Muhammad Abdullah: Putra Aceh, 40 Tahun Bergelut di Industri Perminyakan

Muhammad Abdullah. Foto: Istimewa

BEBERAPA waktu yang lalu banyak pihak menyoroti peran dan keterlibatan Muhammad Abdullah dalam proses penentuan kebijakan migas di Aceh. Berbagai isu kemudian mengemuka. Lalu siapakah sesungguhnya lelaki tersebut?

Pernah kuliah Fakultas Teknik Unsyiah jurusan Teknik Sipil dan kemudian di The University of Texas Jurusan Petroleum Engineering, Muhammad Abdullah memang bukan orang baru di industri perminyakan. Banyak hal yang selama ini tidak diketahui publik tentang sosok pendiam yang sudah berkecimpung di industri migas selama 40 tahun, terbongkar dalam interview ini.

aceHTrend “memaksa” Muhammad bercerita tentang pengalamannya bekerja berbagai aspek teknis di industri yang ia geluti sejak masa muda hingga hari ini. Mulai dari hulu hingga ke hilir. Muhammad secara gamblang juga bicara tentang perannya yang lebih sering berada di belakang layar dalam penentuan kebijakan migas Aceh selama ini.

Sebagai ayah dari dua putra dan dua putri, Muhammad juga dikaruniai empat cucu. Muhammad yang sering menghabiskan masa senggangnya dengan rutin bersepeda gunung dan golf. Kali ini ia juga mulai bicara tentang politik. Dalam interview ini, Muhammad berani berkomentar tentang pemilu 2017 nanti.

Simak petikan interview ekslusif Muhajir Juli dengan Muhammad Abdullah, yang merupakan adik kandung Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, pada awal Mei 2016. Berikut petikan wawancaranya:

Sejak kapan Anda bekerja di dunia migas?
Saya mulai aktif dalam industri migas sejak 1975. Waktu itu Mobil Oil Indonesia merekrut saya bersama tujuh puluhan putra Aceh lainnya untuk dilatih sebagai teknisi dan operator. Kami dilatih dan kemudian diperkerjakan di lapangan gas alam Arun.

Arun saat itu merupakan merupakan lapangan gas alam pertama yang terbesar di dunia. Jadi bekerja di Arun merupakan pengalaman luar biasa dan punya prestise tersendiri.

Sejak itulah saya memulai karir saya di dunia perminyakan. Tak terasa, sudah 40 tahun hingga hari ini malang melintang di dunia perminyakan.

[Muhammad Adullah adalah salah satu putra Aceh yang dikirimkan Mobil Oil ke Amerika Serikat bersama Herman Husein (General Manager PT. Medco Malaka EP), Ali Yacob (Mantan anggota DPR RI), Marzuki Daham (Kepala BPMA), Said Fakhry (Mantan Dirut PDPA), Munir Daud, Abdi Mulia, Zulfadli Yahya, Syarwan Jacob, Syukri Husaini, Teuku Des Alwi, Amiruddin Latief, Alm. Achyar Idris, Alm Marzuki Ali, Alm Syukri Abubakar (semuanya pernah menjabat sebagai engineer/ superintendent/manager di lapangan Arun), Red]

Berfoto bersama usai melaporkan progres pembentukan BPMA kepada Wakil Presiden. Foto: istimewa.
Berfoto bersama usai melaporkan progres pembentukan BPMA kepada Wakil Presiden. Foto: istimewa.

Apa keahlian Anda di industri migas?
Saya memulai karir saya di bagian produksi.

Di bagian produksi saya membangun karir saya sebagai junior supervisor sampai superintendent dan bertanggung jawab untuk memproduksi gas dari lapangan Arun dan lapangan lepas pantai NSO untuk supply ke 6 train LNG plant.

Waktu itu, Mobil Oil Indonesia adalah yang punya lapangan gas terbesar di dunia. Mobil memproduksi gas alam untuk dikirimkan ke Arun LNG Plant di Blang Lancang untuk dijadikan gas alam cair (LNG) yang dijual ke pembeli di Jepang, Korea dan Taiwan.

Saya tentu saja dibantu oleh tidak kurang dari 120 operator handal yang telah dilatih. Dan saya juga bertanggung jawab untuk membina karir mereka.

