Politik Tanpa Syarat, Mungkinkah?

Politik itu tidak ada yang gratis, demikian bincang-bincang ringan dengan salah satu kolega yang juga seorang politisi muda. Kami sudah berkenalan cukup lama sejak Tahun 2008. Anak muda yang satu ini cukup lincah dalam memainkan gendang politiknya.

Terkadang saya melihat jurus-jurus jitunya menuai berkah politik dan jarang meleset. Rekam jejaknya teruji. Tulisan ini mencoba mengurai sebuah pikiran lepasnya saat kami bercengkrama, temu kangen.

Panggung Politik harus kuat “kalkulasi” dan “beking”, cetusnya membuat saya tercengang. Politik tidak bisa mengandalkan hegemoni jaringan, akan tetapi juga harus cukup banyak modal (dalam arti luas). Intelektual, Integritas seringkali kalah dengan pemilik modal. Sang pemilik modal memiliki cengkraman yang lebih kokoh dalam pusaran demokrasi di Indonesia.

Dalam tataran Parpol, Ketua Parpol adalah pemilik modal sejati. Ini tidak bisa dipungkiri, jika melawan arus maka akan terseret ombak bahkan hanyut tenggelam. Derasnya ombak tak bisa dilawan. Ada yang bilang soal gaya wajib mengikuti arus, tapi soal selain gaya sesuai keyakinan, jika anda pingin nyaman dengan lakon pewayangan.
Indonesia sebagai bangsa yang besar, telah bersepakat bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial. Sistem ini sesungguhnya memberikan kemandirian kepada Presiden dalam menempatkan pembantunya (baca para kabinetnya) sesuai kompetensi dan keyakinannya guna menerjemahkan visi-misnya 5 Tahun kedepan. Akan tetapi dalam kenyataannya, seringkali sistem ini diplesetkan menjadi presiden seringkali sial dan tersandra dengan kepentingan politik partai pengusung.

Lantas, apakah dimungkinkan dunia persilatan pesta demokrasi baik level nasional maupun daerah (Pilpres, Pileg, Pilkada) mampu menghilangkan politik tanpa syarat. Rasa-rasanya tidak mungkin terjadi. Faktanya dilapangan politik selalu berlapiskan mahar, dengan wujud yang berbeda. Ada yang prakmatis bahkan ada juga yang romantis. Sesungguhnya walau beda wujud, tapi ruhnya tetap sama.

Saya mencoba melakukan pemaknaan “Mahar prakmatis” biasanya langsung mematok harga, jika naik lewat kendaraan parpol, maka bayarannya sekian. Transaksinya jelas dan terang benderang diawal, walau nantinya diperhalus inikan cost politik, dan wajar. Ya, biaya buat pemenangan serta rincian tetek bengek, termasuk akomodasi politik. Sementara yang “romantis”, sangcalon yang dipinang semua amunisi dan akomudasi ditanggung jurangan. Akan tetapi saat sang jagoan menang maka, sang juragan meminta jatah politik dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk proyek pembangunan maupun jatah jabatan strategis dipegah oleh orang kepercayaannya.

Inilah lakon yang saya sebut; “politik tanpa syarat sepertinya hanyalah jargon dan pemanis bumbu politik”. Kalau kita menyelami sesungguhnya kiblat politik negeri kita sesungguhnya minatur dari transaksional politik. Coba kita jujur pada hati nurani. Anda boleh berbeza dalam konteks ini. Tapi saya mengambil konklusi sementara demikian. Sekali lagi jika berbeza ya itu hal yang biasa.

Transaksional politik sesungguhnya kesepakatan politik yang dibuat oleh partai pengusung dengan para calon yang akan dijagokan. Wujudnya ada yang mengikat hitam dan putih. Ada juga yang longgar alias lisan.

Ada kecendrungan trend politik saat ini, sudah menjurus pada jebakan-jebakan batman, jika tidak hati-hati maka kemungkinan para “calon” (Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, Anggota Legislatif) yang dijagokan dan terpilih akan tersandra dengan syarat politik, bahkan berpotensi dihujat, jika transaksi politi tidak sanggup dipenuhi. Bukan hanya itu, pembusukan karakterpun akan dimainkan diberbagai media, jika sang pemenang meulanggeh. Jika ini terjadi maka tidak tertutup kemungkinan bila memang akan pusing dalam menyetor upeti dalam berbagai bentuk.

Dalam Konteks nasional, menyikapi perombakan kabinet Jilid II, era Jokowi, sangat terasa aroma transaksional dan akomudasi politik mewarnai kabinet nawacita. Beberapa Menteri di nonjobkan dan diganti dengan orang lain. Bahkan ada menteri yang tidak ada progres cendrung dipertahankan. Masukknya Partai Golkar dan PAN dalam kabinet Jokowi, membawa berkah tersendiri. Ya, walau masuk belakangan akhirnya kebagian “kue pembangunan”.

Inilah potret negeri sejuta pesona. Walau perombakan kabinet hak perogratif Persiden, akan tetapi publik menilai ada aroma lain dibalik bongkar pasang kabinet Jilid II. Lantas masih percayakah kita pada jargon politik tanpa syarat..?. saatnya jargon itu dibalek saatnya politk bersyarat. Semoga saja memasuki Tahun politik serempak bansingoem Aceh, Politik bersyarat bisa dikurangi dosisnya.

KOMENTAR FACEBOOK