Abusyiek & Riwayat Tiga Nama

Pidie tiba-tiba riuh bak pasar pagi tempat para Nyak-Nyak menjual sayur mayur. Satu nama kini disebut-sebut dalam berbagai diskusi politik. Abusyiek. Ya, lakap yang disandang oleh Muhammad Sufi bin Ahmad alias Elfinur Ahmad alias Roni Ahmad, kini menjadi trending topic.

Andaikan bukan karena pilkada 2017, sungguh tidak akan ada pihak yang akan riuh dengan dugaan penggunaan dokumen palsu oleh Abusyiek. Namun karena ia telah mendaftar ke KIP Pidie, maka para pihak yang menginginkan agar pilkada berjalan jujur, adil, demokratis serta berkualitas, tentu merasa “terganggu” dengan dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Abusyiek.

Dalam dokumen resmi dan aspal yang diklaim resmi, Abusyiek menggunakan tiga nama berbeda. Pertama, ia tercatat sebagai pemegang Pasport WNI dengan Nomor B 209006 menggunakan nama Muhammad Sufi bin Ahmad. Ini tercatat saat dia melintas ke Penang, Malaysia hingga kembali ke Indonesia.

Kedua, Ijazah/STBB jenjang sekolah Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) miliknya dinyatakan hilang tahun 2000. Saat itu, nama di ijazah tersebut tertera Elfinur Ahmad dan pada tanggal 20 Oktober Elfinur Ahmad, memberi kuasa penuh pada Tarmizi untuk memproses pengganti ijazahnya yang telah hilang.

Ketiga Abusyiek juga memegang ijazah dari Pesantren Ashabul Yamin Grong Grong Pidie, pimpinan Tgk M Yacob. Ijazah Tingkat Tsnawiyah di peroleh Desember 2008, dan Ijazah tingkat Aliyah (MAN) diperoleh Desember 2011. Nah, benarkah itu ijazah seperti yang tertera dengan nama Roni Ahmad, pemegang Nomor Induk 090 dari Ijazah Tsanawiyah hingga Aliyah?

Pada tanggal 30 September 2016 dengan Surat Nomor: B-2453/KK.01.05/PP.07/06/2016, Fadhli S.Ag Pelaksana Harian Kepala Kemenag Kabupaten Pidie, membuat daftar penting nama-nama pesantren di Pidie. Tujuannya untuk memastikan pemegang hak, yang dapat mengeluarkan ijazah secara resmi dan diakui kesederajatannya.

Pesantren Ashabul Yamin Grong Grong Pidie di urutan daftar ke 31. Pesantren yang terletak di Gampong Karieng, Kecamatan Grong Grong ini, memegang Izin Operasional dan serta merta mengeluarkan ijazah, Nomor: KD.01.05/PP.00.7/17/2016. Padalah, pesantren ini baru berhak mengeluarkan ijazah tanggal 15 Januari 2016 hingga 15 Januari 2021.

Untuk dua ijazah terakhir –tsanawiyah dan aliyah– bisa jadi bahwa itu ijazah asli yang dimiliki oleh bersangkutan. Namun diterbitkan oleh lembaga yang tidak dibenarkan mengeluarkan ijazah. Tentu ini masalah. karena bila tidak sah, maka posisinya sama seperti sertifikat seminar yang dikeluarkan oleh organisasi seuk keudeh lom.

Namun sayangnya “fakta” tersebut tidak cukup untuk meyakinkan jajaran KIP dan Panwaslih Pidie. Mereka tetap pada sikap bahwa untuk berbagai kejanggalan ijazah tersebut, hanya disebabkan oleh kesalahan ketik saja (clarical error) Wow! Keren.

***
Ketua Koalisi Masyarakat Peduli Pemilukada Jujur, Bersih, dan Adil (KMPA), Mustafa Aiyub, meminta Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pidie harus serius dalam menangani kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Roni Ahmad atau Abusyik atau Elfinur atau M. Sufi.

Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 ini, kata Mustafa Aiyub, dilakukan melalui satu atap di mana di dalamnya terdiri dari Kepolisian (Polres Pidie), Kejaksaan (Kejari Pidie), dan Panwaslih Pidie.

“Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum si tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda,” kata Mustafa Aiyub, Sabtu, (8/10/2016), di Beureunuen, Pidie.

Mustafa melanjutkan, penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Roni Ahmad atau Abusyik atau Elfinur atau M. Sufi telah dilakukan oleh Panwaslih Pidie. Lalu, tugas selanjutnya, adalah tugas penyidik kepolisian. Kemudian, pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu tersebut ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada Pengadilan Negeri Sigli.

Kata Mustafa lagi, ada pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu. Selain itu, dalam tindak pidana pemilu, orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan hanya dapat melakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan mengingat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

“Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu,” ungkap Mustafa.

Proses atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilukada, kata Mustafa lagi, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 146 sampai dengan Pasal 150 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilukada. Pasal 146 Ayat (1) berbunyi: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima; Ayat (2) berbunyi: Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi;

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara. Pasal 147 Ayat (1) berbunyi: Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; Ayat (2) berbunyi: Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus; Pasal 148 Ayat (1) berbunyi: Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara; Ayat (2) berbunyi: Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan; Ayat (3) berbunyi: Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima; Ayat (4) berbunyi: Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima; Ayat (5) berbunyi: Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain; Pasal 149 Ayat (1) berbunyi: Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan; Ayat (2) berbunyi: Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa; Pasal 150 Ayat (2) berbunyi: KPU/KIP Provinsi dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Ayat (3) berbunyi: Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

“Intinya, penyelesaiannya tidak tertutup dan tidak berlarut-larut,” ungkap Mustafa. “Mari kita hitung tanggal dan waktu sejak Panwaslih Pidie menyerahkan hasil temuannya (rekomendasi) pada Selasa 4 Oktober 2016 lalu, sebagai salah satu bentuk kontrol sosial atau pengawasan masyarakat.”

