Auzir Fahlevi: Aceh, NasDem dan Surya Paloh

Partai NasDem yang didirikan oleh putra terbaik Aceh Surya Paloh memang telah menunjukkan eksistensinya secara nyata dalam adaptasi politik baik di tingkat nasional maupun daerah khususnya di Aceh. Di Aceh, pasca perolehan suara pada Pemilu legislatif 2014 lalu Partai NasDem telah memiliki kursi Pimpinan DPR tingkat Provinsi Aceh dan juga di beberapa kabupaten, seperti Aceh Utara, Aceh Timur dan juga kabupaten Pidie.

Ironisnya, di kabupaten yang dianggap bukan wilayah yang berbasis konflik dan jauh dari basis kekuatan politik mantan kombatan GAM justru NasDem tidak memiliki kursi, seperti kabupaten Aceh Jaya dan beberapa kabupaten lainnya.

Pertanyaannya, kenapa di tiga wilayah seperti Aceh Timur, Utara dan Pidie yang merupakan basis konflik sekaligus basis kekuatan gerakan politik mantan kombatan GAM yang ada di salah satu partai lokal justeru NasDem mampu meraih perolehan suara yang cukup signifikan sehingga konsekwensinya NasDem memiliki jatah pimpinan sebagai salah satu wakil pimpinan DPR di kabupaten setempat.

Jawabannya tidak lain tentu terkait dengan “branding politik” bahwa Partai NasDem adalah partai besutan Surya Paloh yang notabene merupakan tokoh politik nasional yang berasal dari Aceh. Nilai primordialisme rakyat Aceh lah yang kemudian membuat Partai NasDem bisa meraih suara potensial karena rakyat Aceh tidak sekedar melihat partai NasDemnya tapi lebih melihat kepada sosok Surya Palohnya. Identitas keacehan yang melekat pada Surya Paloh lah yang kemudian menjadi magnet politik konstituen di Aceh terutama di daerah basis konflik untuk melabuhkan pilihan politiknya kepada NasDem.

Kini, dalam menghadapi pilkada 2017 mendatang khususnya di Aceh NasDem tidak berdiam diri. Melalui berbagai strategi dan taktik politik, NasDem mulai menunjukkan warna dan karakter baru dalam berpartai. Salah satunya melalui mekanisme survey oleh lembaga survey yang dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Apa yang dicari dalam proses survey calon kepala daerah tersebut? Itu tentu terkait soal integritas, kapasitas, popularitas dan elektabilitas calon kepala daerah di tengah-tengah publik.

Jadi secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme survey yang dilakukan oleh partai NasDem adalah sebagai barometer untuk melihat sejauh mana kompetensi dan kualitas calon kepala daerah tersebut di daerahnya masing-masing. Secara substansial mekanisme survey tentu terarah pada soal personalitas calon kepala daerah, bukan hanya terletak pada tingkat dikenal oleh publik semata tapi juga pada posisi disukai atau tidak oleh publik. Bisa jadi ada calon kepala daerah yang dikenal tapi bisa saja dia tidak disukai oleh publik atau bahkan sebaliknya.

Jadi mekanisme survey tersebut jika benar dilakukan secara objektif dan komprehensif maka dapat dipastikan bahwa survey yang dilakukan NasDem adalah ibarat “teropong” untuk melihat kemampuan secara global calon kepala daerah baik dari sisi plus maupun minusnya.

Survey dan Konsistensi Partai
Pertanyaannya, seberapa pentingkah survey kepala daerah dilakukan di Aceh? Apakah calon kepala daerah yang memenangkan hasil survey itu bisa melahirkan “garansi” bahwa ia akan menjadi pemenang pilkada? Jawabannya, tentu tidak!

Aceh beda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Nuansa kekerasan dan konflik menjelang pilkada yang selalu membayangi prosesi pilkada di Aceh menjadikan satu kendala serius yang harus menjadi atensi semua stakeholder, tidak hanya stakeholder yang ada di daerah tapi juga yang ada di level pemerintah pusat. Untuk apa memenangi survey calon kepala daerah jika pada hari “H” pilkada pun aksi teror dan intimidasi masih saja terjadi untuk memaksa rakyat memilih calon kepala daerah dari partai tertentu.

Makanya jangan harap prosesi pilkada yang merupakan pesta demokrasi akan berjalan sesuai harapan rakyat Aceh. Kenapa? Simpel saja jawabannya, sejauh pemerintah pusat bersama aparat keamanan TNI Polri tidak bisa memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi rakyat Aceh untuk menyalurkan aspirasi politiknya maka survey dari partai politik manapun termasuk NasDem tidak akan ada artinya.

