Di dalam dunia politik modern, media ditempatkan pada posisi strategis sebagai alat komunikasi politik (media as a tools of political communication). Istilah itu sebenarnya agak sedikit kuno jika dibandingkan dengan semakin menguatnya hegemoni media di dalam seluruh aktifitas politik. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penetrasi teknologi komunikasi yang praktis mengubah seluruh tatanan kehidupan sosial manusia. Saat ini media tidak lagi hanya sekadar alat komunikasi politik saja, melainkan juga sebagai “politik” itu sendiri. Sama dengan peran uang, yang tidak lagi sekadar alat pembayaran jasa kegiatan politik, tetapi sudah menjelma sebagai politik itu sendiri (political by it self). Begitulah kuatnya peran media di dalam dunia politik, sehingga seakan-akan politik modern samasekali tidak pernah dan tak bisa berjalan tanpa adanya peran media, terutama media massa.
Pencitraan (Image) adalah salah satu produk utama media sebagai alat komunikasi politik yang ditujukan untuk membentuk citra atau gambaran tertentu di dalam persepsi publik. Pencitraan ini bisa ditujukan pada objek figur politik, partai politik, isu politik dan lain-lain. Citra atau gambaran ini dimodifikasi oleh media sedemikian rupa, sehingga ia bisa mengubah satu persepsi terhadap objek yang sama menjadi bertolak belakang atau berubah hingga 360 derajat. Disinilah kita mengenal istilah “realitas nyata” atau “realitas asli (genuine reality) dan “realitas maya”(virtual reality) atau “realitas palsu” (pseudo reality) yang berupa “realitas media”..
Presiden Jokowi adalah salah satu cerita sukses pencitraan media. Persepsi klasik tentang seorang presiden sebagai sosok yang gagah, agung, perkasa, flamboyan, berpendidikan tinggi dan elitis berhasil diruntuhkan oleh Jokowi dengan penampilan sederhana, pakaian murahan, tubuh kerempeng, serta cara berbicara ala rakyat jelata kebanyakan. Rupanya media massa yang dipakai oleh tim sukses Jokowi memahami betul psikologi massa yang sudah bosan dan jenuh dengan kondisi status-quo di Indonesia, sehingga memerlukan perubahan total. Citra politik yang flamboyan diganti dengan citra politik yang bersahaja. Citra politik yang sakral sekarang menjadi egaliter.
Sosok Jokowi yang dicitrakan oleh media massa pendukungnya ternyata berhasil menciptakan persepsi bahwa, Indonesia tidak memerlukan Presiden yang gagah, berpendidikan tinggi, berpenampilan flambonyan sementara tidak memberikan kesejahteraan. Mungkin Indonesia lebih butuh seorang rakyat biasa yang tahu caranya hidup susah, kerja keras karena suka “blusukan” dan tidak eksklusif. Citra itu berhasil membantu Jokowi memperoleh dukungan suara maksimal 53, 19 persen atau 71 juta suara lebih, untuk menjadi Presiden. Prabowo gagal mencitrakan dirinya sebagai pemimpin Indonesia yang cocok, karena gayanya menaiki kuda dengan keris di punggung, serta gambaran seorang ksatria agung yang gagah perkasa dianggap sudah kuno dan tidak sesuai dengan semangat zaman yang egaliter dan demokratis. Tapi sekali lagi ini hanya soal citra, terlepas apakah substansinya persis seperti itu atau justru bertolak-belakang.
Sebagai contoh, di Aceh, dalam konteks Pilkada tahun 2017, media massa telah membantu Irwandi Yusuf mendapatkan popularitas paling tinggi sebagai kandidat calon gubernur Aceh. Citra seorang “gentleman” yang kemana-mana bisa mengendarai pesawat pribadi, dan dekat dengan rakyat karena gayanya yang blak-blakan tampaknya berhasil membuat elektabilitasnya semakin tinggi. Mungkin orang Aceh sudah bosan dengan citra alim, sopan, dan terdidik tetapi ternyata tidak bermanfaat bagi rakyat, sehingga membangun antitesis terhadap sosok pemimpin yang demikian.
Sementara itu sosok “Mualem” masih kalah pamor dengan Irwandi karena meskipun sama-sama dianggap “manly” dan “meuAceh”, tetapi karena latarbelakangnya sebagai dosen dan lulusan perguruan tinggi di Amerika Serikat dianggap lebih “terpelajar”. Sementara itu Tarmizi Karim, meski belakangan sudah menjadi Doktor, tetapi “brand” yang tercipta justru sebagai seorang mubaligh dan konservatif apalagi didampingi wakil yang berasal dari “era masa lalu”.
Calon lainnya, Apa Karya, tampil sebagai sosok yang “nyeleneh”, melawan arus dan sederhana dalam pemikiran, orang menyukainya sebagai sosok yang memberikan kesegaran di tengah “ketegangan” politik karena statemennya yang sering membuat kita tersenyum. Sementara, Zaini Abdullah, sebagai seorang petahana tampil dengan citra “kebapakan”, karena faktor usia yang sudah sepuh dan gestur politiknya yang “soft”, walaupun bisa keras, kalau dilihat dari caranya melakukan perombakan struktur birokrasi.
Intinya, bahwa apa yang kita persepsikan sebagai gambaran karakter atau sosok dari setiap figur politik sangat ditentukan bagaimana media menyajikan gambaran mereka, serta referensi pembaca terhadap masing-masing figur. Tetapi tentu saja sulit mengetahui, apakah citra yang terbangun dalam realitas media itu, sesuai dengan realitas aslinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga tidak begitu yakin, apakah citra tersebut didesain secara sadar dengan tujuan yang sudah jelas, atau tercipta tanpa sengaja sesuai selera media yang menyajikan berita tentang para figur itu. Sejauh mana sajian itu mengena dengan selera publik juga sangat dipengaruhi referensi sosial, politik, ekonomi, budaya dan tingkat kedekatan (proximity) dari publik yang menerima informasi tersebut dengan figur bersangkutan. Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa medialah yang akan menentukan, citra seperti apakah yang akan terbentuk dalam realitas maya, maupun realitas bayangan.
Tetapi yang penting bagi kita, dan juga bagi para pemilih adalah; Apakah mungkin untuk mendapatkan gambaran atau citra sejati dan murni tentang figur-figur politik yang akan dipilih di dalam Pilkada 2017 mendatang, maupun di dalam Pemilu-Pemilu yang akan kita ikuti? Mungkinkah kita mendapatkan potret yang seindah warna aslinya? Bukan pencitraan palsu yang dimodifikasi oleh media massa sedemikian rupa, sehingga kita tidak bisa membedakan antara “loyang” dan “emas”, antara “lumpur” dan “permata”, dan sulit menentukan mana “madu” dan mana “racun”?. Semua ini tergantung pada tiga hal; Pertama; Tanggungjawab moral dari media massa yang digunakan sebagai alat komunikasi politik,. Kedua: Moralitas politik para calon yang berorientasi pada program dibandingkan retorika, serta, ketiga: Kecerdasan pemilih dalam menelisik, mengamati, dan menentukan pilihan mereka. Tanpa ketiga elemen tadi, maka sudah pasti kita akan terjebak pada pencitraan palsu dari hasil modifikasi media yang tidak bertanggungjawab. Maka tugas utama media dalam konteks ini sangat jelas, mereka harus menyajikan citra seindah warna aslinya. []
