71 Tahun Perjalanan Indonesia

PERJALANAN bangsa ini bermula dari berbagai penderitaan serta perjuangan pahlawan. Menurut Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan tanah air kita, yaitu Insulinde, yang artinya juga “Kepulauan Hindia” (bahasa Latin insula berarti pulau). Tetapi rupanya nama Insulinde ini kurang populer. Bagi orang Bandung , Insulinde mungkin hanya dikenal sebagai nama toko buku yang pernah ada di Jalan Otista.

Pada tahun 1920-an, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (1879-1950), yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi (cucu dari adik Multatuli), memopulerkan suatu nama untuk tanah air kita yang tidak mengandung unsur kata “ India ”. Nama itu tiada lain adalah Nusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19 Lalu diterjemahkan oleh J.L.A. Brandes dan diterbitkan oleh Nicholaas Johannes Krom pada tahun 1920.

Namun perlu dicatat bahwa pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi jauh berbeda dengan pengertian Nusantara zaman Majapahit. Pada masa Majapahit Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (antara dalam bahasa Sansekerta artinya luar, seberang) sebagai lawan dari Jawadwipa (Pulau Jawa). Kata-kata ini sendiri termuat dalam Sumpah Palapa yang dikumandangkan Gajah Mada, ”Lamun huwus kalah Nuswantara, isun amukti palapa”, “jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat”. Oleh Dr. Setiabudi katanusantara zaman Majapahit tersebut diberi pengertian yang nasionalistis.

Dengan mengambil kata Melayu asli: Antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu “nusa di antara dua benua dan dua samudra”, sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi Nusantara yang modern. Istilah Nusantara dari Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda. Sampai hari ini istilah Nusantara tetap kita pakai untuk menyebutkan wilayah tanah air kita dari Sabang sampai Merauke. Tetapi nama resmi bangsa dan negara kita adalah Indonesia. Pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan tanah air kita, sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan.

Akibatnya pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda, yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging, berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Dalam satu tulisannya Bung Hatta menegaskan, “Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut Hindia Belanda. Juga tidak Hindia saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesier) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.“

Sementara itu, di tanah air Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Lalu pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij).

Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. Akhirnya nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa kita pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini kita sebut Sumpah Pemuda. Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad, Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardji Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Belanda agar nama “Indonesia” diresmikan sebagai pengganti nama “Nederlandsch- Indie”. Tetapi Belanda keras kepala sehingga mosi ini ditolak mentah-mentah namun masukkanya Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 membuat Hindia Belanda ‘lenyap’ dan pada akhirnya tergantikan dengan Republik Indonesia.

Orde Lama (1950–1959)

Pada era Orde Lama, masa pemerintahan presiden Soekarno antara tahun 1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara (MPRS) yang menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional:
TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan NegaraTAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969,Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Dengan dasar perencanaan tersebut membuka peluang dalam melakukan pembangunan Indonesia yang diawali dengan babak baru dalam mencipatakan iklim Indonesia yang lebih kondusip, damai, dan sejahtera. Proses mengrehablitasi dan merekontruksi yang di amanatkan oleh MPRS ini diutamakan dalam melakukan perubahan perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional yang telah didera oleh kemiskinan dan kerugian pasca penjajahan Belanda.
Pada tahun 1947 Perencanaan pembangunan di Indonesia diawali dengan lahirnya “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi”.

Perencanaan pembangunan 1947 ini masih mengutamakan bidang ekonomi mengingat urgensi yang ada pada waktu itu (meskipun di dalamnya tidak mengabaikan sama sekali masalah-masalah nonekonomi khususnya masalah sosial-ekonomi, masalah perburuhan, aset Hindia Belanda, prasarana dan lain lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial). Tanpa perencanaan semacam itu maka cita-cita utama untuk “merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional” tidak akan dengan sendirinya dapat terwujud.

Apalagi jika tidak diperkuat oleh Undang-Undang yang baku pada masa itu.
Sekitar tahun 1960 sampai 1965 proses sistem perencanaan pembangunan mulai tersndat-sendat dengan kondisi politik yang masih sangat labil telah menyebabkan tidak cukupnya perhatian diberikan pada upaya pembangunan untuk memperbaiki kesejahtraan rakyat.

