Disdik Aceh Gelar Rakor Perencanaan

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Dinas Pendidikan Aceh mengelar rapat koordinasi Perencanaan terpadu bidang pendidikan selama 3 hari (27/29-10-2016) yang dilangsungkan di Hotel Atjeh 88 Banda Aceh, dibuka langsung Kadisdik Aceh Drs.Hasanuddin Darjo MM.

Hal tersebut disampaikan ketua Program Perencanaan Terpadu (PPK) Barrul Walidin SE, selaku ketua panitia kepada media ini Sabtu (29/10/2016) di Banda Aceh.

Dijelaskan Barrul Walidin Rakor perecanaan terpadu bidang pendidikan
sebagai sarana koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pendidikan pada
tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota di Aceh.

“Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan perencanaan dan
pelaksanaan dana dekonsentrasi akan lebih terintegrasi dan mendukung
program-program yang tertuang dalam RPJM,”pinta Barrul.

Disebutkannya yang menjadi pemateri dalam Rakor ini Ialah Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemdikbud RI (Bapak M. Yusuf Munthe & Ibu Rina Andriani),Unsur Dinas Pendidikan Aceh, Unsur Bappeda Aceh.

“Pesertanya Kabid program dan kasi perencanaan dinas pendidikan
kab/kota,”sebut Barrul Walidin.

Ditambahkan Barrul Walidin sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2015 mengisyarakatkan bahwa pembangunan haruslah dilaksanakan
secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai
dengan tingkat pusat maka Rakor ini merupakan bagian penting dalam
rangka harmonisasi perencanaan kedepan.

“Ada hal-hal penting yang harus diharmonisasikan karena itu diharapkan
pertemuan seperti ini harus dilakukan secara regular dan berkala
mengingat ada sejumlah data yang belum terinput masuk dalam data Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota secara valid,”tambah Barrul.

Selanjutnya dikatakan, dengan melakukan sinkronisasi dan diharmonisasi
maka akan mudah terlihat ataupun terbaca berapa besar daya serap dana di masing-masing kabupaten/kota dalam tahun anggaran berjalan, yang pada akhirnya akan tergambar dalam neraca anggaran dinas tersebut, karena saat ini ada kabupaten/kota yang sama sekali tak nampak neraca anggaran.

“Terkait dengan dikembalikannya SMA/SMK untuk dikelola oleh ke Provinsi maka data base tentang guru, PNS, Honorer, tenaga kontrak dan harian yang valid itu harus ada bahkan untuk para guru data by name, by address, semoga melalui rakor ini kalau ada pemasalahan bisa
terselesaikan,”demikian ujar Barrul Walidin(Rel)

KOMENTAR FACEBOOK