ACEHTREND.CO, Banda Aceh – “Saya ingin luruskan pernyataan Mualem soal Pilkada 2012.”
Permintaan itu disampaikan M. Tanwir, politisi Partai Demokrat (PD) Aceh, Rabu (10/8/2016) siang. Namun, baru malamnya bisa bertemu disebuah warung kopi di Banda Aceh.
“Nyo soal pernyataan Mualem tentang Pilkada 2012. Bek peuseusat rakyatlah, hanjeut meunan (Ini soal pernyataan Mualem tentang Pilkada 2012, jangan sesatkan rakyat, tidak boleh begitu),” kata M. Tanwier dengan mimik kesal. Secangkir kopi kemudian diteguknya.
“Kalau dilakukan poling hari ini siapa yang paling dicintai rakyat, jelas rakyat masih mencintai SBY ketimbang Mualem,” tambah mantan aktivis kampus kelahiran Abdya, 1969 itu, serius.
Menurut M. Tanwier, semua orang tahu Sby memiliki peran kunci dalam Pilkada 2012. Saat itu, M. Tanwier adalah Wakil Ketua I DPD PD Aceh dan Ketua Fraksi PD di DPRA. “Saya tahu persis prosesnya,” tambahnya.
“Tapi, karena Sby tipikal pemimpin yang taat hukum dan peraturan, maka proses mengelola Pilkada 2012 tidak dilakukan dengan cara menabrak hukum,” tekan Tanwier menjelaskan sosok Sby.
Sebelumnya, Muzakir Manaf menuding Partai Demokrat (PD) pernah berkhianat terkait Pilkada 2012. Menurut Mualem kepada Serambi Indonesia (8/8), Sby sudah berjanji akan menunda Pilkada dan memperbaiki kembali tahapannya. Ternyata pada menit-menit terakhir PD malah mendaftarkan pasangan Nazar-Nova.
“Itu informasi sesat dan hanya tafsir Mualem sepihak,” sebut Tanwier. Pilkada 2012, menurutnya tidak bisa dilihat secara sepotong. Ada kerangka besar yang mesti dipahami, yaitu soal penyelamatan perdamaian Aceh, ketidakstabilan politik, dan hak-hak partai politik.
“Ketiga ini tidak bisa dipisahkan, plus niat baik pemerintah, khususnya presiden kala itu, yang memang bersungguh-sungguh memikirkan jalan keluar terbaik bagi Pilkada Aceh tanpa menabrak hukum dan peraturan,” jelas mantan Ketua Badko HMI Aceh ini.
Menurut mantan Wakil Ketua DPRA pada 2013 ini, bahwa Partai Demokrat harus mendaftar pasangan Nazar – Nova di ujung batas pada Oktober 2011, itu juga bagian dari ketaatan aturan yang dipegang oleh DPP Partai Demokrat. “Soal calon gubernur dan wakil, itu wewenang penuh pusat, kita di daerah tidak bisa main tabrak saja,” jelas Tanwier lagi.
“DPP PD melakukan perintah pendaftaran bagian dari ketaatan hukum yang selalu beliau ajarkan dan praktekkan kepada kami,” tegas Tanwier lagi menerangkan profil seorang Sby
Bagi Tanwier, DPP PD melakukan pendaftaran bagian dari ketaatan hukum dari Sby. “Tentu saja Sby terus berkerja untuk menemukan pintu hukum guna memperbaiki tahapan Pilkada 2012. Apa tanpa “turun tangan” Sby, semua proses yang dilakukan oleh pemerintah khususnya oleh Mendagri yang melakukan gugatan ke MK akan terjadi perbaikan tahapan Pilkada 2012 saat itu?” tanya Tanwier.
Menurut Tanwier, itulah kehebatan Sby, sehingga apa yang terjadi sebelumnya tidak menjadi preseden hukum di kemudian hari. “Jika Sby tidak sayang kepada Aceh, bisa jadi cerita Pilkada 2012 akan berbeda. Apa ini tidak disadari oleh Partai Aceh khususnya Mualem?” tanya Tanwier lagi.
Malam sudah larut. “Loen sebenar jih ngantuk tat, tapi perle loen jelaskan, mangat bek dipeuseusat rakyat dengan sewenang-wenang,” tutup Tanwier yang baru-baru ini melakukan tugas Pansus ke wilayah pemilihannya. []
