Marzuki (51) harus tergusur dari tanah warisan ayahnya. Ia dan 17 KK lainnya kalah karena hanya memiliki bukti berupa kwitansi yang diwarisi juga dari orang tuanya yang kini telah tiada. Kini kondisi kehidupan sopir tersebut tidak pasti. Tiga anaknya memilih drop out dari dari bangku kuliah.
Putusan Mahkamah Agung (MA) pada Maret 2016, merupakan kabar buruk bagi 18 KK warga Gampong Bungkah, Kecamatan Muara batu, Aceh Utara. MA memenangkan gugatan Said Zainon (almarhum) atas tanah yang sejak 1963 diwarisi oleh 18 KK dengan bermodal kwitansi pembelian tanah.
Usai digusur, Marzuki tidak tahu harus membawa kemana istri dan tujuh buah hati mereka. Hingga akhirnya ia membawa keluarganya untuk berteduh pada sebuah gubuk, bekas pabrik batu bata yang terletak di tepi pantai.
Kondisi tambah berat. Nurhayati (43) pun harus ikut turun tangan membantu ekonomi keluarga. Salah satu putranya yang bernama Syahrul Ramadhan (26) sudah lama menjadi nelayan pasca keluar dari kampus. Kini, dua orang lagi, M. Hanafiah (21) dan Fitriani (18) harus drop out dari bangku kuliah. Tidak ada pilihan lain. ketiganya harus berkorban untuk empat adiknya yang lain, masing-masing Nur Mala Sari (16) kelas 1 SMA N 2 Kusuma Bangsa Muara Batu, Muhammad Rajab (15) kelas 2 SMP N 2 Muara Batu, Firda dewi (13) kelas 5 MIN Alue Beunot, Lancang Barat, Kec Dewantara, dan Nur Asyifa (10) kelas 3 MIN Alue Beunot, Lancang Barat, Kec Dewantara.
Kepada aceHTrend, pada awal September, Marzuki bercerita, tanah yang mereka duduki sebelum digusur merupakan tanah yang dibeli dari Usman Hanafiah (Almarhum) oleh ayahnya Marzuki yaitu Alamsyah Abdul Rahman (Almarhum) dengan harga RP 25.000 pada tahun 1963 dan luas tanah tersebut 35 x 55 Meter. Kala itu keduanya tidak membuat surat tanah. Perjanjian jual beli hanya di atas selembar kwitansi.
Sebagai bagian dari kaum dhuafa di Aceh Utara, Marzuki tidak memiliki modal untuk membeli lahan baru. Ia digusur tanpa kompensasi apapun. Hanya tepi pantai yang tak bertuan, menjadi tumpuan sementara. Jaraknya hanya 50 meter dari bibir pantai.
“Setelah pengusiran, saya tidak punya tempat tinggal, dan terpaksa pindah ke tepi laut yang kebetulan ada tempat sal bata yg tidak dipakai lagi. Saya jadikan gubuk untuk berteduh,”Kata Marzuki.
Nurhayati pun harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarga terutama kepada empat anaknya yang masih bersekolah. Nurhayati bekerja mencetak batu bata yang tidak jauh dari gubuk tempat mereka berteduh. Ia menerima upah 40 rupiah per satu cetakan, terkadang penghasilannya Rp 12.000 sampai dengan 20.000 perhari.
“Untuk empat anak kami yang bersekolah, harus ada 20.000 tiap hari. Uang sebanyak itu kami bagi sesuai skala prioritas,” ujar Nurhayati.
Bupati Aceh Utara Tidak Pernah Menjenguk
Marzuki sempat bergembira, usai digusur, tersiar kabar bila Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib akan menjenguk.
“Kabar itu saya terima dari Camat Muara Batu yang datang membawa mie instan,beras, telur dan tenda. Katanya kala itu, bupati akan membangun barak penampungan,” kisah Marzuki.
Marzuki sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah, setidaknya bisa melanjutkan sekolah anaknya yang sekarang lagi menduduki jenjang pendidikan SMA,SMP dan SD, dan tiga anaknya lagi sudah tidak bisa melanjutkan pendidikan di perguruaan tinggi karena faktor ekonomi pasca pergusuran tersebut.
***
Geuchik Gampong Bungkah, Hasan Ismail mengatakan sudah beberapa kali mengajukan permohonan untuk korban penggusuran agar segera disediakan barak untuk berteduh,tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda permohonan itu akan dikabulkan oleh pemerintah.
“Sudah beberapa kali kami usulkan untuk memberi bantuan terhadap warga yang digusur di Gampong Bungkah, tapi sampai sekarang kami belum menerima tanggapan dari pemerintah daerah,”kata Geuchik Hasan.
Camat Muara Batu Andri S.STP. M.Kesos yang dihubungi AcehTrend.co,Sabtu (3/9/2016) mengatakan proses eksekusi lahan warga di Gampong Bungkah merupakan tanah pribadi, bukan milik negara. Oleh karena itu tidak ada sistem merelokasi masyarakat, dan pemerintah daerah sebelumnya sudah memberi bantuan masa panik, yaitu bantuan sembako kepada korban tersebut.
“Tanah yang dieksekusi milik pribadi bukan milik negara, dan Pemda pun tidak bisa melakukan relokasi, jika pun memberi bantuan rumah, korban itu sendiri tidak memiliki lahan, disitulah kendalanya,” jelas Camat Muara Batu.
Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan Said Zainon (almarhum) terhadap Hanafiah dkk (almarhum) yang diajukan pada tahun 1963, setelah kasus itu disidangkan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe (sebelum pemekaran) dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
MA mengabulkan permohonan penggugat dalam musyawarah pada 25 Januari 2007, yang dipimpin Dr H Parman Soeparman bersama dua hakim anggota H Abbas Said SH dan R Imam Harjadi dan panitera Elnawisah MH. []