“Hanya sedikit juga yang mengenal saya sebagai professional yang berpengalaman di bidang minyak dan gas. Sehingga saya sebagai adik Gubernur lebih menonjol dari pada apa yang bisa saya sumbangkan untuk kebaikan pengelolaan minyak dan gas di Aceh”

Saya juga pernah bertugas untuk pengorperasian cryogenic plant, seperti NGL plant yang memisahkan komponen yang lebih ringan dari gas alam untuk dijadikan feed stock. Kemudian dijadikan LPG yang juga di export selama 10 tahun dari Arun LNG Plant

Setelah menyelesaikan kuliah di USA, saya kembali ke Indonesia dan saya diberi tugas di bagian Project Evaluation Engineering yang bertanggungjawab melakukan feasibility study dari segi keekonomian dari project yang dirancanakan oleh Mobil Oil Indonesia. Ini merupakan pekerjaan planning yang sangat detail sehingga management Mobil Oil bisa membuat keputusan dari analisa keekonomian proyek.

Sejak tahun 1993, saya bertugas sebagai Chief Facilities Engineer. Sejak tahun 2001 sampai 2004 saya menduduki posisi Technical Manager Facilities.

Tugas di facilities engineering adalah untuk mencari solusi untuk memperbaiki kinerja dan produktifitas dari peralatan produksi. Di jabatan ini, saya juga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan peralatan produksi yang disebabkan oleh korosi, dan menjaga kesehatan mesin mesin produksi yang disebabkan umur dengan menentukan jadwal pemeliharaan rutin sehingga bisa bertahan selama lebih dari 30 tahun. Pemeliharaan peralatan ini termasuk juga estimasi biaya yang harus dihitung untuk mendapat persetujuan dari pemerintah melalui Authorization for Expenditure (AFE).

Saya juga sangat berpengalaman dalam eksekusi project. Project pembangunan NSO platform di lepas pantai Panton Labu, Aceh Utara adalah salah satu project yang saya terlibat 100% sejak detail engineering sampai konstruksi. Mulai dari pemasangan platform di laut dan sampai saya ditugasi sebagai platform superintendent [sering disebut juga Offshore Installation Manager, Red].

Rapat antara Muhammad Abdullah dengan pihak Sekda Aceh, terkait kelanjutan pengelolaan Arun dan migas Aceh. Foto: Istimewa.
Rapat antara Muhammad Abdullah dengan pihak Sekda Aceh, terkait kelanjutan pengelolaan Arun dan migas Aceh. Foto: Istimewa.

Pernah bertugas di luar negeri?
Selama lima tahun, sejak tahun 2005 sampai akhir 2009, saya bertugas di kantor pusat ExxonMobil Development Company di Houston Texas, Amerika Serikat. Saya ditempatkan di bagian Facilities Engineering / Operations Interface sebagai Systems Completion Coordinator.

Saya bersama Herman Husein dan teman-teman lainnya bertanggung jawab untuk menyediakan jasa kepemimpinan di bidang Systems Completion di project ExxonMobil dimanapun di dunia. Di antara project yang kami tangani ada di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Nigeria, Inggris, Hongkong dan tentu saja Indonesia.

[Systems Completion adalah bagian dari proses eksekusi project ExxonMobil yang harus di adopsi oleh semua management project ExxonMobil agar siap untuk dioperasikan setelah dibangun, Red]

Saya beberapa kali ditugasi oleh ExxonMobil sebagai anggota atau pimpinan untuk kegiatan Independent Project Review (IPR). Sebagai anggota IPR tim saya bertugas melakukan audit terhadap tahapan proses eksekusi project yang diperlukan oleh management untuk menentukan langkah berikutnya. Tugas tersebut pernah di Indonesia (Arun Field), di Dubai – Doha untuk project di Qatar, dan Melbourne Australia untuk external review system Operations Integrity Management.

Apa Anda pernah bertugas di bagian lain juga?
Saya juga pernah ditugasi sebagai Land Acquisition Manager sewaktu ExxonMobil melakukan tahapan explorasi Coal Bed Methane (CBM) di Kalimantan Selatan. CBM adalah sumber gas non-conventional, yaitu memproduksi gas methan dari batu bara.

Setelah berkoordinasi dengan para geoscientists, saya ditugasi mencari daerah untuk di bangun lokasi rig pemboran. Dengan segala suka duka menghadapi masyarakat dan pemerintah setempat. Alhamdulillah kami berhasil mengebor 4 sumur. Namun hasilnya belum sesuai dengan standard keekonomian ExxonMobil.

