“Pseudo Ideologi” dan Kerancuan Ideologi

Secara sinis, banyak orang mengatakan bahwa sebenarnya ideologi dalam politik telah mati. Tudingan ini secara khusus diarahkan pada perilaku Partai Politik yang ada di Indonesia selama kurun waktu 40 tahun terakhir. Khususnya sejak Soeharto membangun Rezim Orde Baru setelah pemberangusan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan diberlakukannya Asas Tunggal Pancasila. Sejak saat itu pula, segala jenis penyeragaman ala fasisme dipaksakan dalam segala lapangan organisasi kehidupan, khususnya semua organisasi yang terkait politik. Pengaruh dari model pendekatan kekuasaan seperti ini mengakibatkan, Partai Politik di Indonesia sebenarnya sudah kehilangan apa yang disebut dengan “ideologi”. Sementara apa yang difahami sebagai ideologi sebenarnya hanyalah “Pseudo Ideologi”, atau Ideologi Palsu.

Buktinya adalah, semua organisasi di Indonesia, khususnya Partai Politik (Parpol) wajib mencantumkan Ideologi Pancasila sebagai Asas organisasi. Beberapa organisasi yang menolak Ideologi Pancasila sebagai asas, dianggap sebagai “subversif” dan melawan hukum. Contoh yang paling representatif pada waktu itu adalah terpecahnya Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Kelompok HMI yang menolak “Asas Tunggal” membentuk HMI-MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) sebagai bentuk perlawanan. Tetapi gerakan melawan arus ini tidak mampu melawan represi Orde Baru sehingga HMI “Pancasila” tetap bertahan hingga sekarang. Sementara itu, Konstitusi RI juga menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara sedangkan bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Apapun definisinya, terminologi ideologi yang difahami secara umum selalu merujuk pada “ide atau gagasan”. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”; Ide = Gagasan, logi = Ilmu/sains. Secara umum ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Disisi lain ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.

Jika menganalogikan kondisi “matinya ideologi” partai ini dengan istilah agama Islam, ibarat membedakan antara agama: Islam (sebagai tujuan), dengan Tarekat (sebagai jalan atau metodologi). Oleh karena itu, Partai Politik sebenarnya tidak memiliki ideologi tersendiri, karena Ideologi sebagai Asas haruslah Pancasila, sedangkan yang dianggap ideologi selama ini sebenarnya hanyalah “tarekat” atau metodologi kerja partai dalam mewujudkan NKRI dan mempertahankan Pancasila. Itulah sebabnya saya lebih cenderung mengatakan; Ideologi telah mati bagi Partai Politik di Indonesia, dan apa yang dianggap ideologi hanyalah: “Pseudo Ideologi” atau ideologi palsu.

Apa yang disebut dengan Partai Nasionalis, Partai Agama, maupun Partai Sosialis dan lain-lain, di Indonesia hanyalah “brand” atau “cap dagang” dari Partai Politik, agar dapat diidentifikasi perbedaannya antara satu dengan yang lain. Sedangkan secara asas, ideologi tetap Pancasila. Itulah sebabnya, sikap, perilaku, konsep tindakan dan manifestasi perilaku Partai Politik di Indonesia relatif tidak bisa dibedakan secara Konseptual-Paradigmatik pada tingkat operasional atau politik praktis. Apa yang menjadi gagasan dan ide dari masing-masing partai dalam perubahan konseptual tidak bisa diidentifikasi secara logis.

Tetapi, yang menyedihkan, dalam praktiknya banyak juga kontradiksi dalam mengamalkan Pancasila sebagai ideologi Partai Politik. Bahkan seluruh perilaku partai seringkali juga bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh: Disepakatinya sistim “one man, one vote” dalam Pemilu, sebagaimana telah dicantumkan dalam UU Pemilu, sebenarnya sudah bertentangan dengan sila-ke empat Pancasila. Demikian juga dalam hal liberalisasi air, pendidikan serta pelayanan kesehatan, telah bertentangan dengan tujuan Ekonomi Kerakyatan sebagaimana semangat Pembukaan UUD-1945 dan pasal-pasal tentang ekonomi. Masih banyak contoh lain jika dijabarkan. Jadi intinya; Baik Pancasila atau bukan, Partai Politik kita tidak bergerak berdasarkan ideologi, atau malah mengalami semacam “kerancuan ideologi”, tetapi hanya berdasarkan kepentingan oligarkis saja.

