Yarmen Dinamika: Ada yang Berupaya Menyusun Kriteria Pencalonan yang Bisa Merugikan Calon Tertentu

*Tarmizi Karim bisa saja terganjal oleh qanun Pilkada Aceh

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Sejauh ini potensi konflik pada Pilkada 2017 lebih kepada regulasi, karena regulasi disiapkan terlambat dari proses yang sedang berjalan maka sambil menyiapkan rancangan Qanun pilkada “mereka” juga berupaya untuk menyusun kriteria pencalonan yang bisa menguntungkan calon tertentu dan merugikan calon yang lain.

Yarmen Dinamika, salah seorang¬† wartawan senior di Aceh, mengungkap indikasi itu pada acara Diskusi Aceh Institute: intensive study & buka puasa bersama mitra dengan tema “tesis-tesis PILKADA 2017” yang berlangsung pada hari Jumat, (24/6/2016) di kantor Aceh Institute.

“Beberapa syarat yang menjadi perhatian saya, misalnya mantan napi tidak boleh mencalonkan sama sekali tanpa ada syarat, sedangkan kalau ditingkat nasional itu ada syarat, antar lain jarak 5 tahun setelah dihukum atau belum lima tahun tapi diumumkan di media massa bahwa pernah di hukum, yang kedua tidak jelas kriteria tentang perbuatan tercela, karena mengambil pulpen orang pun merupakan perbuatan tercela apa lagi mengambil uang negara atau menyuap, terlibat perselingkuhan, khalwat dan lain, jadi harus ada rinciannya,” ujar Yarmen Dinamika kepada aceHTrend seusai diskusi dan acara berbuka tersebut.

Lebih lanjut menurut Yarmen ada hal yang agak aneh yaitu persyaratan bagi orang yang pernah menjabat Pj gubernur itu tidak boleh mencalonkan diri di Aceh, berdasarkan Qanun ini jadi orang seperti Tarmizi A Karim atau siapapun akan terganjal dengan Qanun ini.

“Informasi ini saya dapat dari salinan rancangan Qanun Pilkada Aceh yang akan di RDPU pada tanggal 27 juni 2016 oleh DPRA dan saya diundang besok untuk membicarakan ini,” ungkap Yarmen.

Sedangkan hal menarik lainnya yang dia dapat dari database litbang Serambi Indonesia adalah omongan Mualem baik sebagai ketua KPA maupun ketua DPA Partai Aceh bahwa kebijakan dan segala peunetoh seharusnya di dengar, tapi ternyata mendapatkan penentangan dari internal terutama Abu Razak, Sarjani, dan informasi terakhir dari Partai Aceh Abdya juga menentang, hal ini sesuatu yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi.[]