Kudeta Turki: Konflik Internal dan Perang Dunia Ketiga

Percobaan Kudeta Turki yang terjadi kemarin (15/7/2016) menimbulkan berbagai reaksi di seluruh penjuru dunia. Upaya kudeta oleh sekelompok faksi dalam militer Turki menemui kegagalan setelah menghadapi gelombang ‘people’s power’ yang setia terhadap Pemerintahan Erdogan. 265 jiwa meninggal dan 1,440 lainnya luka, serta 2,839 personel militer diamankan karena terlibat dalam peristiwa ini. Kudeta seperti ini adalah kali kelima yang pernah terjadi di Turki selama bertransformasi menjadi Negara modern. Dan menariknya, Reccep Tayyip Erdogan, mengklaim dengan segera bahwa Gerakan Gulenist merupakan dalang dari peristiwa ini (www.aljazeera.com, 16/7/2016).

Gulenist atau Hizmet merupakan gerakan yang berusaha menerima perkembangan teknologi, ikut serta dinamika ekonomi dunia dan fokus dalam sektor pendidikan. Dalam hal ini, Gulenist yang beraliran sunni mendorong kerjasama dan toleransi antar umat beragama; mendorong integrasi antara Islam, ilmu pengetahuan dan modernitas, dan juga menganggap bahwa pendidikan non-agama juga sama pentingnya dengan pendidikan agama. Oleh karena itu, pembangunan madrasah yang sebagian besar berbasis boarding school didorong untuk menciptakan generasi Islam yang modern. Dan sekolah-sekolah ini bukan hanya terdapat di Turki saja, namun hampir di seluruh negara di dunia. Walaupun begitu, berbagai hujatan sering dialamatkan kepada gerakan ini. Terutama terkait persoalan-persoalan toleransi antar agama dan Islam liberal yang sering dikritik oleh golongan konservatif di Turki.

Sejarahnya, Gulenist merupakan gerakan Islam moderat yang dipelopori oleh Fathullah Gulen – seorang muslim moderat yang berafiliasi dengan pemikiran dan gerakan Said Nursi menentang Pemerintahan sekuler Turki pada awal abad ke 20. Gulen sendiri pernah dipenjara pada tahun 1980an pasca Kudeta oleh militer setelah bentrok antara kaum kiri dan kanan karena dituduh berusaha menggulingkan Pemerintahan sekular dan mengganti dengan Pemerintahan Islam.

Kemudian dia dibebaskan dalam Pemerintahan Perdana Menteri Turgut Ozal yang bersimpati kepada gerakannya. Setelah itu, Turgut Ozal pun mendukung gerakannya menjelang berakhirnya perang dingin. Namun, pada tahun 2000an, Perdana Menteri Bulent Ecevit dengan ideologi sekuler, menggugat Gulen karena dinilai menjadi ancaman terhadap asas-asas negara Turki yang telah dibangun Kemal Attaturk pada tahun 1923 (www.vox.com., 16/7/2016). Walau begitu, Gullen telah pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1999 dengan alasan pengobatan, walaupun dipercaya ia ‘dibuang’ oleh Pemerintahan Turki yang sekuler saat itu.

Sedangkan mengenai Reccep Tayyip Erdogan, karir politiknya melesat ketika terpilih menjadi Mayor (setara walikota) Istanbul. Erdogan berhasil meraih suara mayoritas 25,19 % dalam pemilu 1994 dengan menggunakan kendaraan Partai Kesejahteraan (Welfare Party), sebuah partai politik yang dahulunya berideologi Islam fundamentalis. Namun dengan meningkatnya pengaruh sekuleris pada akhir 1990an, partai ini dibubarkan karena disinyalir berlawanan dengan konstitusi Turki yang sekuler. Erdogan pun menjadi korban dari meningkatnya kembali pengaruh sekuler di negara ini. Alibi yang diangkat untuk menjatuhkan Erdogan adalah ia turut ambil bagian dalam demonstrasi pada December 1997, dan menyampaikan puisi karya Ziya Gokalp yang fenomenal, “Masjid adalah barak kami, kubahnya adalah pelindung kepala kami, tugu masjid adalah bayonet kami, dan keyakinan adalah tentara kami…” Ia dijatuhkan hukuman penjara 10 bulan (namun berkurang menjadi 4 bulan) pada tanggal 24 Maret – 27 Juli 1999, karena ia melanggar Turkish Penal Code pasal 312 ayat 2 terkait upaya memprovokasi kekerasan dan kebencian dalam agama dan ras (Shambayati, May 2004).
Namun begitu, pada tahun 2000 ia bersama para koleganya – termasuk simpatisan gulenist – mendirikan partai AKP (Justice and Development Party), sebuah partai berideologi keislaman. Pada pemilu 2002, AKP menang dengan hampir menguasai dua per tiga kursi di Dewan Perwakilannya.

