Siapa Cagub yang Mesti Dimenangkan Rakyat?

Bagi Aceh, Pilkada 2017 bukan sekedar pesta demokrasi bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Lebih dari itu, Pilkada 2017 adalah pertaruhan masa depan Aceh.

Itu artinya nasib Aceh akan ditentukan bukan saja oleh siapa yang dimenangkan rakyat tapi sekaligus siapa yang dengan sadar dimenangkan rakyat. Dalam pemilihan secara demokrasi, memang siapa saja berpeluang untuk menang. Tapi, untuk konteks Aceh, kemenangan diluar akal sehat adalah bencana.

Betapa tidak, Aceh yang telah memulai pembangunannya dengan baik di periode awal paska damai, ternyata tidak mampu dilanjutkan dengan hasil yang makin lebih baik lagi. Daya dobrak pembangunan Aceh yang mestinya bisa membuat Aceh lebih maju lagi, ternyata hasilnya justru catatan kinerja yang mengecewakan. Lihatlah angka pengangguran, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, demokrasi, suasana keagamaan, dan lainnya. Semuanya tidak cukup menggembirakan.

Padahal, seluruh daya dukung untuk memastikan tercapainya kemajuan yang signifikan sudah sangat memadai. Lihatlah bagaimana kuatnya daya dukung politik, yang mempertemukan antara eksekutif dan legislatif sebab berasal dari partai pemenang terbesar. Tapi faktanya, elit tertinggi di Aceh justru pecah kongsi dalam skala yang mengkuatirkan.

Bandingkan dengan daya dukung infrastruktur politik di masa awal kepemimpinan Aceh yang datang dari jalur independen. Namun, karena kemampuan dalam memimpin lebih baik maka capaian hasil pembangunan juga tidak mengecewakan. Bahkan, dari Aceh beberapa inspirasi pembangunan dicontoh secara nasional.

Salahkah pemimpin saat ini? Tidak sepenuhnya salah jika jalannya pembangunan saat ini tidak lebih baik dengan pembangunan sebelumnya. Tapi, yang patut disorot dengan tajam adalah lemahnya kepemimpinan partai politik pemenang untuk menjadi penopang bagi eksekutif melakukan gebrakan pembangunan.

Nasi sudah menjadi bubur. Karena itu, tidak ada gunanya lagi mempertaruhkan masa depan dengan cara kembali memberi kepercayaan kepada partai pemenang untuk kembali mencoba peruntungan di kepemimpinan Aceh. Aceh bukan laboratorium untuk uji coba politik. Aceh sudah kembali berbelok ke jalan tertinggal dan karenanya hanya ada satu cara, serahkan kepada pemimpin yang sudah teruji.

Tapi siapa dia? Adakah dia yang punya pengalaman luar biasa di luar Aceh, atau dia yang berkeringat di Aceh. Barangkali jika provinsi itu bukan bernama Aceh sudah sepatutnya estafet kepemimpinan diserahkan kepada dia yang kaya akan pengalaman di luar Aceh. Namun, untuk kasus Aceh maka sebaik-baik sosok yang layak diberi kepercayaan adalah dia yang keringatnya sepenuhnya dicurahkan untuk dan di Aceh.

Mengapa? Jawabannya bisa diilustrasikan dengan lelaki yang tepat untuk perempuan yang tepat atau sebaliknya. Lelaki yang baik bagi perempuan yang baik bukanlah lelaki yang kaya pengalaman “pacaran” atau ta’aruf dengan perempuan di luar kampungnya. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik adalah lelaki yang saban waktu mengenali laku perempuan dengan sangat baik.

Mengenali Aceh dengan baik hingga ke pusat nadi rakyat adalah jawaban paling tepat untuk bisa mengeluarkan Aceh dari ragam kemunduran secepatnya. Aceh sama sekali berbeda dengan provinsi lain baik secara ragawi apalagi secara jiwa. Denyut nadi Aceh tidak bisa disamakan dengan detak nadi provinsi lain, meski standar manajemen pembangunan pada umumnya sama.

Sekali lagi, Pilkada Aceh 2017 bukan sekedar ajang pesta demokrasi yang hasilnya terserah kepada sepenuhnya pilihan rakyat. Jauh lebih utama adalah siapa yang dipilih rakyat secara akal sehat untuk membawa Aceh segera keluar dari malapetaka masa depan. Jangan pernah jadikan Aceh sebagai ajang untuk sekedar meraup rupiah lima tahunan sebab nasib rakyat menjadi taruhannya. Mari melakukan pencerahan bila memang kita mencintai Aceh ini. []