Apa Benar Uni Eropa Mengintervensi di Pilkada 2012

Foto Kenangan saat Ilham Syahputra di Sidang MK

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Isu Pilkada 2012 kembali hangat. Hal ini karena Muzakir Manaf mengangkat kembali kisah Pilkada 2012 dan mengkaitkannya dengan pengkhiatanan Partai Demokrat (PD). Melalui Serambi Indonesia (8/8/2016), Mualem menyebut “Partai Demokrat sudah dua kali mengkhianati PA dalam percaturan pemilu.”

Salah satunya, sebut Mualem, PD ingkar janji karena memilih mendaftar pasangan Nazar – Nova pada saat akhir (8 Oktober 2011). Padahal, menurut Mualem Partai Demokrat ditunjuk oleh parnas dan parlok sebagai ketua tim kaukus untuk melakukan advokasi ke pusat agar tahapan pilkada yang salah bisa ditunda dan diperbaiki.

Kenyataannya, meski PD mendaftarkan pasangannya, Pilkada Aceh 2012 mengalami penundaan atau perpanjangan waktu beberapa kali. M. Tanwier, politisi PD Aceh menyebut proses terjadinya perpanjangan waktu Pilkada 2012 sampai kemudian hak partai politik Partai Aceh didapatkan atau PA mendaftar sebagai peserta Pilkada 2012 tidak lepas dari peran Sby sebagai presiden, yang sekaligus sebagai aktor kunci DPP PD. Menurut M. Tanwier, DPP PD mendaftar pasangan Nazar-Nova sebagai wujud ketaatan pada aturan, dan Sby pada saat yang sama mencari pintu hukum untuk memastikan hak politik Partai Aceh dapat dipenuhi yaitu ikut serta dalam Pilkada 2012.

Berbeda dengan M. Tanwier, Tgk Jamaica yang kini mendukung pasangan Muzakir Manaf – TA. Khalid, melalui halaman sosial medianya justru mengajak untuk membuka hal yang tersembunyi untuk mengetahui apakah perpanjangan waktu itu sebagai niat baik pemerintah atau justru ada peran atau intervensi Uni Eropa.

“Tidak ada intervensi Uni Eropa di Pilkada 2012,” kata mantan Wakil Ketua KIP Aceh dengan yakin dan tegas.

Bukan hanya Ilham Syahputra, di penghujung tahun 2011, analis politik internasional dan perdamain, Delsy Ronie, juga pernah mengatakan jika Uni Eropa sudah sangat tegas menyatakan dalam berbagai media bahwa UE tidak akan melakukan intervensi politik dan hukum di Indonesia terkait dengan pesta demokrasi yang akan digelar di Aceh. Menurutnya, Uni Eropa sangat menghargai konstitusi dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, dan komitmen Uni Eropa hanya ingin memastikan bahwa pembangunan perdamaian di Aceh tetap dapat terwujud.

Dalam penelusuran pewartaan media, isu keterlibatan Uni Eropa dalam Pilkada Aceh juga sempat mencuat di masa itu. Namun, pihak Uni Eropa mengeluarkan pernyataan tegas bahwa mereka tidak akan terlibat dalam upaya-upaya intervensi proses pemilihan di Aceh. Charles Whitely menyebutkan, Uni Eropa tidak akan mengintervensi proses pergantian pemimpin di provinsi bekas konflik itu. “Kami hanya akan mempelajari apa yang terjadi di sini,” ujar Whitely sebagaimana dilansir acehkita.com kala itu.

Bahkan Uni Eropa kala itu berbeda pandangan dengan Partai Aceh yang tidak menginginkan jalur independen dihidupkan kembali. ”Uni Eropa yang diwakili Florian Witt mengatakan Indonesia merupakan negara demokratis sehingga tidak akan membiarkan terjadinya adanya penolakan pencalonan perseorangan dari Partai Aceh. Sebaiknya hal tersebut diselesaikan sesuai proses hukum Indonesia. Untuk itu, Uni Eropa menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka pintu calon independen di pilkada Aceh,” ujar Alfian Ramadhani, Jubir Kesatuan Mahasiswa Untuk Demokrasi Aceh (K-MUDA) sebagaimana di wartakan oleh Republika.

Lebih tegas lagi, pihak Uni Eropa usai bertemu dengan Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim, Rabu (7/3/2012) melalui Bernhard May, delegasi Crisis Management Initiative, lembaga di Finlandia yang memfasilitasi perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, mengatakan bahwa Uni Eropa secara resmi tidak mengirimkan tim untuk memantau proses pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 9 April 2012. Pilkada kedua yang digelar pada masa damai ini, dianggap sama saja dengan pilkada di daerah lain di Indonesia.

“Buat apa perlu perhatian khusus dari luar. Ini dianggap sudah berjalan seperti biasa,” kata Bernhard May kepada wartawan di kantor gubernur Aceh. []

KOMENTAR FACEBOOK