Bupati Panglima, The Real Tiroisme

Dalam banyak catatannya, baik berupa buku, artikel, makalah, ceramah, dan rekaman Wali Neugara Aceh (Alm) Tengku Hasan Muhammad di Tiro telah menulis banyak hal terkait sikap dan paradigma untuk menjadi seorang Aceh yang semestinya, apakah itu ditulis saat ia masih dalam balutan nasionalisme Indonesia, Melayu maupun Aceh. Sehingga jika disimpulkan, dari ragam pemikiran dan berbagai pandangannya itu akan melahirkan satu nilai inti (core value) dari gagasan beliau untuk Aceh masa lalu, masa sekarang dan masa depan.

Nilai inti dari pemikiran dan gagasannya tersebut adalah; Turi Droe (identitas), Teuöh Droe (kualitas), Teusöe Droe (superioritas) dan Meuadôe Aa (pluralitas). Empat pondasi inilah yang menjadi nilai inti (core value) dari ajaran pemikiran Tiroisme yang telah diletakkan oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Hal ini, sebagaimana penulis sampaikan dalam diskusi ilmiah tentang Tiroisme yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala (BEM FISIP Unsyiah) Banda Aceh beberapa waktu lalu.

Maka, pasca perdamaian Aceh (MoU Helsinki) ketika seluruh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bertransformasi dari perang gerilya ke perang politik, bahkan sesudah 11 tahun perdamaian Aceh, secara holistik pengikut Wali Neugara telah mendominasi pemimpin politik dari kalangan GAM dalam ragam jabatan publik di Aceh menjadi menarik untuk ditelaah dengan kerangka Tiroisme seperti saya sebutkan diatas. Menariknya, untuk para pasukan khususnya pasukan elit jebolan Tripoli, yang ketika berada di Aceh menjadi para Muallem (pelatih) new generation GAM di Aceh, pasukan elit yang kerap kita sebut “Eks Libya” ini adalah yang dulu pernah diajarkan langsung oleh Tengku Hasan di Tiro di Camp Tajura, Tripoli (Libya).

Hal ini menjadi indikator dan barometer sejauh mana para Tiroist itu menerapkan serta mampu menerjemahkan konsep Tiroisme-nya sang Wali Neugara Aceh Tengku Hasan di Tiro dalam mengisi ruang perdamaian untuk mengejar pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan kepada rakyat Aceh hari ini agar mampu bersanding dengan daerah lainnya di Indonesia.

Salah satunya adalah Tgk. Sarjani Abdullah pemilik nama sandi (Awan), ia merupakan salah satu Muallem angkatan tahun 1987 Camp Tajura yang pernah berdiri dalam jajaran formasi pengawal pribadi Presiden fenomenal di Timur Tengah; Kolonel Muammar Khadafi, yang kerap disebut “The Grazy Dog” oleh musuhnya Amerika dan para sekutunya. Adrenalin penulis seakan terpacu dalam merekontruksi ulasan artikel ini. Walaupun tidak bisa dinafikan, banyak alumni Libya lainnya yang tidak kalah menarik untuk dianalisa seperti Muzakir Manaf (Muallem), Kamaruddin (Abu Razak), Aiyub Abbas (Abuwa Muda), Darwis Djeunib, Ridwan Abu Bakar (Nektu), Tgk. Sulaiman (Abeuk) atau Zainuddin (Reagon) yang dikenal dengan Ahli Sandi, dan para Muallem lainnya. Tetapi, dalam konstelasi politik Aceh saat ini hanya sedikit dari para Muallem (alumni Libya) yang ikut dalam bursa calon (Gubernur, Bupati dan Walikota) dalam Pilkada 2017 mendatang.

Menariknya lagi, Sarjani Abdullah yang saat ini menjabat sebagai incumbent Bupati Kabupaten Pidie adalah sosok Muallem yang dimajukan untuk kedua kalinya dengan posisi dan komposisi yang sama oleh Partai Aceh dan dengan pasangan yang sama pula yaitu (M. Iriawan, SE) dari kalangan birokrat murni. Lantas, dalam benak penulis muncul pertanyaan; Ia punya kekuatan, konsep dan modal pembangunan apa, hingga ia percaya diri (confident) dan dipercayai serta berani untuk mencalonkan diri kembali dan bertahan dengan pasangan yang sama?

Saat artikel ini penulis narasikan karena sikap penasaran akan sosoknya yang misterius, saya mencoba melakukan analisa dengan menggunakan referensi pustaka (arsip) dan media tentang kiprah Sarjani Abdullah, baik ketika dalam GAM maupun saat menjadi Bupati sekarang ini. Karena informasi tentang dirinya sangat sedikit bahkan ia dulu dikenal sebagai salah satu Penglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang jarang muncul ke ranah publik (misterius) untuk melengkapi hiruk pikuk dinamika kegaduhan konflik milIter tatkala konflik melanda Aceh.

Untuk pertama kalinya, namanya mencuat pada saat 25 Januari 2003. Saat itulah, Sarjani Abdullah alias Tgk. Awan yang menjabat Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka Wilajah Pidie dilantik oleh Muzakir Manaf sebagai Panglima Wilayah menggantikan Kamaruddin (Abu Razak) yang dipromosikan sebagai Komandan Operasi GAM Pusat dalam Rapat Neugara Komando Tiro di Alue Dua, Nisam Aceh Utara. Rapat ini bukanlah rapat biasa, karena rapat pemantapan struktur organisasi militer-sipil ke shadow state (negara bayangan) dan Struktur Teritorial Perang setelah perdamaian hendak wujud di Aceh. Tercatat, ini adalah rapat kedua Gerakan Aceh Merdeka setelah Deklarasi Stavanger, Norwegia pada 22 Juli 2002. Bahkan, pelantikan Sarjani Abdullah kala itu menimbulkan reaksi langsung dari Panglima TNI yang dijabat oleh Jenderal Endriartono Sutarto, pasalnya perombakan struktur GAM saat itu dilakukan setelah kesepakatan Jenewa diteken pada 9 Desember 2002.

