11 Tahun Damai Aceh, Ini “Peuneutoh” Wali Nanggroe Aceh

Perdamaian Aceh sudah memasuki usia 11 tahun, pembangunan Aceh terus digelorakan. Tengku Malik Mahmud Al Haythar saat itu menjabat Perdana Mentri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani perjanjian damai di Helsinki (MoU Helsinki) dengan Pemerintah Indonesia. Sekarang, dalam era damai Aceh yang terus berkembang dan bergerak maju pasca konflik serta musibah gempa dan tsunami menghantam, Tengku Malik Mahmud Al Haythar menjadi sosok orangtua bagi rakyat untuk mempersatukan ragam komponen masyarakat Aceh. Posisi Wali Nanggroe Aceh yang sekarang diemban olehnya menjadi amanah besar demi mewujudkan Aceh yang bermartabat. Inilah “peuneutoh” (pidato) selengkapnya dari Wali Nanggroe Aceh tepat 11 tahun perdamaian Aceh diperingati.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
HAMDAN WA SYUKRAN LILLAH, SHALATAN WASALAMAN ‘ALA RASULILLAH, WA ‘ALA ALIHI, WA ASHABIHI WAMAUWALAH.

Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur, kerabat Saya dalam perjuangan yang Saya hormati.
Saudara-saudara Anggota FORKOMPIMDA Aceh, Para Pejabat Pemerintahan Aceh, Pimpinan Perguruan Tinggi, dan Pimpinan Partai Politik yang Saya hormati.

Yang Saya muliakan Para Ulama, Tokoh masyarakat Adat, Pimpinan Dayah, Tokoh masyarakat dan para cerdik pandai Aceh yang berhadir pada hari ini. Dan Seluruh rakyat Aceh yang saya cintai.

Puji syukur kehadhirat Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatNya kepada kita, khususnya rahmat dan nikmat dalam bentuk perdamaian yang telah kita jalankan selama 11 tahun ini.

Selawat dan Salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, penghulu pemimpin ummat yang telah menuntun dan membebaskan kita dari belenggu kezaliman dan membawa kita ke alam yang penuh perdamaian, bermartabat, berlandaskan nilai-nilai ke Acehan dan syariat Islam.

Saudara-saudara yang saya hormati;
Hari ini, tepatnya 11 tahun yang lalu, Saya menandatangani perjanjian, atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka bersama Sahabat Saya Dr. Hamid Awalluddin atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebuah Kota damai yang kita kenal Helsinki, Findlandia. Jika mengenang masa itu, Presiden Martti Ahtisaari sebagai mediator perdamaian dan tuan rumah perundingan yang didukung sepenuhnya oleh pemerintahan Eropa, suasana perundingan dan detik-detik penandatangan MoU Perdamaian Aceh sangat mengharukan dan sedikit mencemaskan.

Dalam kesempatan ini Saya menyampaikan perhormatan dan terimakasih atas nama seluruh rakyat Aceh kepada Pimpinan Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, ASEAN dan pemimpin negara lainnya yang telah memberikan dukungan dalam keseluruhan proses perdamaian. Demikian juga kepada Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Muhammad Yusuf Kalla.

Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Forkompimda, para undangan dan seluruh rakyat Aceh yang saya banggakan.

Perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia dapat dijadikan contoh oleh dunia dan dapat di jadikan sebagai model Perdamaian. Tujuan utama Perdamaian adalah untuk menciptakan Aceh Damai dan bebas dari berbagai kekerasan dan konflik, baik konflik sosial maupun konflik politik. Kita ketahui untuk mengembalikan kejayaan Aceh sebagai sebuah Negeri yang rakyatnya sejahtera, adil dan makmur dalam kehidupan sosial, ekonomi, demokratis, adil dan berperadaban memerlukan proses politik. Untuk itu saya percaya kita sedang menuju kearah yang telah kita sepakati bersama.

11 tahun perdamaian telah kita jalani dan masih banyak hal-hal yang belum sepenuhnya kita capai, maka oleh karena itu melalui mimbar ini Saya mengajak seluruh rakyat Aceh untuk bersama-sama membangun Aceh. Saya percaya pemerintah negara-negara sahabat dari benua Eropa, Asia, Australia dan Amerika tetap berkomitmen untuk membangun Aceh dan menjadikan Aceh sebagai tujuan utama investasi pembangunan ekonomi.