Namun, karena terkendala aturan hukum (terkait hukuman yang dikenakan kepadanya akibat upaya provokasi sebelumnya), Abdullah Gul naik ke posisi Perdana Menteri. Perlu diketahui bahwa Abdullah Gul merupakan simpatisan Gulenist dan merupakan mentor Erdogan dalam dunia politik. Karena pengaruh AKP yang cukup besar di Dewan Perwakilan, aturan tentang Perdana Menteri dengan segera dirubah dan memberikan peluang untuk Erdogan naik ke panggung parlemen. Pada Desember 2002, Yuksek Secim Kurulu (Komite Pemilihan Umum-Turki) membatalkan hasil pemilu 2002 di provinsi Siirt karena alasan kecurangan di distrik Pervari. Kemudian Erdogan didaftarkan oleh AKP untuk maju menjadi anggota parlemen dan menang.

Karena kemenangannya di provinsi ini, akhirnya ia naik menjadi anggota parlemen dan menggantikan posisi Abdullah Gul yang telah duduk di kursi Perdana Menteri (www.cnn.com, 11/3/2003) – perlu dipahami bahwa Turki menganut sistem parlementer yang mana Perdana Menteri dipilih dari salah satu anggota Parlemen, layaknya Malaysia.

Dalam perjalanan untuk merubah Turki yang sekuler menjadi ke arah Islami, simpatisan Erdogan dan Gulenist bekerja bersama. Hal ini disebabkan karena popularitas dan kekuatan gulenist yang moderat dan kuat, terutama dari segi finansial dan Erdogan yang memiliki basis massa besar dari kalangan konservatif. Hingga tahun 2013, hubungan antara keduanya berlangsung harmonis. Namun ketika Turki semakin Islami (2010-2011) hubungan kedua kekuatan besar yang berusaha membentuk “Turki baru” menunjukkan keretakan. Awalnya disebabkan oleh konflik antara aparatur kepolisian dan kejaksaan – yang berafiliasi dengan gulenist – dengan partai AKP. Disinyalir bahwa mereka menginvestigasi dan membongkar tindakan kriminal – termasuk kasus pembelian minyak dan gas bumi dari Iran yang dibarter dengan emas Turki, ketika Iran dijatuhi sanksi internasional akibat program pengayaan nuklir, serta tindakan pencucian uang/korupsi – yang melibatkan beberapa pengusaha, birokrat bahkan anak lelaki Erdogan, serta beberapa bank di Turki dan Uni Emirat Arab (www.foreignpolicy.com., 26/12/2013).

Akibat hal ini, para elit gulenist beranggapan bahwa Pemerintahan Erdogan adalah orang-orang korup dan bekerjasama dengan Iran yang seharusnya bermusuhan. Gelombang protes muncul paska skandal korupsi mencuat ke permukaan. 24 orang, termasuk 2 anak menteri dan direktur bank negara, ditangkap atas kasus tersebut. 3 orang menteri dalam kabinetnya mundur. Dan tidak lama berselang, Erdogan me-reshuffle 7 menteri lainnya (www.aljazeera.com., 28/12/2013).

Menanggapi krisis ini, Pemerintahan Erdogan dan AKP mengklaim bahwa mencuatnya kasus tersebut merupakan sebuah kerjasama antara gulenist dan Israel (yang menentang hubungan kerjasama dengan Iran dan di saat pemutusan hubungan diplomatik dengan Tel Aviv). Salah satu alasannya adalah sebelumnya Fathullah Gulen mengkritik Pemerintahan Erdogan ketika Turki memutuskan hubungan diplomatic dengan Israel pada tahun 2010 akibat peristiwa Mavi Marmara (www.theeconomist.com., 14/12/2013).

