ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Asrama Meuligoe Sultan Iskandar Muda Yogyakarta sejak tahun 1963 sudah ditempati oleh mahasiswa Aceh, status tanah Sultan. Tahun 1972 dikeluarkan HGB oleh BPN Kota Yogyakarta atas Nama Dr. Innayati Yusuf (keturunan cina) tahun 1996. Lalu HGB diperpanjang kembali dan akan berakhir tahun 2017. Dulu dikelola oleh Yayasan Iskandar Muda.
“Dalam aset Pemerintah Aceh tidak tercatat sejak dulu dan tidak ada dokumen apa pun terhadap status tanah tersebut atas nama Pemerintah Aceh atau Yayasan Iskandar Muda. Secara defakto dikuasai oleh mahasiswa Aceh sampai tahun 2017 sampai saat ini, namun secara yuridis dimiliki HGB an Dr. Dibayari Yusuf.”
Demikian penjelasan yang diperoleh Dr. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad (KBA) dalam group diskusi Alumni Yogya, yang kemudian diteruskan kepada redaksi aceHTrend mensikapi persoalan Asrama Meuligoe yang pada Kamis (11/8/2016) ini dipanggil menghadap pengadilan untuk dilakukan persidangan perkara perdata.
Menurut Kamaruddin, dalam group Alumni Yogya itu menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Menurutnya, Gubernur Aceh sudah menyurati BPN Yogjakarta dan BPN Pusat untuk membatalkan HGB an Dr. Innayati.
BACAAN LAINNYA
![Matahari tenggelam yang sangat indah. [Hj. Maria Karsia]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/09/IMG-20200927-WA0011-120x86.jpg)
“Pak Gub sudah bertemu langsung Sultan Hamengkubuwono (Gub Yogja) untuk diselesaikan secara cepat,” jelasnya.
Gubernur Yogjakarta, katanya lagi juga meminta kepada Aceh untuk menunjukkan surat yang dapat memperkuatkan bahwa tanah tersebut hak Pemerintah Aceh/Yayasan Iskandar Muda.
“Dengan berbagai upaya telah dilakukan, tapi surat tersebut tdk ditemukan sampai saat ini,” tambahnya.
Hal ini juga sudah difasilitasi oleh Kapolda DIY atas bantuan Kapolda Aceh (Bpk Husen Hamidi).
“Kita Aceh juga diminta bukti hak secara tertulis. Gubernur juga sudah menyurati BPN Yogjakarta untuk tidak memperpanjang kembali HGB tersebut (dokumen surat menyurat terhadap upaya yang telah dilakukan ada di Biro Tapem dan dinas DPKA,” urai Kamaruddin lagi.
Karena masalah ini sudah diajukan ke ranah hukum, maka Kamaruddin menyarankan:
1. Perlu penyiapan pengacara yang handal untuk pembelaan di pengadilan.
2. Perlu kita minta bantuan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe untuk membicarakan langsung dengan Sultan Hamengkubuwono sebagai pemilik kekuasaan tanah (Sultan ground).
3. Perwakilan Alumni Yogja perlu memohon kepada Wali Nanggroe untuk berkenan beliau menjumpai/silaturahmi langsung dengan sutan. Bila sultan berkenan memberikan surat keterangan pengakuan bahwa tanah tersebut digunakan sebagai asrama mahasiswa Aceh akan lebih mudah di pengadilan.
“Saya selaku alumni Yogjakarta sudah berjuang semaksimal mungkin. Dan telah kami upayakan Surat Keterangan Sporadis sebagai alas hak tapi tidak mau ditandatangani oleh Lurah dan Camat Poncowinata,” pungkas Kamaruddin. []