Secara esensial, sekalipun sebenarnya yang diperlukan dalam sebuah pesta demokrasi atau pilkada itu adalah bagaimana menciptakan iklim demokrasi yang benar-benar kondusif, tidak ada pemaksaan kehendak atas hak politik rakyat untuk memilih siapapun yang mereka suka dan ini jauh lebih penting dari survey.

Toh tanpa survey sekalipun pengurus partai apapun masih bisa mencari cara alternatif lain untuk mengetahui kualitas secara detil calon-calon kepala daerah yang patut diusung atau didukung oleh parpol untuk kemudian disampaikan ke Publik.

Dilema Survey NasDem
Untuk saat ini memang NasDem dihadapkan pada kondisi dilematis dimana NasDem khususnya di Aceh akan mempublikasi siapa-siapa saja kandidat calon kepala daerah yang unggul dalam survey NasDem untuk kemudian didukung atau diusung oleh NasDem. Tapi kemudian dalam pemberitaan dibeberapa media cetak dan elektronik bahwa NasDem akan mendukung kandidat calon kepala daerah dengan tidak mengacu kepada hasil survey.

Kenapa bisa demikian? Ini diakui atau tidak akan mencederai semangat restorasi yang kita dengung-dengungkan sekaligus menampar gaung gerakan perubahan yang menjadi “Brand Lex Specialis Nasdem”. Sedari awal penulis yang merupakan pengurus provinsi NasDem Aceh termasuk kurang menyetujui kebijakan survey yang dilakukan NasDem dengan beberapa alasan seperti yang penulis sebutkan di atas, diantaranya soal siapa yang akan bisa menjamin bahwa pemenang survey akan menang di pilkada sebagaimana kemenangan yang diraih di pilkada di daerah lain jika intensitas teror dan intimidasi terhadap rakyat akan terus terjadi?

Lalu siapakah yang bisa menjamin bahwa lembaga survey tidak bisa bermain mata dengan kandidat calon tertentu untuk mengunggulkan dirinya dalam survey melalui pendekatan politik transaksional? Atau yang lebih parah lagi jikalau survey hanya menjadi “alat” untuk memuluskan politik transaksional dibalik layar kekuasaan pengendali kebijakan partai? Itu hanya secuil pertanyaan gundah gulana para pencandu politik yang perhatian terhadap NasDem, dan penulis meyakini bahwa NasDem insya Allah akan tetap konsisten memegang teguh komitmennya, terlebih lagi NasDem memiliki salah satu jargon politik bahwa “yang tidak murni akan terbakar mati”. Artinya siapapun yang tidak konsisten dengan apa yang telah diucapkan maka konsekwensinya akan berhadapan dengan hilangnya kepercayaan rakyat yang akan dialamatkan oleh rakyat Aceh kepada Nasdem.

Sikap Ketua Umum Surya Paloh yang selama ini selalu memberikan penegasan kepada seluruh jajaran partainya untuk tidak bermain “api” dan macam-macam dalam penentuan calon kepala daerah harus benar-benar dipatuhi oleh kader dan pengurus partai NasDem, tanpa terkecuali.

Selaku kader dan pengurus partai NasDem tentunya kita berharap bahwa Aceh yang merupakan tanah kelahiran Surya paloh yang kini menjadi orang berpengaruh di jagat republik ini bisa memberikan “otonomi politik” kepada perangkat struktural partai yang ada di Aceh baik ditingkat DPW maupun DPD kabupaten/kota seperti halnya pemerintah pusat memberikan otsus untuk aceh.

Yang ingin saya sampaikan bahwa hanya orang-orang di Aceh lah yang lebih tahu siapa saja kandidat calon kepala daerah yang bisa kita “jual” kepada rakyat Aceh. Seharusnya bila kita melihat Aceh, NasDem dan Surya Paloh maka jauh-jauh hari sebelumnya NasDem sudah berdiri tegak untuk mendukung kandidat calon kepala daerah di Aceh seperti halnya dilakukan NasDem terhadap Ahok dalam prosesi Pilkada DKI Jakarta. Pertanyaannya, istimewakah Jakarta dibanding Aceh?

Jawabannya itu akan mudah terjawab jika kita melihat Aceh, Nasdem dan Surya Paloh. Mudah mudahan survey dari partai apapun tidak kemudian menjadi “arena judi” demi menciptakan “pilkada halal” di Aceh. Penulis yakin dan percaya bahwa Aceh benar-benar istimewa dimata Ketum Surya Paloh sehingga beliau benar-benar berpikir serius dan tidak gegabah untuk mendukung siapa yang akan menjadi calon kepala daerah Aceh kedepan. Bravo Aceh, Bravo Nasdem dan Bravo Surya Paloh!

Auzir Fahlevi adalah Wakil Ketua Bidang Hukum DPW NasDem Provinsi Aceh.