Akhirnya, setelah MoU Helsinki ditanda tangani dan GAM muncul sebagai kekuatan politik baru di Aceh, Sarjani Abdullah lantas dipercayakan oleh masyarakat kabupaten Pidie melalui proses Pilkada 9 April 2012 dan secara resmi pada 12 Juli 2012 ia dilantik oleh Gubernur Aceh (dr. Zaini Abdullah) sebagai Bupati Kab. Pidie. Memimpin Pidie dengan segala keunikannnyan bukanlah hal mudah, Pidie bisa dikatakan sebagai sentral politik bagi Aceh. Disanalah turbulensi politik Aceh (disamping Pasee dan Peureulak) sering diledakkan menggetarkan seluruh kabupaten lainnya di Aceh.

Di tangan Sarjani Abdullah, Kabupaten Pidie kembali ke pemerintah on the track. Ya, untuk pertama kalinya Sarjani mampu membawa Pidie meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Aceh setelah Konflik. Hal ini membuktikan, kerja nyata dan sentuhan tangannya tidak hanya sekedar mendidik para kombatan dulunya sebagai petempur sejati (the real fighter), tapi setelah bertransformasi ke politik ia masih mampu membuktikan dirinya sebagai seorang panglima dalam dunia politik dan birokrasi sebagai Bupati dalam pemerintahan. Seakan ia menyadari, bahwa pemerintah adalah alat yang dibentuk oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Konsep politik ini, sebagaimana telah diajarkan oleh Tengku Hasan di Tiro dalam bukunya Demokrasi Untuk Indonesia diresapinya dengan matang. Karena memang, mewujudkan good governance dan clean goverment dalam suatu pemerintahan bukanlah perkara mudah dan tidak bisa hanya sebatas slogan dan jargon semata. Pada tahapan ini, Sarjani Abdullah menyadari kualitas diri (Teuöh Droe) dan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya secara absolut.

Tidak hanya itu, baru-baru ini ia bersama para alim ulama dan masyarakat di Pidie mendeklarasikan Ahlussunnah Wal Jamaah sebagai benteng terakhir pertahanan akidah yang sudah diwariskan oleh indatu Aceh masa lalu. Langkah ini menjadi titik awal untuk mengembalikan Aceh pada umumnya dan Pidie khususnya sebagai negeri yang Baldatun, Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Sikap ini menegaskan kepada kita bahwa idealnya para pemimpin Aceh itu “Jituri droe” (memiliki identitas) sebagai sebuah bangsa dengan identitas Islam yang kuat dan berakar (Ahlussunnah wal Jamaah) sebagaimana sikap yang dideskripsikan oleh sosok Sarjani Abdullah. Karena memang, dengan pondasi inilah dulunya Aceh mencapai kejayaannya dan Jiteusöe Droe (superioritas) dihadapan sejumlah bangsa-bangsa lain di dunia.

Sebagai seorang manusia biasa, tentunya kita tidak memiliki kesempurnaan. Tetapi setidaknya, nilai-nilai dan prinsip dari ajaran Tiroisme ini menjadi pegangan sebagai kekuatan untuk membangun Aceh dengan landasan dan kepentingan rakyat Aceh (Aceh interest) itu sendiri. Observasi penulis, Sarjani Abdullah selaku salah satu tokoh GAM yang dididik oleh Tengku Hasan di Tiro memiliki semangat dan konsistensi terhadap ajaran Tiroisme untuk membangun Pidie menjadi lebih baik. Semangat itu telah mendapat kepercayaan dari 40 kursi Legislatif milik 7 Partai Politik di DPRK Pidie untuk mendukung ia dan pasangannya sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie dalam bursa Pilkada 2017-2022 mendatang, sejumlah partai politik itu adalah Partai Aceh (23 kursi), NasDem (5 kursi), Demokrat (3 kursi), Gerindra (4 kursi), Golkar (3 kursi), PKS (1 kursi) dan PDA (1 kursi). Fantastis!

Mendapat dukungan dari Partai Politik pemilik kursi di DPRK adalah bukti kedewasaan politik Sarjani, ia sadar membangun Pidie tidak mampu secara parsial, tapi harus menggunakan semua elemen politik dan seluruh stakeholders (Meuadoe Aa – Pluralitas) untuk masa depan Pidie yang lebih menjanjikan. Terlepas dari apapun, kemampuan style dan rhytme komunikasi politik yang diperankan Sarjani, telah membuktikan bahwa tidak ada calon Bupati kabupaten lain di Aceh yang mampu melakukan hal serupa dengan dirinya.

Dalam gagasannya, seorang Tiroist seperti Sarjani menyadari bahwa kemakmuran dan kesejahteraan itu hanya bisa dicapai dengan konsep Saböh Hateé, Saban Pikeé, Sadjan Sabeé ngön Meudük Sareé (Satu ideologi, satu metode, satu ikatan dan musyawarah) sebagaimana falsafah Tiroisme itu sendiri. Maka, bila falsafah dan nilai (value) ini terdapat dalam hati setiap pemimpin Aceh (Hana peuglah peutjôk droe) seperti sosok Sarjani, tentu tidak ada alasan untuk tidak berani memimpin kembali!

KOMENTAR FACEBOOK