Apakah pencantuman Pancasila sebagai asas atau ideologi partai sebagaimana dikemukakan diatas atas merupakan sesuatu yang salah. Saya sama sekali tidak berpikir demikian. Yang salah adalah, ketika “ideologi palsu” itu dianggap sebagai “ideologi”, sehingga justru membuat partai politik mengalami disorientasi (sesat arah). Yang salah adalah ketika praktik-praktik politik pragmatis yang dijalankan oleh Parpol sama sekali tidak memiliki landasan ideologis yang kuat, sehingga kesannya tidak memiliki orientasi yang jelas juga. Jika diperhatikan, semua program partai umumnya seragam. Tidak menunjukkan adanya perbedaan arah ideologi yang mendasari gerakan politiknya. Tidak ada perdebatan substantif yang muncul ke permukaan sebagai kutub-kutub ideologis yang berorientasi ideal. Tidak ada program-program yang khas, yang bisa diperdebatkan secara ideologis. Sehingga bentuk, model dan isi kampanye semuanya sama, tidak menunjukkan orientasi gagasan. Dampaknya adalah munculnya praktik “black campaign”, fitnah, teror, “money politics”, klenik dan kekerasan politik lainnya.

Berbeda sekali jika misalnya terdapat perbedaan ideologi; Demokrasi yang memperjuangkan pasar bebas, Sosialisme yang memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan Komunisme yang memperjuangkan kesetaraan kelas dan nasionalisasi aset, dst. Semua partai Politik akan berusaha menyampaikan gagasan-gagasan ideologisnya sedemikian rupa. Lalu perdebatan-perdebatan internal maupun eksternal partai akan diwarnai dengan uji sahih konsep serta gagasan secara ilmiah di depan publik pemilih.

Situasi seperti ini akan menjadi media Pendidikan Politik yang masal, sehingga Pemilu maupun Pilkada kita akan memiliki nilai tambah dari waktu ke waktu sebagai pematangan politik bangsa. Tetapi yang selama ini terjadi, setiap Pemilu atau Pilkada, kita terus menerus melakukan pembodohan politik atau pembusukan politik yang dalam istilah Ben Anderson “political decay”. Di Indonesia, kita telah benar-benar kehilangan “politik gagasan” yang berarti juga kehilangan “ideologi”, sehingga wajarlah kalau dikatakan “Ideologi telah mati”.

Akan lebih jujur jika Partai Politik dengan jelas menyatakan bahwa Ideologinya adalah Pancasila, sementara perwujudannya dilaksanakan dengan cara atau metodologi tertentu. Sehingga setiap partai akan merumuskan gerakannya secara spesifik; Katakanlah misalnya; tujuan perwujudan Ideologi Negara Pancasila dengan metodologi ekonomi sosial-kerakyatan, dilakukan melalui usaha memperbanyak pembentukan koperasi, serta pengetatan kontrol perbankan serta swastanisasi, dll. Intinya; Jika memang tidak memiliki ideologi, maka setiap partai cukup menjalankan “tarekat politiknya” saja, yang disampaikan secara jelas kepada rakyat, sehingga kita memiliki orientasi yang jelas, yaitu; Pancasila dengan metode tertentu. Dan yang pasti, partai tanpa gagasan adalah partai tanpa konsep dan ideologi. Dan partai seperti itu jika tidak merumuskan metodologinya dengan jelas sama dengan partai “pseudo ideology”, atau Partai dengan Ideologi Palsu. []

KOMENTAR FACEBOOK