PENDAHULUAN
Kesejahteraan rakyat Aceh merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dan periode ini merupakan tahap ketiga (2017 – 2022) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2005 – 2025.
Pelaksanaan Pembangunan Tahap Pertama (2005-2012) dan pelaksanaan Pembangunan Tahap Kedua (2012-2017) kita sadari bersama bahwa kedua pelaksanaan pembangunan tersebut meskipun ada keberhasilan namun masih ada juga menyisakan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang perlu kita dibenahi bersama.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai wujud nota kesepahaman damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, telah memberi peluang yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh bagi semua lapisan masyarakat. Dan UUPA idealnya menjadi pondasi bagi pelaksanaan pembangunan Aceh di masa yang akan datang.
Dalam penyusunan visi dan misi ini selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2012-2032 sesuai Qanun nomor 9 tahun 2012, dalam pelaksanaan pembangunan Aceh tahap ketiga ini Pemerintah Aceh juga harus berberkomitmen mendukung pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs), dan komitmen itu antara lain diwujudkan melalui program dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh Bappenas, ini merupkan sinkronisasi perencanaan antara Nasional, provinsi dan kabupaten kota.
BACAAN LAINNYA
![Purnama Setia Budi. [Muhajir Juli/aceHTrend]](https://www.acehtrend.com/wp-content/uploads/2020/09/20200911_073403-120x86.jpg)
Maka untuk itu tahap pembangunan ketiga ini akan diprioritaskan pada selain proses keberlanjutan konsolidasi perdamaian hasil nota kesepahaman (MoU) Helsinki dan implementasi dan mewujudkan sisa Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UUPA No.11 tahun 2006, juga memberikan prioritas pembangunan pada masalah ekonomi social budaya dengan memperhatikan beberapa permasalahan berbagai issue strategis (namun bukan janji) sebagai berikut:
Isu-isu strategis yang berkembang saat ini:
1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
2. Kesenjangan antara penduduk di kota dan di desa
3. Kerentanan Perdamaian Aceh, paska MOU Helsinki dan UUPA No.11 th 2006
4. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan (umum dan agama) dan kesehatan.
5. Tata kelola Pemerintahan yang bebas KKN , baik (Good government ) dan bersih (clean government)
6. Pengangguran dan ketenagakerjaan.
7. Kemundurun pendidikan
8. Peningkatan ekonomi pertanian dan non pertanian
9. Penanggulangan penduduk miskin dan darurat NAFZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif )
10. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pelecehan seksual dan perdagangan manusia (human trafficking)
11. Keterbatasan Energi
12. Prestasi dan Kreatifitas Pemuda/I dan ekonomi kreatif
13. Pasar global dan Pergaulan Investasi Daerah & skala internasional
14. Pengembangan Seni, Budaya dan Destinasi Wisata Halal (Halal Tourism-Aceh)
15. Penguasaan Informasi dan Teknologi
16. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur (Pemerataan Sarana dan prasarana dasar di semua kawasan seluruh Aceh)
17. Perencanaan Tata Ruang ,Wilayah dan lingkungan
18. Kualitas lingkungan Hidup masyarakat Aceh
19. Adaptasi , mitigasi terhadap Bencana dan perubahan iklim
20. Kualitas demokrasi dan Pemilu Nasional Tahun 2020.
21. Modernisasi dan Efektivitas Pemerintahan daerah
22. Harmonisasi Perencanaan Pusat, Provinsi dan antar Kabupaten/Kota
23. Pembangunan kawasan Barat, Selatan Tengah, Kepulauan harus berimbang dengan kawasan lainnya.
24. Penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UUPA No.11 Tahun 2006, serta Penegakan dan harmonisasi produk hukum.
25. Pengelolaan aset daerah.
26. Keterbukaan Informasi Publik dan Kerjasama daerah
27. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi
28. Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM),
29. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh
30. Penanganan ketertiban, Ketentraman Masyarakat.
31. Penyelenggaraan POR-PEMPROV dan Nasional serta menggagas penyelenggara Pekan Olah Raga Nasional (PON), JAMBORE PRAMUKA, TEMU RELAWAN SE INDONESIA, Expo Marine Nasional Internasional, Temu Tani Nasional di Aceh serta Even Nasional lainnya.