***
Namun pada tanggal 10/10/2016) pihak Gakkumdu Pidie menyebutkan bahwa terkait dugaan pemalsuan dokumen oleh Roni Ahmad alia Abusyiek aluas Elfinur Ahmad alias Muhammad Sufi, pihaknya tidak menemukan kasus tindak pidana maupun pelanggaran pemilu.

Pernyataan demikian membuat Ketua Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Jujur, Bersih, dan Adil (KMPA), Mustafa Aiyub, naik darah. Ia menyesalkan pernyataan pihak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pidie terkait dugaan tindak pidana Pilkada yang dilakukan oleh Roni Ahmad alias Abusyiek atau M. Sufi atau Elfinur.

“Di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, proses penanganan tindak pidana Pilkada sudah diatur, baik itu hukum acara maupun materiilnya,” kata Mustafa Aiyub. ”Dengan menggunakan UU itu, pembuktian pidananya lebih sederhana, tidak rumit, pelaporan dan tindak lanjutnya juga lebih cepat,” ujar Mustafa Aiyub, Selasa (11/10/2016) di Sigli.

Ia melanjutkan, ada empat jenis pelanggaran Pilkada yang dimiliki kewenangannya untuk ditentukan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota, yakni pelanggaran administrasi yang diproses di Komisi Independen Pemilihan (KIP), masalah pelanggaran kode etik yang diproses Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sengketa hasil pemilu yang diproses Mahkamah Konstitusi (MK), dan tindak pidana Pilkada dengan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Namun, sebut Mustafa lagi, Panwaslih merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran Pilkada. Selain itu, Panwaslih juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran.

“Panwaslih Kabupaten Pidie tidak transparan dan tidak akuntabel dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Hari ini ngomong A besok ngomong B. Dan kami pikir, Kapolres Pidie, AKBP M Ali Kadhafi SIK, harus sering-sering baca UU Pilkada karena pidana Pilkada berbeda dengan pidana umum. Jangan asal angkat dagu dulu,” ungkapnya.

Dikatakannya lagi, tindakan Panwaslih Pidie yang tertutup tersebut, bertentangan dengan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 12, yang bunyinya: Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan,dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: huruf (a) menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan; huruf (b) membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan.

“Dan, dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 43 ayat (1) berbunyi: Panwaslih Kabupaten/Kota mengambil keputusan melalui rapat pleno. Ayat (2) berbunyi: Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah menyangkut tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Abusyiek:Ijazah Saya Tidak Palsu

Diserang kiri kanan, siang malam, pagi dan sore, membuat Abusyiek tidak nyaman. Ia pun menggelar konferensi pers pada Senin (3/10/2016). Pada temu pers itu ia menjelaskan bahwa semua ijazah yang ia miliki asli dan bisa dibuktikan. Ia mengatakan kasus yang sedang ia hadapi murni karena politik pilkada 2017.

“Semua ijazah saya asli. Ijazah yang saya miliki dikeluarkan oleh Dayah Ashabul Yamin, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie. Sedangkan untuk sekolah dasar, ijazahnya dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Gampong Aree, Kecamatan Indra Jaya, Pidie. Ini ada yang main. Semua tentang upaya penjegalan terhadap saya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perihal nama Elfinur Ahmad menjadi Roni Ahmad, sudah diubah sebelum dirinya maju sebagai balon Bupati Pidie. Itu sudah ditempuh melalui pengadilan.

Ijazah MIN atas nama Elfinur, kemudian untuk ijazah madrasah Aliyah sudah berubah nama menjadi Roni Ahmad. Perubahan itu dilakukan pada tahun 2015 melalui Pengadilan Negeri Sigli. Saya tidak pernah memalsukan ijazah,” ujar Roni.

Selain itu, dirinya juga mengakui sudah menyelesaikan pendidikan tinggi di Dia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES), Banda Aceh. Ia mengatakan, bila saja ijazahnya palsu, bagaimana mungkin bisa diterima di STIES.

“Saya meyakini bahwa ada pigak yang sedang berupaya menjatuhkan saya. Ini terkait erat dengan pilkada 2017. Saya siap menghadapinya,” terangnya.

***
Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Abusyiek pun kian menggelinding. Bukan hanya di Pidie, kasus ini pun sudah menjadi perhatian berbagai elemen di Banda Aceh. Pada konferensi pers baru-baru ini, beberapa elemen meminta polisi dan penyelenggara benar-benar bekerja sesuai aturan yang berlaku, demi terwujudnya demokrasi yang sejati dan pilkada jurdil.

Pun demikian,asas praduga tak bersalah haruslah dijunjung tinggi. Abusyiek tetaplah warga negara yang tidak bisa dikebiri hak politiknya, selama pengadilan belum menetapkan status hukum atasnya bahwa ia telah memalsukan dokumen. []

KOMENTAR FACEBOOK