Dalam teori politik brutus, persahabatan, penghormatan dan pengakuan terhadap kelebihan sparing partner adalah hal mustahil. Jangankan mereka yang berada di luar lingkar, “sahabat” satu rumah saja, bisa tiba-tiba ditikam dari depan. Pada teori ini, kekuasaan adalah segala-galanya.
Terserah kita mau menyimpulkan dengan definisi yang mana, namun Mualem alias Muzakkir Manaf, pada acara deklarasi bacalon Gubernur-Wakil Gubernur Aceh, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, Sabtu (13/8/216) di Taman Sulthanah Saifiatuddin, Lampriek, Banda Aceh, dia mengatakan sudah 10 tahun Aceh dirusak oleh dokter hewan dan dokter manusia.
Flash back ke pemilu 2009, ketika Partai Aceh mengusung pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir), Irwandi adalah sasaran caci maki. Juru propaganda GAM itu dituding gagal membangun Aceh, mengkhianai perjuangan dan mendukung pembangunan gereja di Aceh.
Irwandi terpojok kala itu. Kalangan buta huruf dan kaum berkepentingan membully habis putra Bireuen yang tempramen namun berhati tulus itu. Irwandi diejek habis-habisan. Bahkan kehormatan keluarganya ikut dipertaruhkan.
Kini, kisah itu terulang. Abu Doto yang dulunya dielu-elukan sebagai dokter manusia, dan dianggap mampu membangun Aceh bersama Mualem, saat ini menjadi tertuduh. Ia dianggap sebagai orang yang telah ikut merusak Aceh.
Tudingan Muzakir Manaf untuk Abu Doto tentu bukan pepesan kosong semata. Di era Zaini berkuasa, Aceh tidak lebih baik. Rakyat bertambah miskin. Lahan dikuasai oleh pemodal dan pejabat berpangkat besar. Di sisi lain rakyat kehilangan lahan pekerjaaan. Pelan namun pasti, rakyat Aceh mulai masuk ke dunia perburuhan–buruh kasar alias kuli–.
Di berbagai daerah rakyat menjerit. Kemiskinan yang akut dan ketidakpastian hukum, membuat mereka terpojok. Tidak ada tempat mengadu. Karena mereka yang berada di lingkar kekuasaan, juga berperilaku seperti Belanda. Hanya satu dua yang tidak rakus. Namun suara mereka tenggelam dalam riuh rendah aspirasi setan yang bergentayangan di sekitar pinggang pendopo, kantor gubernur dan gedung parlemen. Orang-orang baik ini hanya segelintir yang bisa bertahan. Selebihnya terjungkal ke luar gelanggang.
Namun benarkah ini karena Zaini semata? Tentu kita sepakat bila ia ikut harus bertanggungjawab. Sebagai top leader seharusnya ia bisa mengatrol pemerintahan yang berada di bawah kendalinya. Walau demikian, Muzakir Manaf tidak boleh serta merta cuci tangan.
Sebagai wakil, serta Ketua Umum PA dan KPA, ia turut bertanggung jawab atas prahara yang menimpa Aceh. Terlepas bahwa ia cekcok dengan seniornya, namun ia punya pasukan di parlemen. Mayoritas anggota DPRA adalah dari PA. Belum lagi bupati dan walikota di Aceh. Mualem seharusnya tidak lemah. Ia punya power.
Bullying Mualem terhadap Doto Zaini adalah sesuatu di luar akal sehat. Kita semua tahu banyak sektor yang di luar kendali Doto. Seharusnya Mualem bisa mengisi. Karena bila bicara pembangunan Aceh, keduanya punya peran penting. Keduanya bisa mengarahkan.
Akhirnya, kita pantas bertanya, bila model politik demikian yang dimainkan, Aceh–lima tahun ke depan– juga tidak akan berubah. Karena letak kesalahannya ada di mindset. Bila cara pandang penguasa juga rusak, konon lagi rakyatnya. Seperti kata seorang PNS di Bappeda Aceh: “Perencanaan Aceh dilakukan sambil kencing pagi,”