Sekarang Anda pensiun dari ExxonMobil khan? Tapi katanya masih bekerja di industri migas?
Ya. Saya pensiun di awal tahun 2010. Tugas saya selesai di ExxonMobil setelah mengabdi selama 35 tahun.
Sekarang saya bekerja sebagai konsultan untuk ExxonMobil Cepu di project Banyu Urip [sering disebut Project Cepu yang terletak di Kabupaten Bojonegoro, Red].

Saya bergabung di Project CBM dan Project Cepu sejak April 2010 lalu. Sekitar empat bulan setelah pensiun. Insha Allah, tugas saya di Cepu, akhir Juni 2016 ini akan selesai.

Apa yang Anda kerjakan di Cepu?
Sesuai dengan pengalaman yang saya miliki. Saya ditugasi menjadi konsultan di bagian Systems Completion.

Sebelum peralatan diserahkan ke bagian Operasi, team saya di Turn Over and Acceptance melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan semua peralatan apakah sudah terpasang dengan benar? Sudah di test keampuhan alat-alatnya? Apa sudah di test kinerjanya? Apa sudah lengkap dengan semua dokumen pendukung dan document legal yang diperlukan? Tentunya ini, sebelum peralatan tersebut siap untuk dioperasikan.

Sebagai Commissioning and Start Up engineer, saya bekerja sama dengan Start Up team untuk mempersiapkan pengoperasian dari peralatan baru tersebut.

Kapan mulai terlibat dalam penyusunan kebijakan migas untuk Aceh?
Sejak saya dan beberapa teman diangkat oleh Gubernur sebagai anggota Tim ESDM dengan SK No. 542 / 323 / 2013 tanggal 12 April 2013.

Kami diberi tanggung jawab untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan negosiasi dengan Kementerian / Lembaga maupun badan terkait percepatan proses lahirnya PP No 23 tahun 2015 tentang Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Sebenarnya sudah ada tim advokasi khusus untuk memproses PP ini, jadi Tim ESDM hanya membantu saja Namun sayang sekali prosesnya sangat melelahkan dan berlarut-larut.

Khususnya salah satu pasal yang tidak habis-habisnya diperdebatkan, yaitu masalah bagi hasil untuk pemerintah Aceh dari Wilayah Kerja antara 12 mil laut sampai 200 mil laut.

Akhirnya Gubernur Aceh mengambil inisiatif untuk bertemu langsung di Wapres Jusuf Kalla. untuk mencari solusi Tim ESDM turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan ini. Barulah setelah itu di dapat kesepakatan bahwa untuk Wilayah Kerja migas antara 12 – 200 mil laut itu.

Aceh diputuskan mendapatkan 30% dan pemerintah mendapat 70%.

Ini saya pikir sebuah capaian yang sangat bagus.mengingat sebelum PP ini, pemerintah Aceh tidak mendapat bagi hasil apa apa untuk Wilayah Kerja off-shore di atas 12 mil.


Apa peran tim ESDM ini dalam pembuatan kebijakan migas di Aceh?

Pemerintah Aceh, di bawah kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah, langsung setelah dilantik memikirkan bagaimana ikut terlibat langsung dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayah Aceh. Beliau melihat sebelum beliau dilantik, Aceh pasif saja dalam hal mengelola sumber daya minyak dan gas bumi di Aceh.

Disinilah Tim ESDM, yang saya menjadi salah seorang anggota tim, dan teman-teman senior saya yang sangat berpengalaman di dunia perminyakan seperti Ramli Djaafar, Ridwan Nyak Baik, serta Dr. Nur Rasyid dan Nurdin Husin SH, MH di bidang hukum perminyakan, banyak berperan untuk memberikan input ke beliau. Aceh harus mendapatkan haknya dari hasil minyak dan gas bumi secara maksimal.

Sehingga Tim menyarankan agar Pemerintah Aceh menyertakan Perusahaan Daerahnya sebagai mitra dari pemenang tender wilayah kerja baru atau pun wilayah kerja yang diperpanjang. Gubernur menyetujui saran Tim ESDM untuk mengikutsertakan PDPA sewaktu mengajukan permohonan perpanjangan Wilayah Kerja Pase [sering disebut Blok Pase, Red] yang operatornya pada saat itu adalah Triangle Pase Inc.

