“Money” Politics dan “Cost” Politik

“Jangan lupa, dalam prosesnya, uang juga mengalir kepada Partai Politik tertentu, anggota tim pemenangan, bahkan dalam banyak kasus mengalir sampai kepada penyelenggara dan pengawas Pemilu atau Pilkada.”

Beruntung saya memiliki akses kepada sebuah lembaga penelitian yang melakukan survey tentang proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh tahun 2017. Lembaganya tak perlu saya sebutkan. Salahsatu point yang disurvey dan menarik minat saya membahasnya adalah terkait politik uang atau “money politics”. Istilah politik uang ini merupakan salah satu kosakata paling sentral dalam aktivitas politik dimanapun di dunia yang digunakan untuk menjelaskan praktik transaksi uang dalam usaha mendapatkan suatu jabatan di dalam pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Money Politics” adalah suatu istilah Inggris untuk menyebutkan; “Satu situasi atau sistim politik dimana para politisi akan memperhatikan kepentingan suatu kelompok tertentu sebagai imbalan dukungan keuangan”. Di Indonesia, istilah ini secara sederhana dimaknai sebagai “uang politik”, yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada pemilih untuk kepentingan kandidat jabatan legislative atau eksekutif. Dalam praktiknya, Politik Uang ini diangap sebagai hal negative, tetapi diterima sebagai suatu “keniscayaan” yang tidak bisa dihindari dalam suatu kontestasi politik.

Yang menarik dari data survey ini, ternyata hampir mayoritas dari seluruh wilayah Aceh yang disurvey (ada 20 daerah yang melaksanakan Pilkada Kabupaten/Kota) memiliki angka “money politics” yang tinggi. Maksudnya, warga masyarakat di daerah tersebut “menyetujui” bahwa pemberian sejumlah uang atau benda materi lainnya sebagai hal yang bisa diterima, meskipun hal tersebut terkait dukungan suara terhadap kandidat tertentu yang memberikan uang dan benda-benda tersebut. Artinya, pemilih setuju atau malah mengharapkan, agar para Calon Legislatif atau Calon Eksekutif memberikan kepada mereka sejumlah uang atau benda-benda materi lainnya, sebagai “prasyarat” dukungan suara yang akan diberikan kepada kandidat tersebut. Di dalam pertanyaan survey juga diberikan urutan benda-benda materi manakah yang paling disukai, ternyata jawabannya adalah: “Uang”, dan menyusul benda-benda materi lainnya, seperti pakaian, makanan, sajadah, kain sarung, dst. Sedangkan yang paling tidak disukai dalam survey ini menyebutkan: “Jam Dinding”.

Angka yang membuat saya terhenyak dan membawa pikiran melayang jauh pada soal-soal lebih sosial lebih pelik adalah tingkat persentase “money politics” ini mencapai di atas 70 persen. Maknanya adalah; sebanyak diatas 70 persen pemilih di daerah yang disurvey menyetujui tindakan pemberian uang dan benda materi dalam proses Pemilu atau Pilkada. Daerah yang yang mencapi angka 70 persen ini mewakili seluruh daerah pesisir Timur-Utara, Kawasan Tengah Pegunungan dan kawasan Barat Selatan. Meski tidak semuanya, tetapi tidak ada kawasan yang politik uang-nya, dibawah 50 persen. Gawat!

Logika dari angka tersebut di atas adalah: Bahwa setiap kandidat yang ingin memenangkan suara terbanyak, berarti dia harus menyediakan uang dan benda materi pendukung lainnya agar mendapatkan jaminan suara dari pemilih. Atau 70 persen dari calon pemilihnya mengharapkan uang dan pemberian lainnya. Tidak hanya sampai di situ, angka itu juga menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah uang yang dimiliki dan siap ditaburkan kepada calon pemilih, semakin kecil peluang untuk menang. Sebaliknya semakin banyak uang yang ditebarkan semakin besar peluang untuk menang. Konsekuensi dari situasi ini adalah, bahwa potensi kemenangan terbesar di wilayah tersebut akan diraih oleh kandidat yang paling kaya atau paling banyak uang, atau setidaknya paling banyak menebarkan uang. Disinilah istilah “money politics” menemukan makna sejatinya, sebagai suatu permainan uang.

Dalam situasi yang saya gambarkan di atas, ternyata politik tidak lagi menjadi monopoli para politisi atau para kandidat, melainkan setiap orang yang terlibat dalam proses Pilkada atau Pemilu, bahkan juga sampai kepada level terakhir, yaitu masyarakat atau para pemilih. Jangan lupa, dalam prosesnya, uang juga mengalir kepada Partai Politik tertentu, anggota tim pemenangan, bahkan dalam banyak kasus mengalir sampai kepada penyelenggara dan pengawas Pemilu atau Pilkada. Semuanya terlibat dalam lingkaran distribusi uang atau pemberian lainnya dari sumber utama; Kandidat dan donatur. Beginilah drama dari politik uang terjadi.

Selain istilah “money politics”, adalah lagi istilah yang umum diketahui yakni; “cost politics” yang bermakna “biaya politik”. Uang atau biaya ini sebenarnya masih dianggap wajar dan normal, dimana setiap kegiatan politik tentu membutuhkan biaya, misalnya biaya pertemuan, iklan, makan minum dalam pertemuan, sampai pada honor para pekerja profesional yang terlibat sebagai anggota tim pemenangan masing-masing kandidat. Adakalanya para politisi mencoba menyamarkan tindakan “money politics” sebagai “cost politics”, tetapi tentu saja hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena makna dari kedua istilah itu dalam praktiknya jelas berbeda.

Terlepas apakah itu “Politik Uang” atau “Biaya Politik”, semua kegiatan politik dimulai dari uang dan berujung pada uang. Inikah politik yang kita idam-idamkan? Entahlah, tetapi faktanya kita sedang hidup di zaman seperti ini. Ideologi, Idealisme, dan atribut-atribut mulia lainnya, seakan hanya menjadi pelengkap dari aktor utama politik itu sendiri, yaitu; Uang. Ternyata para filosof, ilmuwan, negarawan, politisi dan agamawan pun gagal mendefinisikan ulang politik sebagai suatu kemuliaan. Sehingga kita hampir-hampir, atau malah sudah meyakini bahwa politik adalah bisnis. Akan kemanakah masa depan politik kita? Mungkin harus kita tanyakan “pada rumput yang bergoyang”. []

KOMENTAR FACEBOOK