Paska “pecah kongsi,” Erdogan menciptakan stigma bahwa gulenist adalah gerakan yang berupaya membentuk Pemerintahan “tandingan” (parallel state) dan berusaha menggulingkannya. Sejak saat itu, mereka yang berafiliasi dengan gulenist termasuk aparat kepolisian dan kejaksaan yang didominasi oleh gulenist, serta jurnalis dan wartawan di-bangku panjang-kan (bagi aparatur negara), diberhentikan, bahkan dipenjara. Zaman dan Zaman daily, salah satu surat kabar ternama di Turki yang memiliki sirkulasi paling banyak dan berafiliasi dengan gulenist juga turut diserbu dan diduduki oleh Pemerintah (www.amnesty.org., 4/3/2016).

Pada 31 Mai 2016, Pemerintahan Erdogan secara formal menetapkan bahwa gulenist merupakan organisasis teroris yang berupaya menumbangkan Pemerintahan yang sah (www.reuters.com., 31/5/2016).

Pada tanggal 16 Juli 2016 yang lalu, percobaan kudeta dilakukan oleh sekelompok faksi militer yang mengacaukan beberapa kota di Turki. Erdogan yang tengah berlibur di Marmaris, langsung terbang ke Istanbul dan mengklaim bahwa gulenist berada dibalik peristiwa ini. Sedangkan, Fathullah Gulen membantah terlibat dalam hal tersebut (www.fgulen.com., 16/7/2016). Pernyataan ini pula didukung oleh statement organisasi yang berafiliasi dengan Hizmet, Alliance for Shared Values – sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di New York – mengutuk keras percobaan kudeta yang dilakukan oleh sekelompok faksi militer tersebut (www.afsv.org., 17/6/2016).

Namun, tak sampai 24 jam upaya kudeta berakhir gagal. Paska percobaan kudeta, Erdogan menutup jalan dan mematikan akses ke pangkalan udara Amerika Serikat di Incirlik. Dengan harapan US bersedia mengekstradisi Fathullah Gulen kembali ke Turki. Dalam pernyataannya, “I call on the United States and President Barrack Obama … (to) either arrest Fethullah Gulen or return him to Turkey. If we are strategic partners or model partners, do what is necessary” (www.cnn.com., 17/6/2016).

Sebuah pernyataan yang tegas dari pemimpin kharismatik Turki, Reccep Tayyip Erdogan. Namun, keterlibatannya dalam percobaan kudeta langsung dibantah oleh Fathullah Gulen di laman pribadinya (www.fgulen.com., 16/7/2016). Bahkan, ia berpendapat bahwa mungkin saja Erdogan sendiri yang mengatur peristiwa itu untuk melegitimasi pembersihan gulenist selanjutnya (www.theguardian.uk, 16/7/2017) yang diperkirakan memiliki simpatisan antara 1 hingga 8 juta jiwa di Turki (Cetin, 2010).

Namun begitu, sulit pula dipercaya apabila Erdogan men-setting percobaan kudeta di tengah upaya mendongkrak kestabilan politik, ekonomi, sosial Turki akibat berbagai permasalahan yang terjadi (www.vox.com, 15/7/2016), seperti maraknya terror bom akhir-akhir ini, konflik dengan etnik minoritas Kurdi, friksi dengan Pemerintah Russia paska penembakan jet yang diklaim memasuki flyzone Turki, memanasnya hubungan dengan Pemerintah Syria, iklim permusuhan dengan Iran, influx migran yang berlebihan akibat konflik di Timur Tengah, upaya Turki untuk masuk ke dalam Uni Eropa, konflik etnik di Siprus antara etnik Cypriot dan Turks, dsb. Paska upaya percobaan kudeta saja, Lira (mata uang Turki) turun sebesar 5,5 persen terhadap US Dollar (www.aljazeera.com., 16/7/2016).