Saya juga menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa Pemerintah tetap terus menudukung pembangunan Aceh yang saat ini sedang berjalan. Janji Presiden Jokowi bahwa industri strategis nasional di kawasan Lhokseumawe (KKA, LNG Arun, PIM, dan AAF) yang akan diserahkan kepada Aceh untuk dikelola. Kami harapkan hal tersebut dapat segera direalisasikan pada tahun 2016 ini. Putra-putri Aceh bersama Pemerintah Aceh dan Pemeritah kabupaten/kota sudah siap membangkitkan kembali kejayaan kawasan industri Lhokseumawe menjadi salah satu lokomotif kebangkitan ekonomi Aceh.

Saudara Gubernmur, Wakil Gubernur, Anggota Forkompimda dan seluruh rakyat Aceh yang saya cintai.

Dalam kesempatan ini perlu Saya sampaikan bahwa kita perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh yang unggul dan memiliki daya saing tinggi dalam mengelola sumberdaya alam Aceh; Kita harus terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Aceh; Kita juga harus memperkuat akses rakyat pada sumberdaya ekonomi produktif secara adil dan merata, sehingga rakyat dapat menjadi tuan dinegerinya dalam mengelola sumberdaya alam yang yang melimpah, ciptaan Allah SWT; di Negeri kita ini dan yang sangat penting juga untuk selalu kita jaga bahwa kelestarian ekosistem leuser, rawa tripa, rawa singkil, dan ekosistem lainnya yang kini menjadi perhatian dunia, harus terus kita jaga dan jangan merusaknya hanya karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kita harus ingat bahwa ini semua adalah hak bagi anak cucu kita juga. Untuk ini Saya mengingatkan Pemerintah Aceh untuk terus mewujudkan cita-cita kita menjadikan kawasan ekosistem tersebut khususnya ekosistem leuser menjadi warisan dunia menjadi kawasan geo-park Aceh, agar kawasan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi, pengembangan pengetahuan dan peradaban bangsa.

Dalam pandangan Saya yang sering saya kemukakan diberbagai kesempatan bahwa membangun ekonomi Aceh adalah menggerakkan roda pembangunan ekonomi Indonesia dan atau menciptakan pertumbuhan ekonomi bangsa dan dunia yang adil dan berperdaban. Untuk ini marilah terus kita wujudkan Aceh sebagai sebuah negeri yang system pemerintahannya melayani rakyat, bekerja untuk menggerakkan produktivitas ekonomi rakyat, dan menghormati hak-hak kedaulatan rakyat, sehingga welfare state system sebagaimana inti dari Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Insja Allah dapat kita wujudkan secara kaffah.

Mari kita merajut dan membangun kekuatan dengan persatuan. Bak Duek Bak Doeng Sapu Pakat, Sang Seuneusap Meu Adoe Aa. Inilah filofi hidup kita sebagai bangsa Aceh yang harus kita pahami untuk membangun Aceh yang lebih baik. Untuk ini, marilah kita ber-istiqamah untuk mewujudkan Aceh Damai, Aceh Jaya, dan Aceh Sejahtera berlandaskan Peradaban bangsa Aceh.

Mengahkhiri sambutan Saya ini, perlu saya sampaikan bahwa DIGNITY, PROSPERITY, DAN PERDAMAIAN ABADI di Aceh itu adalah tujuan Kita. Jika Kita dapat mewujudkan hal tersebut, maka tidak saja ekonomi Aceh yang bangkit dan bergerak ke arah yang menjamin kesejahteraan Rakyat Aceh, melainkan tujuan pembangunan Ekonomi Indonesia dan Dunia dapat tercapai secara inklusif dan berkeadilan.

Demikian sambutan saya dalam peringatan 11 tahun MoU Helsinki, selamat bekerja untuk kejayaan Aceh.

Wassalmualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
WALI NANGGROE ACEH

TENGKU MALIK MAHMUD AL-HAYTHAR

KOMENTAR FACEBOOK