Maka dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, penata kelolaan pemerintahan daerah, penguatan struktur ekonomi, pengefektifan penyelenggaraan Dinul Islam dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Aceh periode 2017-2022. Memperhatikan berbagai kecenderungan Nasional dan Internasional serta kondisi dan karakteristik budaya lokal Aceh dengan berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Aceh saat ini, maka dapatlah dilakukan analisis berbagai hambatan dan tantangan serta upaya solutif dalam mengatasinya serta meningkatkan potensi pembangunan daerah secara komprehensif.
Berdasarkan potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya tersebut serta didukung oleh kuatnya partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan di Aceh, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan mengharap Ridha dan Rahmat Allah swt, kami menetapkan Visi Pemerintahan Aceh Periode Tahun 2017-2022 adalah :
VISI:
“ACEH BEU MAJU DAN RAKYAT BEU SEUJAHTERA, UNTUK SEMUA”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Visi tersebut adalah kondisi masyarakat Aceh yang diharapkan untuk periode 2017-2022 harus maju, dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat. Bahwa kondisi masyarakat Aceh sangat majemuk, meskipun pembangunan saat ini merupakan hasil perjuangan panjang, namun pembangunan ini harus dan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa ada perbedaan dari sisi manapun (tanpa diskriminasi), sebagaimana tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat Aceh yang produktif, kooperatif berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang yang islami, berkarakter dan akhlak mulia (akhlakul karimah), toleran sesama, santun, taat beribadah, memiliki etika, mencintai perdamaian, memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, cerdas taat aturan, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai-nilai yang islami, berbudaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan social, menjaga keserasian lingkungan alam serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
Seujahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Aceh yang diharapkan setiap orang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual. Masyarakat Aceh yang sejahtera merupakan masyarakat yang makmur, berpenghasilan yang cukup, memiliki pendidikan yang cukup, lapangan usaha dan lapangan kerja yang layak, terbebas dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan dan di dukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik dan secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
Selain memiliki berbagai indikator ekonomi, sosial dan spiritual yang lebih baik, masyarakat yang sejahtera juga harus memiliki system dan kelembagaan politik, termasuk kepastian hukum. Lembaga politik dan kemasyarakatan berfungsi sesuai konstitusi yang berlaku di NKRI tanpa mengabaikan kearifan budaya lokal. Masyarakat yang sejahtera juga ditandai dengan adanya peran serta secara nyata efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya di cerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek EPOSOSBUD yang lebih luas, yang “BALDATUN THAIBATUN WARABBUL GHAFUR.”
Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan tersebut harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Aceh (tanpa diskriminasi) secara keseluruhan tanpa membedakan ras, suku, pandangan politik dalam kerangka NKRI, kewilayahan dan status sosial.
Maka dalam mewujudkan visi di atas , maka Pembangunan Aceh tersebut di tempuh melalui 5 (lima) pendekatan misi sebagai berikut :
MISI:
1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing melalui pendidikan yang unggul, dan terjangkau, serta merata, dengan membebaskan biaya operasional SD-SMP-SMA/SMK/MI/MTS/MA dan sederajat, pelayanan kesehatan terjangkau bagi yang tidak mampu, insentif kader posyandu, serta pengokohan ketahanan keluarga berbasis islami. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan beriman serta bertaqwa kepada Allah swt, memiliki landasan spiritual, moral dan etika, berpendidikan, memiliki daya saing, memelihara kerukunan antar umat beragama serta menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, dengan memperhatikan kearifan lokal.
Pendidikan adalah soko guru dalam pembangunan, dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, untuk memperkuat perekonomian domistik berbasis unggulan wilayah menuju keungulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan dalam skala lokal, regional dan internasional.
Sebagaimana motto dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, maka setiap orang selain mendapatkan pendidikan dasar juga memiliki hak untuk mendapatkan akses kesehatan yang prima, serta memperkuat system manajemen kesehatan yang sudah ada.
