Kita Gagal Melakukan Rekrutmen Politik yang Baik di Aceh

Dalam doktrin rekrutmen politik yang umum, salah satu tugas partai politik adalah melaksanakan rekrutmen calon-calon pemimpin politik masa depan, apakah untuk jalur eksekutif maupun legislatif.

Para kader partai yang potensial diarahkan untuk menjadi presiden, gubernur, bupati atau walikota. Sedangkan untuk jalur legislatif juga demikian, kader-kader partai politik harus diarahkan untuk menjadi legislator handal pada level nasional, propinsi hingga kabupaten.

Itulah salah satu tugas suci partai politik yang selama ini, menurut saya, masih belum berhasil dilakukan dengan baik oleh partai politik. Dan itu juga jawaban kenapa banyak pejabat politik selama ini lebih banyak membuat masalah daripada berkarya.

Secara umum, partai politik masih suka main comot “kader” dari sembarangan kalangan. Partai politik seperti ini maunya enak saja, sehingga cenderung memilih kader hanya berdasarkan faktor pragmatis, yaitu uang, dan ketenaran.

Siapa yang memiliki uang? Mereka adalah para pengusaha kaya, para mantan pejabat kaya, atau para figur terkenal lainnya.

Siapa yang memiliki ketenaran? Mereka adalah para artis sinetron, bintang film, olahragawan dan berbagai profesi yang dekat dengan publisitas.

Soal kapasitas kepemimpinan, kenegarawanan dan keterampilan mengelola negara tidak menjadi prioritas. Itulah sebabnya kita terus menerus gagal menemukan pemimpin sejati di negara ini.

Partai politik juga berkewajiban melakukan pendidikan politik untuk kader-kader yang direkrut. Disitu antara rekrutmen politik dan pendidikan politik terkait. Tujuannya untuk mendidik kader-kader pilihan bukan hanya sebagai politisi tetapi juga negarawan.

Mereka haruslah berasal dari individu yang memiliki latar pendidikan yang baik, pelatihan yang cukup, dan pengalaman yang banyak dalam soal kepemimpinan, manajemen, moral, politik, organisasi dan lain-lain.

Jika rekrutmen dan pendidikan politik ini berhasil maka parpol tidak lagi memungut “kader” dari pinggir jalan, lalu dengan modal uang serta popularitas diberikan kepada rakyat untuk dipilih.

Di Aceh, kita juga masih gagal melakukan rekrutmen politik yang baik. Dalam Pilkada 2017 ini , kita memiliki tiga calon dari jalur partai politik yang bertarung dalam kontestasi gubernur dan calon wakil gubernur.

Pertanyaannya, apakah mereka memang jauh-jauh hari disiapkan oleh partai politik sebagai calon pemimpin Aceh, sehingga sekarang dianggap siap bertarung? Atau mereka dipilih oleh partai politik karena faktor pragmatis saja? Adakah politik kita sedang sakit? Mari kita renungi!

KOMENTAR FACEBOOK