Penyaluran Qurban Bupati Bireuen Sarat Kepentingan Pilkada 2017

Kegiatan penyaluran bantuan sosial berupa sejumlah uang untuk pelaksanaan kurban ke sejumlah gampong yang dilakukan oleh saudara Bupati Bireuen sarat dengan propaganda politik, proses penyaluran dan pelaksanaannya dilapagan juga terkesan kacau balau dan terlanjur di paksakan.

Perlu diketahui, dalam proses pembahasan anggaran KUA – PPAS Perubahan Tahun 2016 yang masih belum selesai pembahasannya antara Badan Anggaran DPRK Bireuen dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen (TAPD), kami dari Badan anggaran sudah mengambil kesimpulan dan memerintahkan kepada TAPD untuk menghentikan / menunda item kegiatan tersebut karena tidak memiliki dasar hukum penganggaran dan pelaksanaannya, serta mengkangkangi Permendagri 39 Tahun 2012 yang mengatur tentang tata cara penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial. Akan tetapi saudara bupati masih juga membandel dan melanjutkan penyalurannya.

Sementara itu, proses penyalurannya di lapangan juga memicu masalah, salah seorang geuchik di Kecamatan Jeumpa menelpon dan mempertanyakannya kepada saya berkenaan dengan bantuan tersebut, ini mengindikasikan kalau saudara bupati gagal paham menyangkut penyaluran bantuan sosial tersebut.

Dari data sejumlah gampong yang menerima bantuan sosial tersebut terkesan sarat dengan muatan politis, seperti apa yang di ungkapkan oleh salah seorang geuchik di Kecamatan Jeumpa.

Sebenarnya kami di Badan Anggaran sudah merencanakan untuk memindahkan alokasi anggaran tesebut ke item bantuan kepada anak yatim dan melanjutkan program pembangunan rumah kaum dhuafa.

Seharusnya bupati sebelum mengeksekusi kegiatan ini, H. Ruslan terlebih dahulu berkonsultasi dengan para ulama dan jajaran MPU menyangkut asbabun nuzul sebuah kegiatan qurban, mengingat ini satu agenda yang sakral. Saudara Bupati jangan hanya menempatkan para Ulama saat di atas panggung kampanye politik saja, tapi seyogyanya peran ulama perlu dilibatkan dalam hal-hal yang sakral seperti ini.

Muchlis Rama
Anggota Badan Anggaran DPRK Bireuen.