Pada masa ini perekonomian Indonesia berada pada titik yang paling suram. Persediaan beras menipis sementara pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras serta memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga barang membubung tinggi, yang tercermin dari laju inflasi yang samapai 650 persen ditahun 1966. keadaan plitik tidak menentu dan terus menerus bergejolak sehingga proses pembangunan Indonesia kembali terabaikan sampai akhirnya muncul gerakan pemberontak G-30-S/PKI, dan berakir dengan tumbangnya kekuasaan presiden Soekarno.

Orde Baru (1966–1998)

Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.

Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional.

Pada era Orde Baru ini, pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa kedaulatan dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang sosial budaya. Tekad ini tidak akan bisa terwujud tanpa melakukan upaya-upaya restrukturisasi di bidang politik (menegakkan kedaulatan rakyat, menghapus feodalisme, menjaga keutuhan teritorial Indonesia serta melaksanakan politik bebas aktif), restrukturisasi di bidang ekonomi (menghilangkan ketimpangan ekonomi peninggalan sistem ekonomi kolonial, menghindarkan neokapitalisme dan neokolonialisme dalam wujudnya yang canggih, menegakkan sistem ekonomi berdikari tanpa mengingkari interdependensi global) dan restrukturisasi sosial budaya (nation and character building, berdasar Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila serta menghapuskan budaya inlander).

Pada masa ini juga proses pembangunan nasional terus digarap untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Pendapatan perkapita juga meningkat dibandingkan dengan masa orde lama.

Kesemuanya ini dicapai dalam blueprint nasional atau rencana pembangunan nasional. Itulah sebabnya di zaman orde baru kita memiliki rencana-rencana pembangunan lima tahun (Depernas) dan kemudian memiliki pula Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan-Tahun (Bappenas). Di zaman orde baru kita mempunyai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, Repelita II, Repelita III, Repelita IV, Repelita V,dan Repelita VII (Bappenas).

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia.

Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”.

Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Reformasi orde lama (1998 – 2004 )

Setelah terjadi berbagai goncangan ditanah air dan berbagai tekanan rakyat kepada presiden Soeharto, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu pada masa ini juga memberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat, partisipasi masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

Dengan hadirnya reformasi pembangunan dapat di kontrol langsung oleh rakyat, dan kebijakan pembangunanpun didasari demokrasi yang bebunyi dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga dengan dasar ini partisipasi rakyat tidak terkekang seperti pada masa orde baru,kehidupan perekonomian Indonesia dapat didorong oleh siap saja.

Selain pemabangunan nasional pada masa ini juga ditekankan kepada hak daerah dan masyarakatnya dalam menentukan daerahnya masing-masing, sehingga pembangunan daerah sangat diutamakan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang no 32/2004,Undang-Undang 33/2004, Undang-Undang 18/2001 Untuk pemerintahan Aceh, Undang-Undang 21/2001 Untuk Papua. Keempat undang-undang ini mencerminkan keseriusan pusat dalam melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah dan rakyat di daerah agar daerah dapat menentukan pembangunan yang sesuai ratyatnya inginkan.

Reformasi Orde Baru ( 2004 – Sekarang)
Reformasi Orde baru, bisa dikatakan sedang berproses transisi masa jabatan 10 Tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke masa Presiden Jokowi, hal ini dapat kita bandingkan melalui proses masa pembangunan serta peningkatan ekonomi negara.

Sekertaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan pemerintahan Indonesia telah mengalami enam kali peralihan kekuasaan, tapi belum pernah sekali pun masa transisi berlangsung mulus.

“Selalu ada peristiwa tak menyenangkan yang melatarbelakangi suksesi kepemimpinan nasional. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berusaha memberikan yang terbaik dengan menyukseskan peralihan kepemimpinan secara terhormat.

Didik pun membeberkan keberhasilan yang dijalankan pemerintahan SBY selama 10 tahun dari berbagai bidang, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hukum, HAM, lingkungan hidup, budaya, pertahanan dan keamanan, politik, bidang ekonomi.

Didik pun membeberkan keberhasilan yang dijalankan pemerintahan SBY selama 10 tahundari berbagai bidang, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hukum, HAM, lingkungan hidup, budaya, pertahanan dan keamanan, politik, bidang ekonomi.

Salah satunya, ialah angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat. Pada 2014 mencapai Rp9,084 triliun. Sementara cadangan devisa mencapai 124,6 miliar dolar AS. Keberhasilan tersebut, seiring dengan capain rasio utang luar negeri yang terus menurun 70 persen lebih, dari 27,8 persen menjadi 7,8 persen.

