Hantu Neurobehavior

Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakut Umum Daerah Zainol Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, dengan kata “keramat” Neurobehavior, telah memaksa sejumlah bakal calon bupati di Aceh harus berhenti. Tak terkecuali H. Saifannur, S.Sos, yang merupakan taipan Kota juang.

Neurobehavior adalah “maut” politik bagi Saifannur. Istilah medis itu lebih berbahaya dari isu ijazah palsu, dugaan korupsi, dugaan beristi siri di Yogya karta dan daerah lainnya di Jawa yang akhir-akhir ini menerpa beberapa calon peserta pilkada 2017. Karena Neurobehavior ibarat kartu merah dalam sepakbola. Pemain harus keluar lapangan.

Tanpa Neurobehavior, H. Saifannur adalah kompetitor yang berada di atas angin. Ia punya punya banyak keunggulan. Punya modal, memiliki kendaraan politik yang lumayan kuat serta punya pengaruh. Tingkat elektabilitas pun, tidak terpaut sangat jauh dengan Teungku H. Muhammad Yusuf (Tu Sop) yang sejauh ini tetap duduk di puncak survey sebagai kandidat paling populer di Bireuen.

Bila ibarat pertandingan liga, klasemen tetap berjalan, namun Saifannur sudah terkena kartu merah dan harus duduk di bangku di pinggir lapangan. Namun karena ia merasa dikartu merah dengan penuh “jebakan batman”, ia pun tak mau duduk di bench. Ia bergerak aktif mencari “keadilan”.

Lalu bagaimana hasilnya? Belum jelas. Sebagai pelaksana, KIP Bireuen tentu tidak bisa menunggu, mereka tetap menjalankan tahapan.

***
Bila Saifannur benar-benar tak bisa lagi berpartisipasi, maka pesta demokrasi di 2017 akan kurang menarik. Sebagai kandidat yang punya power, Saifannur adalah oase di pilkada kali ini. Ia adalah “air” yang ikut memberikan sentuhan manis pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Terlepas dari itu semua, bahwa uji tes kesehatan bagi para kandidat, terlihat akan sangat memukul para bakal calon peserta. Uji tersebut yang diselenggarakan di tengah jalan, membuat banyak orang merasa dirugikan. Modal sudah banyak tersebut, namun tiba-tiba keputusan medis menafikan semua upaya lainnya.

Tentu, bila mau mengukurnya dengan nilai nilai keadilan, akan ada pihak yang merasa tahapan pemilu sangat merugikan mereka. Bakal kandidat yang sebelumnya telah “berdarah-darah” mengiklankan diri, kemudian dipaksa keluar gelanggang dengan sera merta.

Namun benarkah tahapan pemilu dirancang dengan tidak matang? Tentu saja tidak benar beranggapan demikian. Tahapan pemilu sudah cukup bagus. Letak persoalannya ada pada cara peserta penyikapi tahapan pemilu.

Demokrasi kita saat ini, sebagian besar digerakkan oleh kesadaran ekonomi. Kematangan perencanaan politik kerap tidak begitu diperhitungkan. Uang dan jumlah massa sudah dikerahkan, padahal sang balon belum dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan nomor urut.

Ah, neurobehavior benar-benar menjadi hantu bagi siapapun, di tengah kegamangan para kandidat menyikapi pilkada. []

KOMENTAR FACEBOOK