Tim ESDM yang mewakili Pemerintah Aceh, berhasil menghasilkan pola kerjasama antara Perusahaan Daerah (PDPA) dengan operator Blok Pase yang menguntungkan Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh yang diwakili oleh PDPA mendapatkan share sebesar 80 persen untuk hasil dari sumur-sumur lama yang diproduksi Triangle Pasee. Dan 25 persen untuk sumur-sumur baru yang akan dieksplorasi perusahaan dari Australia ini.

Jadi Pemerintah Aceh akan mendapatkan income dari bermitra dengan operator. Disamping itu juga Pemerintah Aceh akan mendapatkan bagi hasil regular dari Pemerintah sebesar 70%.

Keberhasilan Tim ESDM yang lain menyangkut blok Pase ini adalah perpanjangan kontrak kerja yang sudah kadaluarsa. Atas usaha Tim ESDM akhirnya Pemerintah memberikan perpanjangan untuk blok Pase kepada Triangle Pase Inc.

Ini karena Triangle Pase Inc dilihat oleh Menteri ESDM telah menjalin pola kerjasama yang baik dengan Pemerintah Aceh. Sehingga penandatanganannya dilakukan pada acara IPA tahun 2015 lalu, yang disaksikan Bapak Menteri Sudirman Said.

Rapat tentang pipanisasi antara Pertagas dan Oil Center. Foto: Istimewa
Rapat tentang pipanisasi antara Pertagas dan Oil Center. Foto: Istimewa

Ada kendala yang dihadapi tim ini?
Ya, seperti biasa lah. Politik selalu menjadi faktor penentu kebijakan.

Belakangan kita merasakan kendala politik yang kita hadapi lebih berat, baik di Aceh maupun di Jakarta. Namun karena Tim ESDM sejak dibentuk sudah berkomitmen untuk berbuat untuk rakyat Aceh tanpa interes pribadi apapun, tekanan politik ini kita coba hadapi dengan sabar dan kita jalani saja tugas yang diberikan oleh Gubernur.

Salah satu sebabnya menurut saya adalah karena kurangnya publikasi kinerja Tim ESDM ini. Dan ini lumrah saja, karena anggota Tim ini pekerja professional. Lebih memilih kerja keras dari pada hanya sekedar pencitraan.

Apa Anda juga terlibat sektor hilir migas?
Usaha gubernur yang lain yang tak kalah pentingnya adalah di sector hilir ini. Ide beliau untuk memberdayakan kembali aset LNG Arun. Khususnya untuk menghadapi berakhirnya kontrak jual LNG akhir tahun 2014 lalu. Beliau meminta Tim ESDM untuk mengusahakan agar rencana itu bisa terlaksana

Jadi, saya yang juga terlibat sebagai anggota dari Tim Transisi Aset Arun, mengusahakan agar semua aset Arun LNG dapat dikelola Pemerintah Aceh secara tidak terpisah-pisahkan. Di Arun, kita punya aset kilang LNG yang masih bisa berfungsi hingga 40 tahun lagi, pelabuhan yang sangat bagus dan tanah beserta perumahan sekitar 4.000 hektar.

Usaha tim ini untuk mengelola semua aset LNG Arun inilah, yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhoksemawe (KEKAL). Pembentukan KEKAL itu sedang dalam proses hingga sekarang.

Masih dalam proses penyiapan PP dari presiden Jokowi sebagai landasan hukumnya. KEK di Lhokseumawe ini rencananya akan dibangun dengan kerjasama strategis antara BUMN dan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA).


Apa Anda juga terlibat dalam menggolkan PP 23/2015 tentang BPMA?

Tidak secara langsung, tapi seperti saya sebutkan sebelumnya. Saya bersama anggota Tim ESDM lainnya ikut mendampingi Pak Gubernur untuk ketemu Wapres JK, dimana sebuah keputusan penting mengenai share Pemerintah Aceh diatas 12 mil laut ditentukan.

Setelah PP No 23 / 2015 keluar. Saya juga ditunjuk dalam tim yang diangkat oleh Menteri ESDM untuk Pembentukan organisasi BPMA.

Apa peran Anda dalam pembentukan BPMA ini?
Saya ditunjuk menjadi wakil ketua dalam tim fit and proper test yang diketuai oleh Bapak Adnan Ganto. Tugas tim untuk memilih tiga orang calon Kepala BPMA. Dalam tim ini juga ada Dr. Faisal dari Unsyiah dan juga Bapak Teuku Syakur, Kepala Distamben Aceh.

