap upaya pemerintah aceh melakukan penataan terhadap kelola sektor tambang, karena publik Aceh juga berhak tahu atas apa yang telah dilakukan oleh kepala pemerintah Aceh. Dan kita juga mengetahui bahwa sektor tambang ini sangat komplek maka sudah seharusnya pemerintah Aceh dapat melibatkan partisipasi berbagai pihak untuk terlibat melakukan pengawasan.

Sikap Koalisi Peduli Tambang Aceh:

Mendesak Gubernur Aceh untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP serta rekomendasi IUP Clear and Clean kepada Menteri ESDM dengan tepat waktu. Resume hasil evaluasi ini selanjutnya dapat disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungajawaban sosial dan lingkungan, serta berani melakukan upaya serius untuk mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan baik piutang, serta perusahaan yang tidak melakukan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Mendesak Pemerintah Aceh segera memperbaharui kebijakan daerah untuk mencegah izin tambang baru diwilayah hutan lindung dan konservasi. Pemerintah harus membuka ruang partisipasi aktif masyarakat untuk dapat terlibat dari mulai proses pemberian izin hingga pelaksanaan kegiatan dilapangan,
Mendorong pemerintah Aceh untuk memperbaiki proses perizinan khusus untuk sektor pertambangan melalui mekanisme perizinan satu pintu dan mendesak pemerintah aceh untuk segera melakukan pengupayaan transisi kewenangan perijinan ke Provinsi, integrasi percepatan kebijakan satu peta.

Mendesak Pemerintah Aceh untuk segera memperpanjang pelaksanaan moratorium tambang, karena proses moratorium Aceh selama ini juga dijadikan contoh oleh Presiden dalam mendorong moratorium tambang di nasional.

Mendorong kepada masyarakat disekitar wilayah tambang untuk dapat berperan aktif dalam pengawasan kegiatan pertambangan yang berdampak kepada kerusakan lingkungan dan kerugian sosial.

Banda Aceh, 12 Mei 2016
Koalisi Peduli Tambang Aceh
(GeRAK Aceh, SAKA, KAKA, SPAK, HAKA, JMT,LBH Banda Aceh, JKMA, MaTA, Sekolah Tambang Aceh)

Kontak person: fernan 085277162441