Dan hal ini bukanlah suatu hal yang menguntungkan bagi Pemerintahan Erdogan di tengah terpaan krisis yang terjadi.
Selain itu, terlepas dari konflik antara dua faksi besar ini (simpatisan Erdogan dan Gulenist), terdapat satu faksi lainnya yaitu Kemalist (para pendukung Kemal Attaturk, yang memperkenalkan sekularisme di Turki) luput dari politik Turki saat ini. Walaupun berbagai sumber mengklaim bahwa Kemalism telah tenggelam, namun tidak tertutup kemungkinan adanya faksi kecil yang masih bertahan dalam Pemerintahan Islam ala Erdogan, terutama militer.

Lagipula, pihak militer menjadi bagian yang paling diuntungkan dan loyal (dahulunya) dalam Pemerintahan Sekuler Turki, serta masyarakat Turki juga telah lama didoktrin dalam frame sekulerisme (www.huffingtonpost.com., 17/6/2016). Maka tidak tertutup kemungkinan masih ada generasi sekuler yang masih bertahan. Sama halnya dengan kroni-kroni peninggalan Soeharto di Indonesia yang masih eksis hingga sekarang. Salah satu buktinya, kudeta tahun 1997 yang dilakukan oleh militer dalam menggulingkan Perdana Menteri Necmettin Erbakkan yang berorientasi Islam, kemudian digantikan  oleh Bulent Ecevit yang berideologi sekuler. Militer Turki dahulunya didoktrin sebagai pelindung Kemalisme di Turki (www.cia.gov.). Namun, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk membuktikan asumsi ini.

Hematnya, apakah kudeta ini adalah settingan Gulenist, Erdogan, ataupun Kemalist perlu dilihat secara komprehensif (tidak secara subjektif!), terlepas dari apakah terdapat campur tangan pihak asing di dalamnya atau tidak. Tidak cukup dengan common sense belaka. Turki adalah negara besar dengan sejarah panjang dan masyarakat yang beragam. Lagipula, krisis demi krisis dan dinamika politik global yang bergerak semakin dinamis menempatkan Turki pada dilemma antara mengamankan ketahanan nasional atau ketahanan manusianya.

“Daerah modal” perang dunia ketiga?
Berbagai spekulasi muncul paska percobaan kudeta tempo lalu. Namun yang mendekati realita adalah upaya pembersihan gerakan gulenist di Turki yang telah diklaim sebagai organisasi teroris oleh Pemerintahan Erdogan. Hingga saat ini, lebih dari 6.000 jiwa yang diyakini berafiliasi dengan gulenist telah ditangkap (www.cnn.com., 18/7/2016).

Terlepas dari persepsi HAM, harapannya, upaya reintegrasi dilakukan tanpa darah dan dengan cara yang lunak. Kalau tidak, akan menambah konflik intra-state baru di Turki setelah terjadinya clash dengan minoritas Kurdi sejak Republik Turki berdiri pada tahun 1923. Konflik ini akan menjadi ladang baru bagi Military Industrial Complex yang dikuasai oleh negara-negara besar, pialang black market, dsb.

Lagipula, intra-state conflict rentan menimbulkan spill-over effects terhadap negara tetangga. Bukan hanya meninggalkan kesan keluar, namun efek tersebut dapat pula memantul ke dalam. Belum lagi, Turki saat ini tengah menjadi pusaran konflik ‘sisa peninggalan perang dingin’ antara Russia dan Amerika Serikat bersama NATO dalam skala global, serta Iran versus Israel dalam skala regional. Ditambah lagi permusuhannya dengan Pemerintah Assad (Suriah) dan gerakan ISIS yang tepat berbatasan di selatan Turki.

Oleh karena itu, Erdogan dan rakyat Turki perlu menjaga stabilitas negara dari berbagai kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kalau tidak, bisa saja domino theory in reverse (modifikasi dari domino theory karya Dwight D. Eisenhower) yang terjadi di Timur Tengah dan terhenti di Suriah akan berlanjut ke Turki. Hal ini mungkin saja akan menyediakan battleground baru bagi ISIS untuk merebut wilayah-wilayah strategis di Turki. Atau lebih ekstrimnya, Turki bisa jadi bertransformasi menjadi “daerah modal” menuju Perang Dunia Ketiga. Semoga saja tidak!