Tim fit and proper test ini telah menyelesaikan tugasnya setelah merekomendasikan tiga nama ke Gubernur Aceh sebagai calon Kepala BPMA untuk diajukan ke Menteri ESDM.

Disamping itu, saya dan teman-teman juga berperan untuk membuat draf struktur organisasi BPMA. Serta juga, saya menyiapkan job description dari masing-masing kelompok dalam organisasi BPMA itu.

Struktur organisasi hanya dalam bentuk organization chart saja tanpa nama-nama siapa yang akan duduk disitu. Saya mengharapkan Kepala BPMA terpilih dapat menggunakan draft Struktur Organisasi tersebut untuk di isi dengan staf-staf yang professional.

Muhammad Avdullah. Foto: Dok.Pribadi.
Muhammad Avdullah. Foto: Dok.Pribadi.

Pandangan Anda tentang sosok Marzuki Daham, Kepala BPMA yang ditunjuk Menteri ESDM?
Marzuki Daham kan salah satu dari tiga orang yang dipilih dalam proses seleksi yang sangat baik. Dan telah direkomendasikan oleh Gubernur ke Menteri ESDM. Jadi siapapun yang ditunjuk oleh Menteri tentu saja bisa diterima karena profesionalismenya.

Secara personal, saya kenal beliau cukup lama sewaktu di Mobil Oil Indonesia. Maupun waktu sama-sama sekolah di Amerika Serikat dulu.

Saya pikir beliau punya pengalaman yang cukup dan mampu untuk memimpin organisasi tersebut.

Beliau tentu saja membutuhkan bantuan semua pihak agar tugas nya sukses. Mengingat BPMA adalah sebuah organisasi baru yang infrastrukturnya belum ada. Namun sangat besar harapan Rakyat Aceh agar organisasi berperan dengan baik dalam mengelola minyak dan gas bumi di Aceh.

Bagaimana implikasi adanya BPMA untuk percepatan ekplorasi dan eksploitasi migas di Aceh?
Saya sangat yakin akan terjadi percepatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Aceh.

Dengan adanya BPMA semua sumber daya minyak dan gas di Aceh akan dikelola oleh organisasi ini sejak dari penentuan Wilayah Kerja baru. Mulai dari melakukan tender untuk mencari investor yang akan melakukan kegiatan explorasi dan sampai dengan kegiatan exploitasi kalau Wilayah Kerjanya komersial. Bahkan urusan development blok yang komersial nantinya juga akan diurus BPMA.

Apa adanya BPMA ini akan berpengaruh secara nasional?
Adanya PP No 23 / 2015 yang melahirkan BPMA mungkin tidak banyak pengaruhnya secara nasional, tapi akan sangat berpengaruh untuk Aceh.

Gubernur menyurati menteri ESDM untuk menjadikan Anda dan Ridwan Nyak Baik menjadi Komisi Pengawas BPMA? Apa tanggapan Anda?
Gubernur telah menjalankan amanat PP no 23 / 2015 dengan benar. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh PP no 23 / 2015 di pasal 20 ayat 1- 4 yang menjelaskan tentang keanggotaan Komisi Pengawas yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Pemerintah Aceh dan unsur masyarakat yang mempunyai pengetahuan di bidang minyak dan gas.

Saya dan Pak Ridwan Nyak Baik dengan pengalaman di bisnis minyak dan gas telah memenuhi unsur tersebut.

Apa Anda siap?
Gubernur meminta saya untuk menjadi anggota Komisi Pengawas setelah pelantikan Kepala BPMA terpilih.
Seharusnya, memang, nama-nama anggota Komisi Pengawas dikirim bersamaan dengan nama calon Kepala BPMA.
Saya sebagai orang Aceh yang mempunyai kemampuan untuk berbuat untuk kemajuan pengelolaan minyak dan gas di Aceh, tentu saja sangat siap. Insha Allah.

Banyak protes dari publik di Aceh karena Gubernur menunjuk adik kandungnya sebagai Komisi Pengawas? Menurut Anda?
Menurut saya penyebabnya adalah karena tidak semua tokoh masyarakat dan publik Aceh mengenal saya sebagai pribadi. Selain itu, hanya sedikit juga yang mengenal saya sebagai professional yang berpengalaman di bidang minyak dan gas. Sehingga saya sebagai adik Gubernur lebih menonjol dari pada apa yang bisa saya sumbangkan untuk kebaikan pengelolaan minyak dan gas di Aceh.

