Kisruh STKIP BB, Kampus Menuding, Mahasiswa Mengelak

ACEHTREND CO, Meulaboh- Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bina Bangsa Meulaboh, (STKIP-BBM) Sarfuni M.Pd, mengatakan pemberian sanksi skorsing kepada Zulfitri dan Edy Azhari, murni karena pelanggaran kode etik atau kurang sopan terhadap pihak kampus setempat.

Sarfuni selaku pemegang manajemen tinggi kampus itu, mengaku punishment tersebut sebagai bentuk pembelajaran terhadap ke dua mahasiswa tersebut lantaran tidak patuh terhadap aturan kampus. Menurutnya mahasiswa ke kampus untuk belajar sepenuh hati, bukan masuk ke ranah lain

“Sebelum kami melakukan skorsing, kami pernah memanggil orang tuanya. Yang datang malah senior di organisasinya. Terakhir kami memberi kesempatan untuk minta maaf 1 x 24 jam. Sampai seminggu tidak ada mahasiswa yang minta maaf, sehingga mereka harus diberikan hukuman,” Kata Sarfuni, saat memberikan keterangan kepada Dewan, dalam Forum resmi DPRK Aceh Barat, Jum’at (10/6/2016) pagi.

Sementara itu, di depan petinggi kampus, pihak Legislatif dan Eksekutif Aceh Barat, Zulfitri –salah satu mahasiswa yang diskor– tegas mengatakan, belum pernah mendapat sosialisasi tentang kode etik di kampus tersebut. Dia mempertanyakan kode etik mana yang telah dia langgar? Nomor berapa? dan apa bunyinya? kenapa tidak tertulis dalam surat skorsing?.

Untuk meyakinkan semua yang ada dalam forum itu, Zulfitri menceritakan dari awal kenapa pihak kampus memberikan hukuman kepadanya. Menurut Fitri, hukuman itu sungguh karena dia menyurati kampus meminta keterbukaan informasi.

“Saya merasa tidak mendapat pelayanan informasi selayaknya. Sangat susah mengakses informasi di kampus. Kami memasang spanduk, setelah itu saya mendapat serangan dari kampus, termasuk sekarang saya di skor,” kata Zulfitri.

Zulfitri menyampaikan keterbukaan informasi, di Indonesia ada undang-undangnya, dia bukan berbicara sesuka hatinya “Kalau kiranya STKIP beberatan, silakan gugat undang-undang negara Indonesi,” pintanya.

Setelah mendengar pemaparan dari pihak kampus, perwakilan mahasiswa, dan hasil pembicaraan para pihak. Pimpinan sidang, oleh Wakil ketua II DPRK Aceh Barat H. Kamaruddin, menyampaikan masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, masing-masing pihak perlu evaluasi.

“Saya menyarankan agar kampus STKIP segera membuat evaluasi, terkait pengelolaan Lembaga pendidikan. Ke depan STKIP lebih profesional, jangan hanya mengutamakan faktor ekonomi saja,” harap Kamaruddin.

Hadir dalam sidang tersebut Wakil Ketua II, H. Kamarudin, ketua Komisi D, Banta Lidan, dan anggota Komisi D, Kepala Dinas Pendidikan, Zulkarnaini, Asisten Keistimewaan Aceh Barat Muslim Raden. Hadir juga dari pihak kampus STKIP Ketua Sarfuni dan para mahasiswa.

KOMENTAR FACEBOOK