Kunjungan Dewan Aceh ke Empat Benua: Undangan atau Plesiran?

Aceh ini unik dan sangat istimewa. Selain karena sejarahnya, juga karena panjangnya konflik yang terjadi serta musibah tsunami yang terjadi pada Desember 2004 lalu.

Istimewa bukan hanya di mata Indonesia, tetapi juga di mata dunia. Dunia internasional meletakkan Aceh di tempat yang demikian spesial, tidak seperti perlakuan mereka kepada daerah lain di Indonesia.

Khususnya setelah damai dan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi sesudah tsunami, ratusan perwakilan negara, NGO, lembaga-lembaga internasional hadir di Aceh. Bahkan Uni Eropa membuka perwakilan yang dikenal dengan Europe House. Lembaga-lembaga itu bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah, sampai-sampai lembaga seperti USAID dan UNDP sempat berkantor di gedung yang sama dengan gubernur Aceh.

Demikian juga dalam penguatan kapasitas pemerintahan, berbagai organisasi datang ke Aceh membantu penguatan good governance. Ada ALGAP, Aceh Local Governance Programme, bekerjasama dengan GTZ Jerman, AGTP, Aceh Government Transformation Programme yang didanai UNDP. Ada juga LGSP, Local Governance Support Programme yang didanai pemerintah Amerika Serikat. Belum lagi MDTF, Multi Donor Trust Fund untuk Aceh.

Banyaknya kunjungan petinggi negara asing, para duta besar negara sahabat, dan kehadiran lembaga-lembaga ini bahkan sempat membuat pemerintah di Jakarta was-was dan curiga. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kecurigaan itu berkurang bahkan manfaatnya sekarang justru dirasakan oleh daerah lain di Indonesia, di mana misalnya pemerintah tidak memperpanjang izin sebuah lembaga di Aceh dengan alasan sudah selesai program rehabilitasi dan rekonstruksi, akhirnya lembaga tersebut memindahkan programnya ke provinsi lain di Indonesia.

Karena berbagai pihak telah hadir ke Aceh, telah terbina hubungan yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan berbagai pihak. Sering ada undangan untuk kepala daerah, dinas-dinas terkait dan untuk anggota dewan ke luar negeri, dan selalu didanai oleh pihak pengundang. Sangat jarang ada undangan dari sebuah negara untuk berkunjung atau mengikuti sebuah kegiatan yang tidak disertai dengan tranportasi dan akomodasi.

Saya mendapat informasi bahwa 5 komisi di DPR Aceh akan berkunjung ke luar negeri, ke Amerika Serikat, Australia, Swiss dan Marokko, menurut informasi dari ketua DPRA, mereka mendapat undangan dari negara setempat. Undangan dari negara setempat. Kalau memang penting, dan undangan tersebut datang dari negara setempat, pastilah perjalanan ini tidak akan menggunakan biaya dari APBA, negara pengundang akan menyediakan transportasi dan akomodasi selama kunjungan.

Menjadi sangat aneh kemudian, kalau ternyata kunjungan ini menggunakan dana publik atau APBA, berarti bukan undangan, tapi mengundang diri sendiri ke sana, alias plesiran.

Selama di pemerintahan, banyak perjalanan ke luar negeri tetapi semua biaya perjalanan ditanggung pengundang. Hanya ada satu kali perjalanan ke Korea Selatan, memakai dana perjalanan daerah karena gubernur berhalangan hadir sehingga saya diperintah gubernur menggantikan beliau sebagai ketua rombongan dan delegasi.

Saya pernah diundang pemerintah Swiss dan Jerman selama dua minggu ke Swiss dengan Jerman, satu rombongan dari Aceh hampir 20 orang, juga disediakan tiket dan akomodasi selama perjalanan. Perjalanan yang difasilitasi oleh lembaga FES Jerman ini, juga menyiapkan pertemuan-pertemuan dan berbagai undangan makan dengan berbagai pihak di sana.

Diundang oleh State Department Amerika Serikat selama dua minggu melalui program American Council of Young Political Leaders, juga demikian, semua ditanggung mereka.

Diundang oleh pemerintah Malaysia untuk familiarization trip untuk mengunjungi tempat pariwisata, seminggu, juga gratis bahkan boleh bawa rombongan lima orang praktisi pariwisata dan ditanggung semua biaya.

Ada juga undangan dari kementerian untuk program promosi pariwisata, ditanggung pemerintah semua biaya perjalanan, bahkan diberikan uang saku.

Saat susah begini, kita berharap DPRA mempunyai jaringan yang bagus, diundang mengunjungi beberapa negara untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu baru yang akan mebawa keuntungan untuk rakyat Aceh. Perjalanan undangan yang dibiayai oleh negara pengundang, bukan perjalanan plesiran menggunakan dana publik.[]

KOMENTAR FACEBOOK