Saya sebagai adiknya Gubernur adalah sebuah fakta yang tidak bisa dan tidak perlu dibantah. Menurut saya tudingan KKN kepada Gubernur adalah sangat tidak beralasan. Terkecuali kalau saya tidak berpengalaman di bidang minyak dan gas.

Ada yang berpendapat bahwa wakil Pemerintah Aceh harus dari unsur PNS Pemerintah Aceh?
Menurut saya itu pendapat yang tidak didukung oleh alasan yang kuat. Karena tidak ada satu pasal pun dalam PP No 23 / 2015 yang mensyaratkan wakil Pemerintah Aceh harus dari PNS. Jadi apa yang dilakukan Gubernur sudah benar dan sesuai dengan amanat PP itu.

Anda tidak khawatir bahwa permintaan penunjukan Anda selaku Komisi BPMA akan mengurangi popularitas abang Anda Zaini Abdullah? Dan mungkin juga akan mengganggu tingkat elektabilitas, jika Zaini maju di 2017 nanti. Apa yang akan Anda lakukan?
Bahwa tidak disukai semua orang untuk seorang pejabat public seperti Gubernur adalah hal yang biasa. Karena beliau tidak mungkin memuaskan semua orang.

Orang-orang yang tidak menyukai Gubernur tentu akan mencari cari alasan apapun untuk menyudutkan gubernur. Seperti yang terjadi sekarang, karena beliau menunjuk saya sebagai salah seorang calon anggota Komisi Pengawas BPMA.

Yang penting masyarakat harus tahu, bahwa gubernur menunjuk saya bukan karena saya adiknya saja. Sehingga orang menuduh KKN. Tetapi gubernur memilih saya karena pengalaman saya yang sangat panjang di dunia minyak dan gas.

Sehingga saya rasa tidak ada yang salah bila beliau memilih orang yang dipercaya dan punya kemampuan untuk membantu beliau untuk mengawasi dan mengawal BPMA kearah yang sesuai dengan PP. Dan tentunya sesuai dengan harapan rakyat Aceh.

Saya yakin popularitas beliau tidak akan terganggu di Pilkada 2017 nanti dengan penunjukan saya ini. Saya akan berbuat semaksimum mungkin, sesuai dengan kemampuan saya untuk menjaga BPMA. Dan saya juga mengharapkan semua orang akan mambantu saya melaksanakan amanah ini.

Yang jelas, manusia berusaha, tapi yang menentukan itu semua adalah Allah SWT.

Jika menteri ESDM menunjuk Anda sebagai Pengawas BPMA, apa yang akan Anda lakukan?
Jika terpilih sebagai anggota Komisi Pengawas, saya tidak akan bekerja sendiri-sendiri. Tetapi saya akan segera berkoordinasi dengan dua orang anggota yang lain untuk menyiapkan langkah-langkah pengawasan sesuai dengan amanat PP.


Apa yang Anda harapkan dapat dijalankan BPMA dalam 1-3 tahun mendatang?

Wewenang menjalankan BPMA ada di tangan Kepala BPMA. Yang paling penting adalah membantu Kepala BPMA dalam menyelesaikan organisasi BPMA. Kemudian fokus kepada transfer semua asset migas Aceh dari SKK Migas kepada BPMA, dan mempercepat proses explorasi dari 8 Wilayah Kerja yang sudah dilakukan join study oleh calon investor.

Apa yang ada harapkan dari pengembangan industri migas Aceh?
Dengan adanya BPMA, saya sangat mengharapkan pengelolaan sector minyak dan gas di Aceh akan lebih baik dan lebih menguntungkan Aceh dengan mengundang langsung para investor untuk menanam modal untuk mencari sumber migas yang baru di wilayah Aceh.

Aceh, walaupun sudah habis memproduksi gas alam dari Arun, masih banyak daerah di Aceh yang belum kita explore. Dengan keamanan yang sudah baik dan pengololaan langsung dibawah BPMA, saya yakin akan banyak investor yang datang ke Aceh. Bisnis perminyakan adalah bisnis padat modal dan padat teknologi sehingga kenyamanan para investor untuk berinvestasi harus betul-betul dijaga.

Saya yakin bahwa BPMA bisa memberi kenyamanan dan kepastian hukum kepada para inverstor sehingga bersedia melakukan eksplorasi yang lebih banyak lagi di daerah yang selama ini mungkin belum terjangkau. []