Panwaslih Diminta Bertindak Cepat dan Tegas

Komisioner Panwaslih Aceh, Irhamsyah,SH Sumber foto: FB Irhamsyah

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Sejumlah kandidat yang tidak lulus pemeriksaan kesehatan beberapa waktu yang lalu meminta Panwaslih Aceh bertindak cepat dan tegas dalam menyelesaikan persoalan terkait gagalnya sejumlah bakal calon yang tidak lulus tes kesehatan. Pihak Panwaslih mengaku terus mengirim surat kepada KIP Aceh untuk mendapatkan berkas berkas-berkas pasangan calon dari tim kesehatan, dan semua ini akan di proses sesuai hasil temuan untuk ditindak lanjuti.

“Apabila nanti setelah kita kaji dan klarifikasi sesuai aturan dan prosuder berarti itu benar adanya, tapi kalau tidak sesuai maka pihak Panwaslih Aceh akan mengeluarkan putusan yang adil bagi kandidat atau pelapor,” ujar komisioner yang membidangi Divisi Humas dan Sosialisasi di Panwaslih Aceh, Irhamsyah,SH.

Hanya saja Irhamsyah,SH juga mengatakan pihak Panwaslih masih menunggu KIP Aceh mengeluarkan keputusan dan penetapan resmi terkait hal tersebut.

“Banyak masyarakat dan kandidat yang ingin segera melaporkan kepada Panwaslih, terkait hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak IDI, BNN, HIMPSI di RSUZA Banda Aceh beberapa waktu yang lalu, namun sesuai dengan UU kita harus menunggu putusan KIP, dan
sampai saat ini KIP belum mengeluarkan surat keputusannya,” pungkas Irhamsyah kepada aceHTrend Rabu, (5/10/2016) yang lalu di Banda Aceh.

Bawaslu Pusat
Para bakal calon kepala daerah di Aceh yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan bisa segera mengajukan sengketa pemilihan. Mereka tidak perlu menunggu penetapan calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum setempat pada 24 Oktober 2016.

”Sengketa ini tak perlu menunggu penetapan calon (kepala daerah) oleh KPU,” ujar komisioner KPU, Ida Budhiati, di Jakarta, Selasa (4/10).

Baca: Hasil Uji Kesehatan Bisa Menjadi Objek Sengketa

Penyelesaian sengketa pemilihan diajukan untuk kebijakan di luar penetapan pasangan calon. Hasil uji kesehatan bisa menjadi obyek sengketa sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Penggugat bisa mengajukan bukti awal kepada Bawaslu atau Panwaslu setempat. Putusan Panwaslu atau Bawaslu ini, kata Ida, bersifat mengikat bagi KPU. []

KOMENTAR FACEBOOK