“Bahkan APBN terus meningkat empat kali lipat. Pendapatan per kapita selama 10 tahun terakhir meroket tajam menjadi 3.049,1 dolar AS. Di antara negara-negara G20, Indonesia berada pada urutan kedua setelah Tiongkok,” tuturnya. Dari segi penanggulangan kemiskinan, lanjut Didik, sebanyak 5,23 persen penduduk Indonesia keluar dari kemiskinan, sehingga sekarang angka kemiskinan berada pada angka 11,47 persen. Perlindungan sosial terhadap warga miskin seperti Raskin dan BLSM.
“Kemudian, 3,6 persen penduduk Indonesia sudah keluar dari pengangguran, dan sekarang berkisar di angka 6,3 persen. Ekspor naik hampir tiga kali lipat. Peningkatan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen,” ungkap Didik.

Selain itu, demokrasi di Indonesia pada era SBY mengalami peningkatan, seperti dimulainya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, kebebasan pers, penegakan hukum, masyarakat sipil yang semakin mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam perubahan arah bangsa menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Sosok Jokowi membawa perubahan bagi bangsa Indonesia ditengah para pemimpin bangsa yang hidup hedonisme dan materialisme. Sifat dan karakter Jokowi harus dijadikan contoh bagi para pemimpin bangsa. Model kepemimpinan Jokowi merupakan dambaan masyarakat Indonesia sekaligus memberikan harapan dimana ternyata masih ada sosok pemimpin bangsa yang mampu dipercaya untuk memegang kekuasaan secara jujur. Wajar Jokowi kini menjadi tokoh yang diharapkan rakyat Indonesia untuk membuat suatu perubahan.

Indonesia sekarang di nahkodai oleh Presiden Jokowi, mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia. Kepopuleran Jokowi dikalangan masyarakat pun tak dapat dihindari.
Pada saat Jabatan Presiden Joko Widodo genap 365 hari menjadi Presiden Republik Indonesia. Genap satu tahun, bersama M Jusuf Kalla, menjadi kepala pemerintahan, menjadi pemimpin bangsa-bangsa yang sungguh majemuk, banyak masalah, dan banyak maunya ini.

Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Jokowi-JK sampai hari ini banyak pihak-pihak lawan politiknya melontarkan penilian buruk pada pemerintaha Jokowi. Bahkan meski Presiden RI ini diolok-olok dan difitnah olehberbagai pihak, semua itu terbantahkan dan satu per satu dibalas dengan bukti kerja nyata dan niat lurus untuk bangsa dan negaranya. Adapun hal-hal yang telah dilakukan adalah : pertama, membangun 13 bendungan besar merata di Indonesia. Kedua, Ganti untung korban LAPINDO. Ketiga, Memberantas NARKOBA. Keempat, Renegosiasi kontrak freeport. Kelima, Pembubaran petral sebagai sarang mafia migas. Kelima, Pembangunan pembangkit tenaga listrik. Keenam, Pembangunan kilang minyak.

Kedelapan, Pembangunan rel kereta api ganda. Kesembilan, Pembangunan pelabuhan kapal/tol laut. Kesepuluh, Pembangunan jalan trans di perbatasan. Kesebelas, Pembangunan perbanyak jalan tol yang terus di kebut. Keduabelas, Pembangunan sejuta rumah murah. Ketigabelas, Jaminan kesehatan, pendidikan untuk warga kurang mampu. Keempatbelas, Pembangunan MRT/LRT di Jabotabek. Trans kereta api di luar pulau Jawa. Kelimabelas, Reformasi sepak bola Indonesia. Keenambelas, Memperkuat KPK, menolak revisi KPK. Ketujuhbelas, Meringkas/ mempersingkat segala bentuk perijinan, meminimalkan celah untuk korupsi. Dan lain-lain.

Dalam beberapa hasil survey menunjukan bahwa beragam indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah, tingkat kepercayaan pada Presiden Jokowi mampu memimpin bangsa ini tetap tinggi dan umumnya warga optimis dan puas dengan kemampuan leadership presiden.

Secara umum, warga menilai bahwa bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar, optimisme masyarakat sangat terlihat, Hal ini merupakan modal politik massa yang sangat penting.

Ini ditunjukkan dengan fakta bahwa mayoritas warga menghendaki Jokowi memimpin sendiri koalisinya.
Begitulah perjalanan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan selama 71 tahun ini, semoga pemerintah dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi negara kedepan.

KOMENTAR FACEBOOK