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui penguatan ekonomi Aceh yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja (seperti industri manufaktur, pertanian, kelautan, perdagangan dan jasa), serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, juga melalui penguatan ekonomi pedesaan dan regional dengan pembangunan infrastruktur perdesaan, menciptakan lapangan kerja baru, penguatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang melahirkan wirausahawan baru yang berbasis agro industry, industry kreatif dan inovasi.
Dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, maka akan memperkuat perekonomian domistik berbasis unggulan wilayah menuju keungulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan dalam skala lokal, regional dan internasional. Mengurangi kesenjangan (disparitas) sosial ekonomi secara menyeluruh, keberpihakan pada masyarakat kelompok di kab/kota yang masih lemah dan menyediaan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasaranan ekonomi. Dikhususkan kepada keluarga miskin di Aceh untuk dapat akses beras miskin sampai bisa mandiri.
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi public dan penegakan hukum
Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi public, (Pemerintahan Aceh) yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pemerintah yg baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hybrid. Serta melalui pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur pemerintahan sampai ke-desa-desa dan gampong, imeum mukim, transparansi data dan program pembangunan, peningkatan kualitas musrenbang, evaluasi kinerja pemerintahan, serta sinergitas antar tingkat pemerintahan dan aliansi strategis multi pihak.
Memantapkan budaya demokrasi dalam masyarakat, memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakat sipil, menjamin kebebasan media secara betanggung jawab dalam berkomunikasi dalam kepentingan masyarakat dan meningkatkan budaya hukum dan menegakan hukum secara adil, konsekwen tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil. Melestarikan perdamaian secara sungguh-sunguh dan berkelanjutan, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan dan melaksanakan pembangunan yang berbasis peka komplik, serta menjaga keutuhan wilayah Aceh dalam NKRI. Mendorong dan mecari solusi terbaik penyelesaian masalah komplik yang lalu sesuai dengan isi UUPA dan turunannya.
4. Mewujudkan Aceh yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan, serta ramah lingkungan dan tanggap bencana.
Mewujudkan Aceh yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis (peningkatan kemantapan jalan, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, pengendalian tata ruang, pengelolaan lingkungan pantai, peningkatan kawasan terbuka hijau, serta perlindungan lahan pertanian) yang berkelanjutan melalui Pembangunan Aceh yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan Aceh dengan pinsip berkelanjutan dan seimbang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengelola dan dan memanfaatkan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, melakukan upaya perlindungan dan pemulihan kawasan kritis untuk memperbiki kualitas daya dukung lingkungan dan meningkatkan upaya pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebagai modal dasar pembangunan, serta memperluas pengetahuan tentang sadar terhadap pengurangan resiko bencana dan kesiap siagaan bencana menghadapi bencana (disaster management) dan bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan serta mencegah bencana sosial lainnya.
Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui Kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan peran pemuda, prestasi olah raga olah raga (tingkat nasional dan internasional), seni dan budaya dalam bingkai kearifan lokal dengan menyediakan sarana dan prasarana olah raga di kota/kabupaten, peningkatan kesejahteraan atlet berprestasi, menjadikan Aceh sebagai pusat kreasi budaya bangsa dan destinasi wisata halal, perlindungan budaya dan bahasa daerah serta pembangunan pusat gelar karya seni dan budaya Aceh di kabupaten/kota. Memperkokoh dinul islam dan membina tilawatil qu’an secara mandiri dan berkelanjutan baik nasional dan Internasional.
Melakukan pembinaan berbagai kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang dimasyakat sesuai tuntutan, dalam berbagai bidang (organisasi Pemuda, organisasi Wanita, organisasi orang tua, organisasi kemasyarakat baik sosial maupun profesi) serta Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pelecehan seksual dan perdagangan manusia (human trafficking). Bersama sama melakukan Penanggulangan penduduk miskin dan darurat NAFZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif ).
Demikian Visi dan misi kami buat sebagai pedoman bagi kita semua untuk membangun rakyat Aceh maju dan rakyat sejahtera bagi semua semoga ALLAH swt memenuhi niat baik kami untuk kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Dan bagi yang membacanya mohon doa serta men gamin kannya, Allah bersama kita…Amiiin YRA
